Ransta L Lekatompessy
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Community-based Tourism Policy Strategy Ransta L Lekatompessy; Edoardus E Maturbongs; Hubertus Oja
SOCIETAS Vol 13 No 1 (2024): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial
Publisher : Universitas Musamus, Merauke, Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/sjias.v13i1.5971

Abstract

Community-based tourism policy is an approach that seeks to maximize the utilization of natural and cultural resources in an area while minimizing environmental damage. This approach aims to involve local communities as key participants in the development of tourism destinations. The research method used for this research is a literature study. The community-based tourism policy strategy serves as a solution to optimize tourism potential and empower local communities in tourism planning, management, and development. The formulation of this policy includes community capacity building, local tourism product development, community involvement in promotion and marketing, collaboration with stakeholders, and safeguarding natural and cultural resources. By implementing this strategy, it aims to build and improve community welfare, preserve natural and cultural heritage, and encourage equitable, inclusive and sustainable tourism development. The government is expected to formulate regulations and allocate adequate budgets, facilitate the formation of local tourism institutions, and increase cooperation with other stakeholders. On the other hand, for Tourism Business Actors, to always be active in building partnerships with the community, providing opportunities for community involvement, applying sustainable tourism principles, and participating in community-based tourism promotion. In addition, the community is expected to be able to increase awareness and participation, preserve local wisdom, form tourism organizations, develop skills and creativity, and play an active role in community-based tourism promotion
TRANSFORMASI DIGITAL DAN DISIPLIN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA: PENGUATAN AKUNTABILITAS ORGANISASI PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MERAUKE Yanuaria Casparina Siante; Ransta L Lekatompessy; Syahruddin Syahruddin
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2026): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v13i2.24813

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi disiplin kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam era transformasi digital serta perannya dalam memperkuat akuntabilitas dan kinerja organisasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik disiplin kerja ASN dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri atas pimpinan organisasi, pejabat struktural, dan ASN yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tugas organisasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi disiplin kerja ASN di BPKAD Kabupaten Merauke telah dilaksanakan melalui penerapan regulasi disiplin, pengawasan pimpinan, penggunaan sistem absensi elektronik, dan pelaksanaan tugas sesuai standar operasional prosedur. Transformasi digital berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, transparansi, dan pengendalian disiplin kerja ASN. Disiplin kerja yang didukung teknologi digital terbukti berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas organisasi melalui peningkatan kepatuhan terhadap aturan, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, kualitas pelaporan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah. Penelitian ini menghasilkan model penguatan akuntabilitas organisasi berbasis disiplin kerja dan transformasi digital yang menempatkan kepemimpinan, budaya kerja profesional, teknologi digital, dan evaluasi kinerja sebagai faktor utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan. Kata Kunci : Disiplin Kerja ASN; Transformasi Digital; Akuntabilitas Organisasi; Kinerja Organisasi; Tata Kelola Pemerintahan.