Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal jurnal syntax admiration Jurnal Impresi Indonesia Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Catherine Susantio
Universitas Pelita Harapan, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penggunaan Sertifikat Elektronik untuk Meningkatkan Efisiensi Pendaftaran Tanah dalam Upaya Pencegahan Mafia Tanah Raden Ayu Rani Mutiara Dewi; Catherine Susantio
Jurnal Syntax Admiration Vol. 5 No. 9 (2024): Jurnal Syntax Admiration
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jsa.v5i9.1441

Abstract

Uneven and unintegrated land administration, along with numerous uncertified land plots in Indonesia, are contributing factors to the emergence of land mafias. Land mafia is a form of land crime involving a group or individual illegally obtaining or controlling others' land, against the law. The implementation of Electronic Certificates (E-Certificates) is seen as a solution to mitigate the widespread challenges posed by land mafia practices. This study aims to analyze these issues and explore effective methods for implementing E-Certificates in land registration processes. The research employs a juridical normative method or legal literature research (library research). E-Certificates enable more efficient and secure use of electronic documents, simplifying the overall land registration process. The study also discusses Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 3 of 2023 concerning the Issuance of Electronic Documents in Land Registration Activities, which sets crucial requirements for E-Certificates. Thus, this research asserts that the introduction of Electronic Certificates is expected to effectively enhance land registration efficiency and reduce land mafia practices in Indonesia.
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Terkait Batalnya Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Objek Hak Tanggungan Catherine Susantio; Angelica Caesar Budianto
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 4 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i4.2495

Abstract

Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam kasus batalnya Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah sebagai objek Hak Tanggungan merupakan isu penting dalam hukum perbankan dan jaminan kredit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum bagi kreditur dalam hal batalnya SHM yang telah dijadikan jaminan kredit serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1401/Pdt.G/2021/PN Tng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan SHM sebagai objek hak tanggungan mengubah kedudukan kreditur dari kreditur preferen menjadi kreditur konkuren, yang berimplikasi pada hilangnya hak istimewa dalam pelunasan utang. Namun, berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUHT, utang yang dijamin tetap berlaku meskipun hak tanggungan dihapus. Perlindungan hukum bagi kreditur dapat dilakukan secara preventif melalui klausul perjanjian kredit yang mengatur penggantian jaminan dan secara represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik secara non-litigasi maupun litigasi. Kesimpulannya, meskipun batalnya SHM berdampak pada status kreditur, perlindungan hukum tetap diberikan guna menjamin kepastian hukum dalam transaksi perbankan.
Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Pasca Pembatalan Perjanjian Kawin Putu Davis Justin Thenata; Catherine Susantio
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v5i1.7361

Abstract

Penelitian ini mengkaji kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah warga negara Indonesia (WNI) dalam perkawinan campuran dengan warga negara asing (WNA) setelah terjadinya pembatalan perjanjian perkawinan. Kajian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah perkawinan campuran di Indonesia, khususnya di Bali sebagai wilayah dengan intensitas interaksi internasional yang tinggi. Kondisi tersebut memunculkan problematika hukum yang kompleks, terutama terkait kepemilikan hak atas tanah, mengingat hukum agraria nasional secara tegas membatasi kepemilikan tanah hanya bagi WNI. Permasalahan muncul ketika harta yang diperoleh selama perkawinan berada dalam rezim harta bersama, sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip kewarganegaraan dalam hukum agraria. Fokus penelitian ini adalah menganalisis implikasi hukum pembatalan perjanjian pranikah atau pascanikah terhadap status kepemilikan tanah yang diperoleh selama perkawinan. Pembatalan perjanjian tersebut berakibat pada berlakunya sistem harta bersama, yang berpotensi menimbulkan anggapan adanya penguasaan tidak langsung oleh pasangan WNA. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan memadukan analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan data empiris melalui wawancara dengan praktisi hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perjanjian perkawinan menimbulkan kerentanan hukum bagi WNI, baik berupa ketidakpastian hak, potensi sengketa, maupun risiko pemaksaan pengalihan hak. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan peran notaris, standardisasi klausul perjanjian, kejelasan dokumen bilingual, serta mekanisme verifikasi yang ketat guna menjamin kepastian hukum, perlindungan hak milik WNI, keadilan, dan kedaulatan hukum nasional.
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Terkait Batalnya Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Objek Hak Tanggungan Catherine Susantio; Angelica Caesar Budianto
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 4 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i4.2495

Abstract

Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam kasus batalnya Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah sebagai objek Hak Tanggungan merupakan isu penting dalam hukum perbankan dan jaminan kredit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum bagi kreditur dalam hal batalnya SHM yang telah dijadikan jaminan kredit serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1401/Pdt.G/2021/PN Tng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan SHM sebagai objek hak tanggungan mengubah kedudukan kreditur dari kreditur preferen menjadi kreditur konkuren, yang berimplikasi pada hilangnya hak istimewa dalam pelunasan utang. Namun, berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUHT, utang yang dijamin tetap berlaku meskipun hak tanggungan dihapus. Perlindungan hukum bagi kreditur dapat dilakukan secara preventif melalui klausul perjanjian kredit yang mengatur penggantian jaminan dan secara represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik secara non-litigasi maupun litigasi. Kesimpulannya, meskipun batalnya SHM berdampak pada status kreditur, perlindungan hukum tetap diberikan guna menjamin kepastian hukum dalam transaksi perbankan.
Co-Authors Angelica Caesar Budianto Putu Davis Justin Thenata Raden Ayu Rani Mutiara Dewi