Garuda - Garba Rujukan Digital

Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Pertanahan Studi Perbandingan antara Indonesia dan Prancis Putu Davis Justin Thenata; Ryan Jovan Susanto; Jeanette Olivia Kurniawati; Jessica Carol Lee
Jurnal Syntax Admiration Vol. 5 No. 12 (2024): Jurnal Syntax Admiration
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jsa.v5i12.1857

Unlawful Actions (PMH) in land cases is an important issue in the legal system in various countries, including Indonesia and France. Although both countries have similar basic principles regarding PMH, there are fundamental differences in the way they are regulated and implemented, especially in the land context. This research aims to analyze the comparison between the PMH concept in Indonesia and France, with a focus on resolving land disputes. The method used is a comparative approach, comparing the legal provisions applicable in both countries, as well as the dispute resolution mechanisms applied in practice. The research results show that although there are similarities in the aim of protecting land rights and providing compensation to injured parties, each country has different legal characteristics in dealing with unlawful acts in the land context. In Indonesia, dispute resolution is more formal and bureaucratic, while in France it prioritizes mediation and a social approach. Apart from that, the difference in the application of subjective and objective responsibility is also an important differentiating factor in law enforcement related to PMH.

Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Pertanahan Studi Perbandingan antara Indonesia dan Prancis Putu Davis Justin Thenata; Ryan Jovan Susanto; Jeanette Olivia Kurniawati
Jurnal Syntax Admiration Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Syntax Admiration
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jsa.v6i1.2028

Unlawful Actions (PMH) in land cases is an important issue in the legal system in various countries, including Indonesia and France. Although both countries have similar basic principles regarding PMH, there are fundamental differences in the way they are regulated and implemented, especially in the land context. This research aims to analyze the comparison between the PMH concept in Indonesia and France, with a focus on resolving land disputes. The method used is a comparative approach, comparing the legal provisions applicable in both countries, as well as the dispute resolution mechanisms applied in practice. The research results show that although there are similarities in the aim of protecting land rights and providing compensation to injured parties, each country has different legal characteristics in dealing with unlawful acts in the land context. In Indonesia, dispute resolution is more formal and bureaucratic, while in France it prioritizes mediation and a social approach. Apart from that, the difference in the application of subjective and objective responsibility is also an important differentiating factor in law enforcement related to PMH.

Analisis Tanggung Jawab Hukum Terhadap Keamanan Perbankan dan Nasabah Dalam Kasus Phishing Putu Davis Justin Thenata; Ryan Jovan Susanto; Jeanette Olivia Kurniawati; Jessica Carol Lee
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 4 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i4.2628

Phishing merupakan bentuk kejahatan siber yang kian berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya dalam sektor perbankan. Kejahatan ini dilakukan dengan cara menyamar sebagai entitas terpercaya, seperti pihak bank, guna menipu korban agar memberikan informasi pribadi yang bersifat rahasia, seperti nomor rekening, PIN, atau kata sandi. Serangan phishing sangat merugikan nasabah karena dapat menyebabkan kebocoran data dan kerugian finansial. Oleh karena itu, upaya pencegahan phishing harus melibatkan kebijakan perlindungan hukum yang tegas serta peningkatan literasi digital di kalangan nasabah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder seperti undang-undang, jurnal hukum, dan dokumen resmi terkait perlindungan konsumen dan keamanan siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah korban phishing belum optimal. Pengaturan yang lebih spesifik dan sanksi terhadap pelaku phishing perlu diperkuat, serta mekanisme penyelesaian sengketa bagi nasabah harus disosialisasikan secara lebih luas. Nasabah harus diberikan hak untuk menyelesaikan masalah melalui mekanisme penyelesaian langsung dengan bank, jalur hukum formal, maupun lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap phishing di sektor perbankan harus ditingkatkan melalui regulasi yang komprehensif dan pendidikan berkelanjutan kepada masyarakat untuk menciptakan sistem perbankan yang aman dan terpercaya.

Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Pasca Pembatalan Perjanjian Kawin Putu Davis Justin Thenata; Catherine Susantio
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v5i1.7361

Penelitian ini mengkaji kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah warga negara Indonesia (WNI) dalam perkawinan campuran dengan warga negara asing (WNA) setelah terjadinya pembatalan perjanjian perkawinan. Kajian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah perkawinan campuran di Indonesia, khususnya di Bali sebagai wilayah dengan intensitas interaksi internasional yang tinggi. Kondisi tersebut memunculkan problematika hukum yang kompleks, terutama terkait kepemilikan hak atas tanah, mengingat hukum agraria nasional secara tegas membatasi kepemilikan tanah hanya bagi WNI. Permasalahan muncul ketika harta yang diperoleh selama perkawinan berada dalam rezim harta bersama, sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip kewarganegaraan dalam hukum agraria. Fokus penelitian ini adalah menganalisis implikasi hukum pembatalan perjanjian pranikah atau pascanikah terhadap status kepemilikan tanah yang diperoleh selama perkawinan. Pembatalan perjanjian tersebut berakibat pada berlakunya sistem harta bersama, yang berpotensi menimbulkan anggapan adanya penguasaan tidak langsung oleh pasangan WNA. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan memadukan analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan data empiris melalui wawancara dengan praktisi hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perjanjian perkawinan menimbulkan kerentanan hukum bagi WNI, baik berupa ketidakpastian hak, potensi sengketa, maupun risiko pemaksaan pengalihan hak. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan peran notaris, standardisasi klausul perjanjian, kejelasan dokumen bilingual, serta mekanisme verifikasi yang ketat guna menjamin kepastian hukum, perlindungan hak milik WNI, keadilan, dan kedaulatan hukum nasional.

Analisis Tanggung Jawab Hukum Terhadap Keamanan Perbankan dan Nasabah Dalam Kasus Phishing Putu Davis Justin Thenata; Ryan Jovan Susanto; Jeanette Olivia Kurniawati; Jessica Carol Lee
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 4 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i4.2628

Phishing merupakan bentuk kejahatan siber yang kian berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya dalam sektor perbankan. Kejahatan ini dilakukan dengan cara menyamar sebagai entitas terpercaya, seperti pihak bank, guna menipu korban agar memberikan informasi pribadi yang bersifat rahasia, seperti nomor rekening, PIN, atau kata sandi. Serangan phishing sangat merugikan nasabah karena dapat menyebabkan kebocoran data dan kerugian finansial. Oleh karena itu, upaya pencegahan phishing harus melibatkan kebijakan perlindungan hukum yang tegas serta peningkatan literasi digital di kalangan nasabah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder seperti undang-undang, jurnal hukum, dan dokumen resmi terkait perlindungan konsumen dan keamanan siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah korban phishing belum optimal. Pengaturan yang lebih spesifik dan sanksi terhadap pelaku phishing perlu diperkuat, serta mekanisme penyelesaian sengketa bagi nasabah harus disosialisasikan secara lebih luas. Nasabah harus diberikan hak untuk menyelesaikan masalah melalui mekanisme penyelesaian langsung dengan bank, jalur hukum formal, maupun lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap phishing di sektor perbankan harus ditingkatkan melalui regulasi yang komprehensif dan pendidikan berkelanjutan kepada masyarakat untuk menciptakan sistem perbankan yang aman dan terpercaya.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search