Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Penanganan Covid-19 di Indonesia Dalam Perspektif Kebijakan Publik Ghazali, Rusman
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 8 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v8i2.2834

Abstract

This study discusses the handling of the COVID-19 pandemic in a public policy perspective. Various policy issues arose during the handling of the COVID-19 pandemic, especially the criminal exemption from the use of state money in handling COVID-19. This article uses a public policy theory approach and qualitative methods. The results of the study show that various policy making processes for handling the COVID 19 pandemic are less effective. Apart from not being based on people's aspirations, various elite groups also take advantage of the pandemic situation to gain financial benefits from handling COVID 19, especially in terms of determining state budget allocations in various sectors that do not prioritize public health protection. The rules of science are not become the basis for policy making during the COVID 19 pandemic. As a result, various policies are not in line with community needs, namely protection and effective health services, so theoretically, various policy making for handling the COVID 19 pandemic lacks strong academic arguments.Studi ini membahas penanganan pandemi COVID 19 dalam perspektif kebijakan publik. Berbagai masalah kebijakan timbul selama penanganan pandemi COVID 19, terutama pengecualian pidana penggunaan uang negara dalam penanganan COVID 19. Artikel ini menggunakan pendekatan teori kebijakan publik dan metode kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa berbagai proses pembuatan kebijakan penanganan pandemi COVID 19 kurang efektif. Selain tidak bertumpu pada aspirasi masyarakat, juga berbagai kepentingan kelompok elite memanfaatkan situasi pandemi untuk memperoleh keuntungan finansial di balik penanganan COVID 19, terutama dalam hal penetapan alokasi anggaran belanja negara di berbagai sektor yang kurang memberi keutamaan pada perlindungan kesehatan masyarakat. Kaidah-kaidah ilmu pengetahuan tidak menjadi dasar pembuatan kebijakan di masa pandemi COVID 19, akibatnya berbagai kebijakan kurang sejalan dengan kebutuhan masyarakat, yakni perlindungan dan layanan kesehatan yang efektif, maka secara teoritis berbagai pembuatan kebijakan penanganan pandemi COVID 19 kurang mempunyai argumentasi akademik yang kuat.
Kebijakan Pemerintah terhadap Birokrasi Pelayanan Publik di Bandara Internasional Soekarno Hatta Gulo, Elisari; Martitah, Martitah; Muhtada, Dani; Ghazali, Rusman; Miftahjannah, Ananda
CAKRAWALA Vol 16, No 2: Desember 2022
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32781/cakrawala.v16i2.416

Abstract

Birokrasi sebagai struktur, sistem, dan tatanan aturan yang ditetapkan dalam mengendalikan aktifitas organisasi pada sistem administratif penyelenggaraan negara dengan arah tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kerja, dan terhindar (korupsi, kolusi, nepotisme). Kebijakan pada dasarnya bentuk tindakan, kebijaksanaan, dan keputusan (eksekutif, legislatif, yudikatif) berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Era disruptive innovation mengalami perkembangan teknologi informasi komunikasi, pergerakan kebijakan pemerintah berpengaruh besar pada birokrasi pelayanan publik khususnya disektor penerbangan. Hal ini menempatkan kenyataan bahwa tranportasi udara sangat penting sebagai penunjang aktivitas tiap individu diera kini dan dimasa yang akan datang. Harapan besar rakyat mendapat rasa keadilan, kesetaraan, jaminan, perlindungan, kesempatan, keamanan dan kenyamanan setiap pengguna jasa bandar-udara. Ekspektasi birokrasi pelayanan publik sesungguhnya patuh terhadap tatananan sistem prosedur dan aturan hukum yang berlaku untuk kepentingan bersama. Terobosan inovasi modern penyelenggaraan pelayanan publik mengedepankan standar transparansi sebagai bentuk (keadilan, kepastian, jaminan), serta menyiapkan SDM-multifaset yang memberikan pelayanan prima-excellent.
The Effectiveness of the SP4N-LAPOR! as a National Public Service Complaint Management Application Premaiswari, Ni Made Widya; Siregar, Ramlan; Ghazali, Rusman
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 28, No 1 (2024): May 2024
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.94108

Abstract

The implementation of the National Public Service Complaint Management System-Online Aspiration and Complaints Service (or Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional- Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online a.k.a SP4N-LAPOR!) as a national public service complaint management application is still facing several problems. Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (or Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi a.k.a KemenPANRB) as a national admin of the SP4N-LAPOR! carries out monitoring and evaluation duties at the national level and forwards the reports to each government agency, thus playing an essential role in the effectiveness of SP4N-LAPOR!. This research aims to determine the effectiveness of implementing public service complaint management in the SP4N-LAPOR! by KemenPANRB in 2021. Qualitative and descriptive approaches as well as interview observation and documentation were used to collect data. The findings in the research show that the SP4N-LAPOR! has been planned and arranged according to applicable regulations. However, in practice, the implementation of SP4N-LAPOR! has not been optimal due to several factors: commitment, coordination, technical and operational capabilities, technology, and community involvement. 
The Effectiveness of the SP4N-LAPOR! as a National Public Service Complaint Management Application Premaiswari, Ni Made Widya; Siregar, Ramlan; Ghazali, Rusman
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 28, No 1 (2024): May 2024
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.94108

Abstract

The implementation of the National Public Service Complaint Management System-Online Aspiration and Complaints Service (or Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional- Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online a.k.a SP4N-LAPOR!) as a national public service complaint management application is still facing several problems. Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (or Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi a.k.a KemenPANRB) as a national admin of the SP4N-LAPOR! carries out monitoring and evaluation duties at the national level and forwards the reports to each government agency, thus playing an essential role in the effectiveness of SP4N-LAPOR!. This research aims to determine the effectiveness of implementing public service complaint management in the SP4N-LAPOR! by KemenPANRB in 2021. Qualitative and descriptive approaches as well as interview observation and documentation were used to collect data. The findings in the research show that the SP4N-LAPOR! has been planned and arranged according to applicable regulations. However, in practice, the implementation of SP4N-LAPOR! has not been optimal due to several factors: commitment, coordination, technical and operational capabilities, technology, and community involvement. 
EFEKTIVITAS PELAYANAN PROMOSI KEPANGKATAN MELALUI SISTEM DIGITAL ELEKTRONIK DI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Shintawati, Eka Nova; Ghazali, Rusman
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 9 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v9i2.3828

Abstract

Abstrak: Penelitian ini menilai pelaksanaan sistem digital Elektronik Usulan Kenaikan Kepangkatan (E-UKP), bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis tingkat efektivitas aplikasi E-UKP dan faktor berpengaruh dalam layanan promosi pangkat setiap anggota di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Teori yang digunakan adalah sintesis konsep efektivitas oleh Gibson dan Robbins. Metode penelitian menggunakan mix method, kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dari segi kualitas, kepuasan, keunggulan, capaian tujuan, dan pendekatan sistem melalui E-UKP untuk pelayanan promosi kepangkatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat efektif. Sistem aplikasi E-UKP mampu menyajikan informasi secara tranparan untuk setiap usulan promosi kepangkatan anggota Polri, dan sistem itu juga terintegrasi dengan data personil yang dinamakan Sistem Informasi Personil Polri. Namun, aplikasi sistem teknologi E-UKP juga diakui masih seringkali terkendala teknis dalam hal penetrasi jaringan di seluruh daerah di Indonesia. Meskipun demikian, riset ini menyimpulkan, bahwa layanan promosi kepangkatan yang berbasis sistem digital elektromik memudahkan promosi kepangkatan di Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.