Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JAIM (Jurnal Abdi Masyarakat) Jurnal Ragam Pengabdian
Kusuma, Ni Luh Aristya Putri
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERAN ADVOKAT GENDO LAW OFFICE DALAM MENYELESAIKAN PERKARA WANPRESTASI SEWA MENYEWA TANAH Wirati Adriati, I Gusti Ayu; Ketut Artami, Ida Ayu; Kusuma, Ni Luh Aristya Putri
Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Abdi Masyarakat November 2023
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/jaim.v7i1.4970

Abstract

Kasus wanprestasi terjadi karena penyewa dan pemilik tanah di desa canggu ini berawal dari si penyewa menyewa tanah dengan luas 3.372M2 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua meter persegi). Permasalahan muncul ketika tahun 2020 Si Pemilik Tanah hanya menerima uang sewa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang merupakan pembayaran sewa pertama dari Penyewa. Pemilik tanah belum mendapatkan pembayaran tahap ke 2 dan ke 3, dari penyewa. Permasalahan yang akan dikaji, ialah apa tugas dan peran dari Advokat Gendo Law Office dalam perkara Wanprestasi dari perjanjian sewa menyewa tanah dan Bagaimana upaya Advokat Gendo Law Office dalam menyelesaikan perkara Wanprestasi dari perjanjian sewa menyewa tanah. Maka kesimpulan dari penjelasan diatas yakni tugas serta peran Tim Advokat dalam perkara ini adalah mulai dari mengidentifikasi kasus, mecocokkan kronologis dengan bukti-bukti yang ada, mengirimkan somasi kepada para penyewa karena telah lalai, mengajukan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan Negeri Denpasar, dan lain-lain. Kedua, upaya yang ditempuh untuk pertama kali oleh Tim Advokat yakni mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar, pada proses mediasi, Tim Advokat sebagai kuasa hukum sepakat menyelesaikan perkara dengan perdamaian dengan catatan Antara Penggugat dan Para Tergugat setuju untuk membatalkan perjanjian sewa menyewa dan Para pihak sepakat sejak perjanjian perdamaian ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III untuk memindahkan barang barangnya yang masih berada di atas tanah Penggugat.
Kedudukan Ahli Waris Transgender dalam Sistem Hukum Waris Perdata di Indonesia Kusuma, Ni Luh Aristya Putri; Zahrani, Sasi Kirana
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 2 (2026): Mei-Agustus, Sustainable Development Goals (SDGs): Multidisciplinary Perspectiv
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/ctryq429

Abstract

Indonesia recognizes three inheritance law systems, namely customary inheritance law, Islamic inheritance law, and civil inheritance law. Under civil inheritance law, inheritance occurs when there is a deceased person as the testator, heirs, and an estate that can be transferred to the heirs. However, the emergence of transgender individuals raises legal issues because the Civil Code (KUHPerdata) does not explicitly regulate the legal status and inheritance rights of transgender heirs. This condition may create legal uncertainty, particularly regarding the recognition of heir status and the proof of inheritance rights. This study aims to analyze the validity of transgender heirs within the perspective of Indonesian civil inheritance law. This research applies a normative legal method using statutory and conceptual approaches through an examination of the Civil Code, population administration regulations, legal doctrines, and court decisions. The findings indicate that transgender heirs retain inheritance rights as long as there is a valid blood relationship or marriage relationship with the deceased. The legal status of transgender individuals is determined based on civil registration documents following a court decision. Although inheritance rights remain attached, administrative and evidentiary issues may still lead to disputes; therefore, legal certainty through judicial proof is required to ensure equal legal protection.
Co-Authors Ketut Artami, Ida Ayu Wirati Adriati, I Gusti Ayu Zahrani, Sasi Kirana