Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penguatan Peran Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Studi Penyelenggaraan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Daerah) Simanjuntak, Nancy Fransisca M.; Labolo , Muhadam; Rusfianda , Yudi
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 10 No. 1 (2024): Maret
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jkp.2024.vol10(1).17010

Abstract

The evaluation of the National Road Safety Plan (RUNK) for the period 2011-2035 highlighted weaknesses in institutional functions and roles, prompting the Government to issue Presidential Regulation (Perpres) 1 of 2022 regarding the National Road Safety Plan for the period 2021-2040. The Ministry of Home Affairs, through the Directorate General of Regional Development, plays a key role in traffic and transportation management. This research focuses on strengthening the role of the Directorate General of Regional Development in implementing Perpres at the regional level, emphasizing coordination between the central and regional governments, civil society organizations, the transportation industry, and transportation communities to enhance traffic safety. A qualitative descriptive research method was used to gain a deep understanding of the context, processes, and meanings behind the Directorate General's role in policy implementation. In-depth interviews will be conducted to collect data from various stakeholders, while participatory observation will be carried out to directly observe policy implementation. The results of the research indicate that the Directorate General of Regional Development at the Ministry of Home Affairs plays a vital role in improving traffic safety in Indonesia. They have successfully strengthened coordination between the central and regional governments, civil society organizations, the transportation industry, and transportation communities. Through initiatives such as the Road Traffic and Transportation Safety Action Plan (RAK LLAJ) and traffic safety management information systems, the Directorate General has helped identify and address policy gaps and enhance human resource quality in regions.
Analisis Kebijakan RAK LLAJ (Rencana Aksi Keselamatan) Dalam Mendorong Kesadaran Masyarakat Terhadap Keselamatan Lalu Lintas di Indonesia: kebijakan RAK LLAJ di indonesia Rahma, Ruzica Sevilla; Simanjuntak, Nancy Fransisca M.; Noer, Khaerul Umam
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1460

Abstract

Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas di Indonesia. Dengan menggunakan metode studi literatur dan pendekatan analisis kebijakan publik, partisipasi masyarakat, serta perubahan perilaku, studi ini mengkaji efektivitas pelaksanaan RAK LLAJ yang diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki nilai strategis dalam membentuk budaya tertib lalu lintas, namun implementasinya masih menghadapi tantangan serius, seperti lemahnya sinkronisasi antar tingkat pemerintahan, rendahnya kapasitas kelembagaan daerah, dan partisipasi publik yang minim. Di sisi lain, temuan positif terlihat pada pendekatan edukatif berbasis sekolah, pelatihan safety riding, inovasi digital seperti sistem informasi keselamatan berbasis web, serta intervensi infrastruktur mikro seperti zona selamat sekolah. Analisis juga menunjukkan bahwa perubahan perilaku generasi muda menjadi aspek krusial yang memerlukan strategi pembinaan berbasis nilai dan praktik nyata. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi RAK LLAJ membutuhkan pendekatan integratif lintas sektor, kolaborasi pusat-daerah, serta keterlibatan aktif komunitas dan dunia pendidikan melalui evaluasi partisipatif dan digitalisasi program keselamatan.