Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pendaftaran Hak Atas Tanah dalam Perspektif Kepastian Hukum Frederik, Wulanmas Anna P. G.; Ringkuangan, Deine R.; Tuwaidan, Herry F.D.
Amanna Gappa VOLUME 32 NOMOR 1, 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendaftaran tanah yang dilakukan merupakan suatu usaha untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penilitian ini menjunjukan bahwa substansi hukum pendaftaran tanah di Indonesia pada dasarnya telah berupaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, namun pada tataran praktis, penerapan ketentuan tersebut belum mampu mewujudkan kepastian hukum karena tidak menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan sebuah perkara tanah. Dengan tidak adanya suatu kepastian hukum, maka hak-hak masyarakat suatu saat dapat digugat, dan kita tidak akan tahu kapan gugatan itu akan muncul, karena pada dasarnya sertifikat tersebut bukanlah jaminan yang kuat.
Perspektif HAM terhadap Asas Praduga Tak Bersalah Pada Hukum Pidana Indonesia Doodoh, Marthin; Tuwaidan, Herry F.D.
Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Vol. 10 No. 1 (2025)
Publisher : Lembaga Dakwah dan Pembangunan Masyarakat Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (LDPM UCY)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/jnajpm.v10i1.2723

Abstract

The principle of presumption of innocence is one of the fundamental principles in the judiciary that guarantees human rights (HAM). This study utilizes normative legal methods with a statutory regulatory approach, document analysis, and case studies to identify it in Indonesian criminal law. It is known that this principle is not only recognized in the national legal system, for example, the 1945 Constitution and the Criminal Procedure Code, but also in international conventions, such as UDHR) and ICCPR. Challenges to its implementation in Indonesia include public stigma on the accused, media pressure, and violations of legal procedures. The recommendation is to take strategic steps for strengthening the application of the principle of presumption of innocence and certainty of human rights in the Indonesian criminal justice system.