Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara
Fadiyah, Dinda
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden di Indonesia Aidah, Nur Lailatul; Prilasa, Wahyu Arsa; Artanti, Aisyah Triulfa; Salsabila, Farah; Fadiyah, Dinda
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i1.200

Abstract

Wacana amandemen konstitusi muncul dengan usulan untuk menambah masa jabatan presiden menjadi 3 (tiga) periode. Upaya pembatasan atas wacana tersebut perlu dilakukan agar konstitusionalitas masa jabatan presiden tetap terjaga. Menghindari adanya hambatan-hambatan yang ada yang perlu diformulasi ulang dalam konstitusi Indonesia, maka perpanjangan kepemimpinan presiden hanya dibatasi sebanyak 2 (dua) periode. Pasalnya, jika amandemen kelima muncul, maka banyak hambatan yang terjadi pada sisi masyarakat, karena dianggap sebagai pematah semangat pejuang reformasi dalam melawan kekuasaan masa otoriter.
Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden di Indonesia Aidah, Nur Lailatul; Prilasa, Wahyu Arsa; Artanti, Aisyah Triulfa; Salsabila, Farah; Fadiyah, Dinda
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i1.200

Abstract

Wacana amandemen konstitusi muncul dengan usulan untuk menambah masa jabatan presiden menjadi 3 (tiga) periode. Upaya pembatasan atas wacana tersebut perlu dilakukan agar konstitusionalitas masa jabatan presiden tetap terjaga. Menghindari adanya hambatan-hambatan yang ada yang perlu diformulasi ulang dalam konstitusi Indonesia, maka perpanjangan kepemimpinan presiden hanya dibatasi sebanyak 2 (dua) periode. Pasalnya, jika amandemen kelima muncul, maka banyak hambatan yang terjadi pada sisi masyarakat, karena dianggap sebagai pematah semangat pejuang reformasi dalam melawan kekuasaan masa otoriter.
Co-Authors Aidah, Nur Lailatul Artanti, Aisyah Triulfa Farah Salsabila, Farah Prilasa, Wahyu Arsa