Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Hamzah, Any Suryani; Hayanul Haq, Lalu Muhammad; Ufran , Ufran
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.48

Abstract

Perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan tumbuh kembang sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia.Praktek-praktek perdaganagn orang khususnya perempuan dan anak kian marak dalam berbagai bentuk baik berupa penempatan TKI/TKW di Luar Negeri, eksploitasi seks komersial, kerja paksa, pengatin pesanan, , pelacuran yang terorganisir, penjualan bayi dan penjualan organ tubuh. Persoalan perdagangan orang saat ini sangat penting mengingat korban perdagangan orang semakin meningkat dan korban seringkali tidak bisa mengakses hak-haknya baik secara social maupun secara hukum karena kasus perdagangan orang di daerah khususnya propinsi Nusa Tenggara Barat dalam proses hukum pelaku ( trficker) dibebaskan walaupun telah terbukti pelaku melakukan TPPO. Hal ini meniombulkan dampak yang sangat signifikan dalam masyarakat yaitu korban akan terus bertambah karena seolah-olah tidak mudah menjerat pelaku perdagangan orang. Undang Undang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu UU No 21 Tahun 2007 mengatur tentang peran jawab serta tanggung seluruh komponen masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. ppencegahan perdagangan orang memerlukan keterlibatan masyarakat karena persoalan ini muncul dalam kehidupan masyarakat terutama berkaitan dengan penekana hukum dan budaya hukum masyarakat Desa Pemenang Barat kecapatan pemenang Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu daerah yang rentan akan perdagangan orang karena banyak warganya menjadi pekerja Migran Indonesia dan juga merupakan daerah transit pariwisata menuju dan kembali dari tiga gili yaitu trawangan,gili air dan gili meno.
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYANDANG DISABILITAS ANAK DALAM SISTEM HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA Hanggara, Reno; Rohayu, Rina; Ufran , Ufran
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v4i2.192

Abstract

This research aims to: 1) understand the judicial process for juvenile offenders with disabilities; and 2) examine and analyze the concept of resolving criminal cases committed by juvenile offenders with disabilities in the future. This study is categorized as normative research using a statutory and conceptual approach. The type of data used is secondary data, consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection techniques used include literature study and gathering data through electronic media related to the issues being studied. The data analysis technique applied is deductive reasoning, which involves drawing conclusions from general to specific, formulating facts, identifying causes and effects, and reasoning based on case studies. This study concludes that Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (JCJS) serves as a crucial legal foundation for protecting the rights of children in conflict with the law. The JCJS Law provides room for diversion for juvenile offenders with exceptions, namely if the offender is not a repeat offender and the offense is punishable by less than seven years of imprisonment. From a material perspective, the provisions in the JCJS Law do not rigidly explain the rights of children with disabilities when facing the law. The regulations in the JCJS Law still predominantly focus on children with normal physical conditions. From a formal perspective, there is a legal vacuum specifically regulating the rights of children with disabilities in conflict with the law, akin to the regulations for children in conflict with the law under the JCJS Law and for women in conflict with the law under Supreme Court Regulation No. 13 of 2017 on Guidelines for Adjudicating Women in Conflict with the Law. Thus, the judicial process for juvenile offenders with disabilities still applies the normal judicial system as used for other children without disabilities. In the future, if diversion is pursued for resolving criminal cases involving juvenile offenders with disabilities, another alternative for handling such cases is that judges may apply judicial pardon when making decisions. Judicial pardon is regulated under the new Criminal Code in Article 54(2), which provides a normative basis for judges in their decision-making.