Articles
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara ]]>
<![CDATA[Hamzah, Any Suryani]]>;
<![CDATA[Hayanul Haq, Lalu Muhammad]]>;
<![CDATA[Ufran , Ufran]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.48
<![CDATA[Perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan tumbuh kembang sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia.Praktek-praktek perdaganagn orang khususnya perempuan dan anak kian marak dalam berbagai bentuk baik berupa penempatan TKI/TKW di Luar Negeri, eksploitasi seks komersial, kerja paksa, pengatin pesanan, , pelacuran yang terorganisir, penjualan bayi dan penjualan organ tubuh. Persoalan perdagangan orang saat ini sangat penting mengingat korban perdagangan orang semakin meningkat dan korban seringkali tidak bisa mengakses hak-haknya baik secara social maupun secara hukum karena kasus perdagangan orang di daerah khususnya propinsi Nusa Tenggara Barat dalam proses hukum pelaku ( trficker) dibebaskan walaupun telah terbukti pelaku melakukan TPPO. Hal ini meniombulkan dampak yang sangat signifikan dalam masyarakat yaitu korban akan terus bertambah karena seolah-olah tidak mudah menjerat pelaku perdagangan orang. Undang Undang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu UU No 21 Tahun 2007 mengatur tentang peran jawab serta tanggung seluruh komponen masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. ppencegahan perdagangan orang memerlukan keterlibatan masyarakat karena persoalan ini muncul dalam kehidupan masyarakat terutama berkaitan dengan penekana hukum dan budaya hukum masyarakat Desa Pemenang Barat kecapatan pemenang Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu daerah yang rentan akan perdagangan orang karena banyak warganya menjadi pekerja Migran Indonesia dan juga merupakan daerah transit pariwisata menuju dan kembali dari tiga gili yaitu trawangan,gili air dan gili meno.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Dan Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Pandua Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara ]]>
<![CDATA[Husni, Lalu]]>;
<![CDATA[Munandar, Ar]]>;
<![CDATA[Hamzah, Any Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.223
<![CDATA[Penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri mempunyai korelasi langsung,hal ini disebabkan karena melalui pengiriman pekerja migran ke luar negeri muncul perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan tumbuh kembang sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia.Praktek-praktek perdagangan kian marak dalam berbagai bentuk baik berupa penempatan pekerja migran di Luar Negeri, eksploitasi seks komersial, kerja paksa, pengatin pesanan, pelacuran yang terorganisir, penjualan bayi dan penjualan organ tubuh. Yang istilah lainnya adalag perbudakan modern. Penempatan pekerja migran di Indonesia menjadi idola bagi bagi masyarakat di desa pada umumnya ,merupakan cita – cita serta harapan yang membuat masyarakat seringkali terbius dengan janji-janji yang ditawarkan. Tidak jarang janji jani tersebut membuat masyarakat terlena sering terjebak dalam perdagangan orang. Persoalan perdagangan orang saat ini sangat penting mengingat korban perdagangan orang semakin meningkat dan korban seringkali tidak bisa mengakses hak-haknya baik secara social maupun secara hukum karena kasus perdagangan orang di daerah khususnya propinsi Nusa Tenggara Barat dalam proses hukum pelaku ( trficker) dibebaskan walaupun telah terbukti pelaku melakukan TPPO. Hal ini meniombulkan dampak yang sangat signifikan dalam masyarakat yaitu korban akan terus bertambah karena seolah-olah tidak mudah menjerat pelaku perdagangan orang. Undang Undang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu UU No 21 Tahun 2007 mengatur tentang peran jawab serta tanggung seluruh komponen masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. ppencegahan perdagangan orang memerlukan keterlibatan masyarakat karena persoalan ini muncul dalam kehidupan masyarakat terutama berkaitan dengan penekana hukum dan budaya hukum masyarakat. Desa Pemenang Barat merupakan salah satu daerah yang rentan akan perdagangan orang karena banyak arganya menjadi pekerja Migran Indonesia dan juga merupakan daerah transit pariwisata menuju dan kembali dari tiga gili yaitu trawangan,gili air dan gili meno.]]>
<![CDATA[Fungsi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Di Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima ]]>
<![CDATA[Hamzah, Any Suryani]]>;
<![CDATA[Arba, Muhammad]]>;
<![CDATA[Yuniansari, Rizki]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v8i2.136
<![CDATA[Hubungan antara manusia dengan tanah tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Tanah mempunyai peranan yang penting sekali bagi manusia dalam kehidupannya baik dari aspek ekonomis, sosial, maupun religius. Dari aspek ekonomis, tanah di samping tempat orang atau badan hukum membangun rumah dan fasilitas lainnya, juga dijadikan sebagai obyek bisnis (jual beli) tanah yang sangat memberikan keuntungan yang besar bagi pemilik tanah. Sedangkan dari aspek magis religious, bahwa hubungan antara manusia dengan tanah tidak bisa dipisahkan, sebab dari tanah manusia diciptakan, di atas tanah manusia tumbuh dan berkembang, dan setelah manusia meninggal dunia akan dikembalikan ke tanah. Dengan demikian, permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah: 1. Bagaimana pemahaman masyarakat desa terhadap peraturan hukum pertanahan khususnya tentang pembuatan akta PPAT dalam perolehan dan peralihan hak atas tanah ?; 2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa hak atas tanah di kalangan akhli waris dan anggota masyarakat pada umumnya ?. Hasil kajian berdasarkan kenyataan di masyarakat desa menunjukan bahwa tingkat pemahaman masyarakat desa terhadap peraturan hukum pertanahan khususnya tentang pembuatan akta PPAT dalam perolehan dan peralihan hak atas tanah masih rendah; dan jika terjadi suatu sengketa, maka proses penyelesaian diawali dengan proses penyelesaian secara non litigasi melalui cara musyawarah dan mufakat dan mediasi. Dan jika proses non litigasi tidak bisa dilalui, maka dilakukan dengan melalui proses litigasi.]]>
<![CDATA[Strengthening The Relationality of Heteronomous and Autonomous Legal Rules in Workers’ Decent Wage Law Policies (An Attempt to Create a Dignified Tripatrid Ecosystem) ]]>
<![CDATA[Hamzah, Any Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2: August 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ius.v11i2.1241
<![CDATA[The Job Creation Act (Ciptaker) protects the interests of employers (corporations) by omitting the heterogeneous Legal terms that are integrated (coherent) into the State and the workers expect to provide protection for workers in the context of determining and providing decent wages for workers. These legal circumstances demonstrate that, under the Job Creation Act, the application of autonomous legal norms predominates over the application of heteronomous legal principles. Such a situation affects the obscure presence of the State in providing decent employment for workers and upsets the tripartite ecosystem. It is employed to restore the degradation of the quality of the relationship between the two parties within the Job Creation Act. Therefore, it is necessary to make legal reconstruction efforts related to matters associated with the determination and payment of wages for workers in the Job Creation Act that emerge uncertainty and injustice for workers, to produce a formulation of a decent and fair wage legal policy to establish a relationship between the state, workers, and decent employers (Tripart ides). This research uses normative legal research methods, the type of research used in juridical normative research is descriptive. As for the approaches used in this research, there are several methods found in normative law research, among others: conceptual approaches, and philosophical approaches.]]>
<![CDATA[Efektivitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Terhadap Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Babakan Kota Mataram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ]]>
<![CDATA[Rizqia, Dinda Ayu]]>;
<![CDATA[Hamzah, Any Suryani]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The purpose of the study is to determine the effectiveness of health human resources in public health services at the Babakan Community Health Center, Mataram City based on Law Number 17 of 2023 concerning Health, and to determine the obstacle factors Health Human Resources from providing health services at the Babakan Community Health Center. The type of research is empirical legal research which analyzes the gap between what ought (das sollen) in Law Number 17 of 2023 concerning Health and the facts that occur in the field (das sein). Based on the result of the study, shows that The effectiveness of Health Human Resources in Public Health Services at the Babakan Community Health Center has not been effective, because the number of medical personnel and health workers is still insufficient, so there are often long queues of patients for treatment at the Babakan Community Health Center. Consequently, the Community Health Center often receives complaints from patients regarding the long queues for health services at the Babakan Community Health Center, the factors inhibiting the Effectiveness of Health Human Resources in Community Health Services at the Babakan Health Center, Mataram City Based on Law Number 17 of 2023 concerning Health general factors legal factors, service factors, community factors. Specific factors unequal distribution of health workers, slow service system.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Mallpraktek Perawat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan ]]>
<![CDATA[Rachmawati, Junia]]>;
<![CDATA[Hamzah, Any Suryani]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This research aims to find out nurses' responsibilities if they make mistakes while on duty and do not fulfill their obligations according to the provisions of Law Number 38 of 2014 concerning Nursing. Furthermore, it analyzes dispute resolution concerning malpractice by nurses under the provisions of Law Number 38 of 2014 2014 on Nursing. The type of research is normative legal research. The research conclusion is that the nurse's civil liability for malpractice against patients is subject to the work agreement that has been made and mutually agreed between the nurse and the hospital and with absolute liability (strict liability), which refers to the provisions of Article 1601 jo. 1601a Civil Code. If it is expressly agreed in the work agreement that the nurse is fully responsible for malpractice, then the nurse bears all losses caused by his actions, based on the provisions of Article 1365 jo. Article 1366 of the Civil Code, and Article 310 of Law Number 17 of 2023 concerning Health. Forms of dispute resolution if malpractice occurs include compensation costs which will be paid to the patient (in this case the victim). Patients who experience losses due to malpractice actions by nurses can take legal action through litigation and non-litigation channels. The litigation is by filing a lawsuit before the District Court following the relative competence of the court. The non-litigation is in the form of mediation, namely peaceful resolution of disputes. This mediation process is divided into two, namely those carried before the court and outside the court.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Kesepakatan Tindakan Medis Antara Pihak Klinik Dengan Pasien Treatment/Perawatan Kecantikan ]]>
<![CDATA[Permatasari, Baiq Nova]]>;
<![CDATA[Hamzah, Any Suryani]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6406
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan kesepakatan tindakan medis antara pihak klinik dengan pasien treatment kecantikan di Kota Mataram dan mengetahui jika terjadinya wanprestasi/kelalaian dalam pelaksanaan kesepakatan tindakan medis antara pihak klinik dengan pasien perawatan kecantikan di Kota Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Teknik memperoleh data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan pelaksanaan kesepakatan tindakan medis antara pihak klinik dengan pasien treatment kecantikan di Klinik Kecantikan Kota Mataram telah memenuhi syarat dan secara yuridis sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Wanprestasi/kelalaian dalam pelaksanaan kesepakatan tindakan medis antara pihak klinik dengan pasien treatment kecantikan terjadi jika adanya ketidakpelaksanaan kewajiban atau ketidakpenuhan prestasi yang telah disepakati sehingga menyebabkan kerugian pada pasien. Perawatan hingga pemulihan kondisi diberikan secara gratis sebagai tanggungjawab pihak klinik kecantikan atas wanprestasi yang dilakukannya.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Konsultasi Pemeriksaan Kesehatan Online Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Saskia, Reni]]>;
<![CDATA[Hamzah, Any Suryani]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4865
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien dalam konteks pelayanan konsultasi pemeriksaan kesehatan online atau telemedicine menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini adalah perlindungan yang didapatkan oleh pasien dalam layanan konsultasi Kesehatan online berupa perlindungan terhadap hak-hak pasien, rekam medis dan pertanggungjawaban dokter. Kemudian pertanggung jawaban dokter dalam kesalahan pemeriksaan Kesehatan secara online dapat berupa pertanggungjawaban perdata, pidana, dan administrasi.]]>
<![CDATA[Efektivitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Terhadap Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Babakan Kota Mataram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ]]>
<![CDATA[Rizqia, Dinda Ayu]]>;
<![CDATA[Hamzah, Any Suryani]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/1wjp0112
<![CDATA[The purpose of the study is to determine the effectiveness of health human resources in public health services at the Babakan Community Health Center, Mataram City based on Law Number 17 of 2023 concerning Health, and to determine the obstacle factors Health Human Resources from providing health services at the Babakan Community Health Center. The type of research is empirical legal research which analyzes the gap between what ought (das sollen) in Law Number 17 of 2023 concerning Health and the facts that occur in the field (das sein). Based on the result of the study, shows that The effectiveness of Health Human Resources in Public Health Services at the Babakan Community Health Center has not been effective, because the number of medical personnel and health workers is still insufficient, so there are often long queues of patients for treatment at the Babakan Community Health Center. Consequently, the Community Health Center often receives complaints from patients regarding the long queues for health services at the Babakan Community Health Center, the factors inhibiting the Effectiveness of Health Human Resources in Community Health Services at the Babakan Health Center, Mataram City Based on Law Number 17 of 2023 concerning Health general factors legal factors, service factors, community factors. Specific factors unequal distribution of health workers, slow service system.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Mallpraktek Perawat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan ]]>
<![CDATA[Rachmawati, Junia]]>;
<![CDATA[Hamzah, Any Suryani]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/pqgs5903
<![CDATA[This research aims to find out nurses' responsibilities if they make mistakes while on duty and do not fulfill their obligations according to the provisions of Law Number 38 of 2014 concerning Nursing. Furthermore, it analyzes dispute resolution concerning malpractice by nurses under the provisions of Law Number 38 of 2014 2014 on Nursing. The type of research is normative legal research. The research conclusion is that the nurse's civil liability for malpractice against patients is subject to the work agreement that has been made and mutually agreed between the nurse and the hospital and with absolute liability (strict liability), which refers to the provisions of Article 1601 jo. 1601a Civil Code. If it is expressly agreed in the work agreement that the nurse is fully responsible for malpractice, then the nurse bears all losses caused by his actions, based on the provisions of Article 1365 jo. Article 1366 of the Civil Code, and Article 310 of Law Number 17 of 2023 concerning Health. Forms of dispute resolution if malpractice occurs include compensation costs which will be paid to the patient (in this case the victim). Patients who experience losses due to malpractice actions by nurses can take legal action through litigation and non-litigation channels. The litigation is by filing a lawsuit before the District Court following the relative competence of the court. The non-litigation is in the form of mediation, namely peaceful resolution of disputes. This mediation process is divided into two, namely those carried before the court and outside the court.]]>
