Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

JUDEX FACTI OF RELIGIOUS COURT REGARDING DIVORCE CASE : ANALYSIS OF DECISION NUMBER 2029/pdt.g/2022/PA.btm Fitri, Winda; Riyansyah, Muhd. Wildan; Anisa Tia Mulyani; Fenecia, Evelyn; Irawan, Dhenisa Octavia; Sakti, Nuryoga Aji
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.101

Abstract

Peradilan agama merupakan salah satu dari empat peradilan yang ada di sistem peradilan yang ada di Indonesia. Peradilan agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terkait dengan agama Islam di Indonesia. Peradilan di Agama Indonesia disusun dalam dua tingkatan, yaitu peradilan tingkat pertama terdiri dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dan peradilan tingkat banding, terdiri dari Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Provinsi. Dua peradilan tersebut sebagai judex facti yang bertugas untuk merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat dan mereka probabilitas. Peradilan Agama adalah pengadilan yang bertanggung jawab dalam mengadili perkara perdata Islam. Perceraian merupakan suatu peristiwa di mana pasangan suami istri secara sah memutuskan hubungan pernikahan yang telah terjalin di antara mereka. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan terhadap perundang-undangan dan pendekatan terhadap konseptual. Metode penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Metode analisis yang diterapkan dalam menganalisis data-data tersebut diatas adalah metode analisis deskriptif-kualitatif.
Analisis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam  Perspektif Nilai Pancasila: Personal Data Protection Law: An Analysis from the Perspective of Pancasila Values Riyansyah, Muhd. Wildan; Hadiyati, Nur; Anshari, M. Naufal; Mulyani, Anisa Tia; Fenecia, Evelyn
Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia Vol. 3 No. 1 (2026): VOLUME 3 ISSUE 1, MEI 2026
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/bti.v3i1.43

Abstract

The rapid development of globalization in information and communication technology has led companies to collect and analyze user data. Personal data protection is a fundamental right that ensures data is used appropriately. This study aims to theoretically examine whether Law No. 27 of 2022 reflects the values of Pancasila as outlined in BPIP Regulation No. 4 of 2020. The research uses a juridical-normative method with legislative and conceptual approaches. Law No. 27 of 2022 explicitly mentions in its preamble and Article 4 paragraph (3) that personal data includes religious elements, reflecting the first principle of Pancasila—Belief in One Supreme God—through trust and responsibility in data confidentiality. The second principle—Just and Civilized Humanity—is reflected in Articles 25 and 26. The third principle—Indonesian Unity—is relevant because data privacy breaches can threaten national integrity. The law’s formation process embodies the fourth principle—Democracy—by accommodating public participation. Article 16 paragraph (2) guarantees equal protection of personal data, aligning with the fifth principle—Social Justice. Thus, Law No. 27 of 2022 incorporates all five principles of Pancasila as the foundation of national law.