Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.495
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jatiswara GANEC SWARA AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Research Horizon Jurnal DIskresi
Muh Alfian Fallahiyan
S1 Ilmu Hukum, Univesitas Mataram, Kota Mataram, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Implementation of the Authority of the Indonesian Ombudsman Representative of the Province of Nusa West Southeast in Oversight of Public Services in the Village Rachman Maulana Kafrawi; Khairul Umam; Muh. Alfian Fallahiyan
JATISWARA Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i2.513

Abstract

The Ombudsman is an institution established to deal with abuse of power by government officials and to assist officials in carrying out government efficiently and fairly, as well as to encourage power holders to carry out their responsibilities and provide good service. The Ombudsman Representative for West Nusa Tenggara Province has a role in supervising public services in their working area. In following up on each report complained by the complainant, the Ombudsman will ensure whether the report falls under the authority of the Ombudsman or not. This study aims to see the effectiveness of the Ombudsman in supervising public services in the village. The research method is socio-legal. Socio-legal research represents an interface with a context whitin which law exists. In supervising public services, apart from receiving reports from the public, the Ombudsman can also carry out on his own initiative through a systemic review, the results of which can be in the form of recommendations/suggestions. To ensure compliance with efforts to resolve the Ombudsman by the Reported Party or the Reported Party's superiors, the Ombudsman conducts direct monitoring or through the media/publications and submits periodic and annual reports to the President of the Republic of Indonesia and the People's Representative Council.
Pelayanan Berbasis Digital dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Muh Alfian Fallahiyan; Khairul Umam; Rachman Maulana Kafrawi; Rahmadani Rahmadani; Iskandar Sukmana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6348

Abstract

Desa merupakan lingkup terkecil dalam pemerintahan, salah satu fungsi utama desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (public services). Pemerintah desa harus mampu menerapkan inovasi untuk menjawab tantangan yang datang beriringan dengan arus moderenisasi dan semakin tingginya espektasi masyarakat.  Selain itu berbagai bentuk kritik yang sering muncul dalam pelayanan publik seperti pelayanan yang lama, berbelit marak terjadinya pungli menjadi tantangan yang lain.  Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan adalah dengan menerapkan pelayanan berbasis digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa implementasi pelayanan berbasis digital dan pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Desa Pringgasela Selatan.  Motode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kajian konseptual dan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem pelayanan berbasis digital di desa mempu memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan pelayanan yang sebelumnya banyak dikeluhkan oleh masyarakat.  Dengan ditetapkannya pelayanan berbasis digital setidaknya tercapai beberapa hal seperti efisiensi dan mengurangi terjadinya pungutan liar yang sering terjadi dalam pelayanan publik. 
Kompleksitas Pelaksanaan Wasiat Wajibah di Pengadilan Agama Mataram Fatahullah; Mansyur, Supardan; Haeratun; M. Alfian Fallahiyan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.138

Abstract

Wasiat wajibah merupakan sub bagian dari hukum kewarisan Islam. Dalam mengimplementasikan wasiat wajibah peran hakim sangat dominan agar wasiat wajibah dapat mengakomodir kepentingan kerabat yang terhalang untuk menjadi ahli waris tetapi tetap dapat memperoleh bagian atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris, misalnya kepada anak dan istri yang berbeda agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang menggunakan pendekatan perudang-undangan, pendekatan sosiologis dan pendekatan konsep dengan menggunakan data primer dan sekunder. Perluasan makna wasiat wasiat wajibah terkesan bertentangan dengan hukum kewarisan Islam. Akan tetapi Hakim Pengadilan Agama Mataram dalam memutuskan perkara pada umumnya dan wasiat wajibah paad khususnya mempertimbangkan beberapa hal: pertama, pertimbangan kemanusiaan; kedua, pertimbangan kemaslahatan; ketiga, adanya hubungan darah yang sama; dan keempat para pihak telah terikat dalam satu hubungan yang lama. Sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Agama Mataram dalam penganganan perkara kewarisan lebih menekankan proses kekeluarga dengan jalan perdamaian, karena perdamaian adalah hukum tertinggi bagi para pihak. Apalagi dalam perkara warisan ini para pihak adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah dan/atau perkawinan sebelumnya.
Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Saleh, M.; Khair, Abdul; Kafrawi, Kafrawi; F, M. Alfian
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.133

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk melihat Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Motode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan kajian perundang-undangan dan pendektan konsep dan sosiologis, analisa data yang digunakan adalah metode penafsiran perundang-undangan dan penafsiran autentik serta data lapangan. Hasil penelitian ini diharapka Peran Sticholder yang terlibat langsung dalam program pemberdayaan gotong royong sesuai dengan harapan pemda setempat sesuai dengan peraturan perundang-indangan yang berlaku.
Pelaksanaan Kewarisan Anak Angkat Di Desa Sesela Lombok Barat Fatahullah; Mansyur, Supardan; Salat, Musakir; Haeratun; M. Alfian Fallahiyan
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.143

Abstract

Anak angkat merupakan anak yang dimasukkan dalam struktur keluarga dan menjadi bagian yang sama dan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam suatu keluarga. System hukum anak angkat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum agama yang dianut oleh Masyarakat. Hak kewarisan anak angkatpun di pengaruhi oleh system hukum tersebut. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, walaupun tidak mengatur secara khusus tentang status dan kedudukan anak angkat, akan tetapi anak angkat dapat memperoleh warisan melalui wasiat. Sehingga potensi anak angkat untuk mendapatkan warisan yang sama dengan ahli waris yang lain dalam struktur keluarga. Berbeda halnya dengan hukum agama (Islam) yang membolehkan adopsi dengan syarat tidak manjadikannya sebagai atau sama dengan anak kandung. Sehingga anak angkat dalam hukum kewarisan Islam tidak dapat menjadi ahli waris, akan tetapi masih dapat memperoleh harta peninggalan melalui hibah, wasiat ataupun wasiat wajibah. Sedangkan dalam hukum adat, kedudukan dan hak waris anak angkat sangat tergantung pada hukum adat yang berlaku pada Masyarakat setempat. Pada Masyarakat adat di Desa Sesela Lombok Barat anak angkat disebut dengan anak “akon” yang kedudukannya sama dengan anak kandung, sehingga memiliki hak keperdataan yang sama kecuali dari harta “doe tengaq”. Pembagian warisan pada Masyarakat Desa Sesela juga dipengaruhi oleh hukum Islam sehingga ada ungkapan untuk bagian laki-laki dengan “sepelembah” dan bagian Perempuan dengan “sepersonan”.
Legal Protection for the Employment Status of Judicial Commission Liaisons Amalia, Riska Ari; Umam, Khairul; Rahmadani, Rahmadani; Fallahiyan, Muh. Alfian
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 6, No 3 (2024): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v6i3.7446

Abstract

The discourse on the status of liaisons and institutional employees is not recognized in the Law on State Civil Servants or the Law on Employment, thus giving rise to problems, namely the recognition of the employment status of liaisons in each region. The formulation of the problem raised is legal protection of the employment status of liaisons. The method used in this research is the normative legal research method. The approach used is a statutory approach (statute approach) and conceptual approaches (conceptual approach). In conclusion, the absence of norms explaining the employment status of liaisons has implications for the absence of liaison personnel management arrangements, indicating that legal protection for the employment status of liaisons is not yet effective. The suggestion that can be given is that countries can convert liaisons into part of ASN through a series of tests, regulations and policy regulations as guidelines.
Comparison of Corruption Eradication Institutions in Various Countries (Indonesia, Hong Kong, Japan, Australia, New Zealand) Setiawan, Agung; Ashari, Ashari; Fallahiyan, Muh. Alfian; Kafrawi, Rachman Maulana
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 6, No 2 (2024): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v6i2.6968

Abstract

This study discusses the Corruption Eradication Commission (KPK) since 2019 there has been a significant change, because the second amendment to the KPK Law has been ratified through Law Number 19 of 2019, Indonesia's ranking index is at 115, amputated authority and declining performance. The study conducted a comparative approach between the Indonesian KPK and the corruption eradication institutions of Hong Kong, Japan, Australia and New Zealand. It was found that Asian and Australian countries have less authority, but are ranked high (3 to 14) in eradicating corruption compared to Indonesia which is ranked 115. The results of the study show that there has been a change in the position of the KPK institution in terms of state administration which is no longer an Auxiliary body but a state organ, full authority but requires permission from the supervisory board, accountability and full control by the government (executive).
Internalization of Pancasila Values in Formulating Sustainable Village Regulations Umam, Khairul; Fallahiyan, Muh.; Kafrawi, Rachman
Research Horizon Vol. 3 No. 3 (2023)
Publisher : LifeSciFi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54518/rh.3.3.2023.118

Abstract

This study aims to ascertain whether the formulation of village regulations in the Pringgasela Sub-district has internalized Pancasila values during the process of regulation-making. Additionally, this research examines the strategic steps undertaken to internalize Pancasila values into village regulations within the Pringgasela Sub-district. This study adopts a normative research approach that employs the statutory approach, conceptual approach, and sociological approach. The findings reveal that the formulation of village regulations in the Pringgasela Sub-district has not fully addressed the legal needs of the local community. These regulations have not been developed using appropriate methodologies and techniques aligned with Pancasila values. Meanwhile, to internalize Pancasila values in the formulation of village regulations in the Pringgasela Sub-district, several strategies are employed. These strategies include education and awareness of Pancasila values, community participation in village regulation formation, integration of Pancasila values into village regulation texts, oversight and law enforcement, collaboration and synergy with relevant institutions, training and capacity building of village officials, development of Pancasila-based programs and activities, and ongoing evaluation and improvement of village regulations.
Effectiveness of the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative of West Nusa Tenggara Province in Supervising Tourism Villages Kafrawi, Rachman Maulana; Khairul Umam; Rahmadani, Rahmadani; Muh. Alfian Fallahiyan
JATISWARA Vol. 39 No. 2 (2024): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v39i2.726

Abstract

The Ombudsman of the Republic of Indonesia or later called the Ombudsman is an independent state institution which has the authority to supervise the process of providing public services carried out by State and Government administrators including State-Owned Enterprises (BUMN), Regional-Owned Enterprises (BUMD), State-Owned and Private Legal Entities which have been given the task of providing certain public services. The research discusses the effectiveness of the Indonesian Ombudsman Representative of West Nusa Tenggara Province in Supervising Tourism Villages. This research is based on the large number of public reports submitted to the Ombudsman regarding alleged violations that occurred in the administration of the Tourism Village. For this reason, supervision by the Ombudsman is needed to manage public complaints and prevent repeated maladministration in the administration of Tourism Villages. This research is socio-legal research with a statutory approach, a conceptual approach and a sociological approach. Research results In supervising public services, apart from receiving reports from the public, the Ombudsman can also carry out on his own initiative through a systemic review, the results of which can be in the form of recommendations/suggestions. The Ombudsman's supervision in supervising the implementation of tourist villages can be said to be effective and running well in accordance with the indicators.
DAMPAK KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA TERHADAP POLITIK HUKUM KEBIJAKAN INDONESIA AGUNG SETIAWAN; RACHMAN MAULANA KAFRAWI; MUH. ALFIAN FALLAHIYAN; RAHMADANI RAHMADANI
GANEC SWARA Vol 18, No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v18i2.894

Abstract

The aim of this research is to determine the impact of the Israeli and Palestinian conflict on Indonesian legal politics. To obtain quality research results, the method used in this research is a normative-empirical legal research method. Where research examines regulations related to agrarian law regulation and expert opinions (law in the book), as well as looking at its implementation through the media (the Israeli – Palestinian conflict in the field) in order to find out how it is implemented in the field (law in action). In order to make this research easier, this research uses a statutory approach (legislative approach), a contextual approach (conceptual approach) and a sociological approach (sociological approach). The resulting research results are that no life is worth dying for purely political interests (territory of the country), Israel and Palestine must find a solution to sit down together so that there are no more conflicts and victims. Psychologically, Indonesia supports Palestinian sovereignty, while also trading with Israel. Indonesia is a country with a middle position and is expected to become a mediator for peace between Israel and Palestine
Co-Authors Abdul Khair AD. Basniwati agung setiawan Agung Setiawan Amalia, Riska Ari Ashari Ashari Ashari Ashari Caska - Chrisdianto Eko Purnomo, Chrisdianto Eko Familia, Aorelia Bunga Gadis Ariva Fitrirayani H. A. Khair Haeratun Iskandar Sukmana Iskandar Sukmana Kafrawi Kafrawi Kafrawi, Rachman Khair, H.A Khairul Umam Khairul Umam L. Sukma Darmawan Lalu Restu Tahta Negara M. Isnaini M. Saleh M. SALEH Minollah Muhammad Paizir Musakir Salat Rachman Maulana Kafrawi Rachman Maulana Kafrawi Rahmadani Rahmadani Rahmadani Rahmadani RAHMADANI RAHMADANI Rahmadani Rahmadani Riska Ari Amalia Sarkawi Supardan Mansyur, Supardan