Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

ANALISIS URGENSI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA: KAJIAN DALAM PERSPEKTIF DAN PRINSIP DEMOKRASI Srifridayanti, Srifridayanti; Samkamaria, Samkamaria; Raema Widana, Alifa
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 12 No 2 (2024): Edisi Juni
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v12i2.1557

Abstract

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perpanjangan masa jabatan kepala Desa dalam prinsip demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggabungkan berbagai sumber literatur baik yang merupakan data primer maupun sekunder. penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka Hasil penelitian menunjukan bahwa putusan DPR RI memperpanjang masa jabatan kepala desa sangat tidak sejalan dengan prinsip negara demokrasi. Hal ini dikarenakan dalam negara demokrasi setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu sehingga masa jabatan Kepala Desa yang terlalu lama dapat menutup kesempatan orang lain untuk mencalonkan diri untuk jabatan yang sama. Hasil lainnya juga menunjukkan bahwa masa jabatan kepala desa yang terlalu lama juga memungkinkan munculnya resiko penyalahgunaan wewenang, atau kekuasaan. Kata kunci: Analisis Kebijakan, Kepala Desa, Demokrasi Abstract This research aims to analyze the urgency of extending the term of office of the Village head in the principle of democracy. This research uses a qualitative descriptive approach by combining various sources of literature both primary and secondary data. qualitative research is a research method used to research on natural object conditions, as opposed to experiments, where the researcher is the key instrument. Qualitative research aims to obtain a complete picture of a matter according to the human views studied. Qualitative research relates to the ideas, perceptions, opinions or beliefs of the people studied and all of them cannot be measured by numbers. The results showed that the DPR RI's decision to extend the term of office of the village head was not in line with the principles of a democratic state. This is because in a democracy every citizen has the same rights to occupy certain positions or positions so that the tenure of the Village Head which is too long can close the opportunity for other people to run for the same position. Other results also show that the long tenure of the village head also allows the risk of abuse of authority, or power. Keywords: Policy Analysis, head of village, Democracy
Analyzing the Implementation of Food Security Policies in Indonesia through the MSN Approach (Mentality, System, and Networking) Syukur, M.; Sussanti, Sussanti; Srifridayanti, Srifridayanti
Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol. 17 No. 2 (2025): Publica
Publisher : Department of Public Administration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jpan.v17i2.49158

Abstract

This study aims to describe, analyze, and interpret the implementation of food security policies and strategies in Indonesia using the Mentality, System, and Networking (MSN) approach. The research employs a descriptive method, which is used to understand or depict the reality of the events under investigation. The focus of this study is directed toward three main approaches: the mentality approach, system approach, and networking approach. The researchers chose these three approaches because a public policy will become actual and directed in its implementation if it uses or considers the MSN-Approach Model The conclusions drawn from this study encompass three aspects: Mentality Approach: The attitudes, behaviors, and responsibilities of officials have demonstrated a caring attitude. The state has consistently committed to placing the food economy as something very important and strategic. The government's concern is also seen from Indonesia's participation in global food security development initiatives. System Approach: There are clear and explicit regulations regarding the government's obligations to realize food security. Law No. 18 of 2012 serves as evidence of the government's responsibility and seriousness in achieving food security. Networking Approach: This approach has been well implemented, as evidenced by the strengthening of food distribution infrastructure across Indonesia. Given the complexity of geographical challenges and uneven food distribution, the government has established collaborations and synergies with regional governments to build new markets and expand logistics networks connecting food production centers with consumer areas.
Model Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Sebagai Potensi Wisata Di Sulawesi Tengah Srifridayanti, Srifridayanti
PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/paradigma.v3i1.65

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan agar pemerintah derah bisa mendapatkan model kebijakan yang dapat diterapkan untuk mendukung pengeloaan dan pemanfaat cagar budaya yang ada di Sulawesi Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur review. Studi Literatur (literature review) merupakan metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, tulisan, artikel ilmiah, atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian. metode literatur review adalah metode yang sistematis, eksplisit, dan dapat direproduksi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian dan ide-ide yang dihasilkan oleh peneliti dan praktisi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan dan pengembangan situs cagar budaya oleh Pemerintah daerah Sulawesi Tengah dinilai masih belum optimal. Walaupun  pemerintah daerah telah melakukan model kebijakan restorasi dan  beberapa upaya pengembangan situs cagar budaya dengan cara mengidentifikasi berbagai macam dan jenis peninggalan tersebut, namun persoalan yang penting seperti tentang regulasi hukumnya masih belum jelas
Evaluasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Srifridayanti, Srifridayanti; Fathurrahman, Fathurrahman; Nurvianti, Dewi
Jurnal ADMINISTRATOR Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/administrator.v5i1.63

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang  keadaan dan gejala yang terjadi. metode kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan  untuk menjelaskan atau mendeskripsikan masalah secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat  populasi atau daerah tertentu. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah Analisis Data Model Interaktif yang terbagi atas empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk mengidentifikasi evaluasi kebijakan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Palu, maka peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan yang terbagi atas 6 indikator Yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu belum memenuhi jumlah minimal 30%. presentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota  Palu hanya sebesar 11, 43%. Kesenjangan komposisi jumlah antara anggota laki-laki dan perempuan dalam parlemen membuat masyarakat belum merasakan dampak positif dari  kehadiran perempuan di parlemen. Untuk itu diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, partai politik, dan pemerintah. Pendidikan, kesadaran gender, dan kebijakan afirmatif yang lebih kuat dapat membantu meningkatkan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu.
Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pengurusan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial Pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Palu Syukur, M; Srifridayanti, Srifridayanti; Suhartini, Eka Shitta
Jurnal ADMINISTRATOR Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/administrator.v6i1.79

Abstract

This study is to determine the performance of the State Civil Apparatus in managing the Registration Certificate of the Social Welfare Institution in the Social Empowerment Division of the Palu City Social Service. The basis of research used is qualitative and descriptive research type. The type of data uses primary data and secondary data. Data collection techniques, conducted through observation, interviews, and documentation. Informant withdrawal technique using purposive. The theory used is Robbins' theory which consists of 3 (three) aspects, namely motivation, ability and opportunity. From the results of the research conducted, it is known that the Performance of the State Civil Apparatus in the Management of Registration Signs of Social Welfare Institutions in the Social Empowerment Division of the Social Service of Palu City is relatively ineffective and maximum. from the aspect of motivation, it is found that employee motivation formed or driven from within themselves tends to be very low. In the aspect of the ability of Mastery of work by employees in the Social Empowerment Sector is quite good, it can be seen from the job responsibilities given to each employee, carried out well. Meanwhile, the knowledge possessed can be said to be very good because it is placed according to their abilities and educational background of employees. Furthermore, in the aspect of opportunity, it is concluded that from the past until now all employees in the Social Empowerment Sector have been given the same opportunity in carrying out their duties
Evaluasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan Pada Aspek Pembangunan Di Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong Srifridayanti, Srifridayanti
Jurnal ADMINISTRATOR Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/administrator.v7i1.101

Abstract

The purpose of this research is to identify the economic growth of Siniu Sub-district and identify the constraints to the development of the Sub-district after expansion. The method used in this research is to use secondary data analysis and interviews with research informants in the field. The data that can be analyzed using a qualitative descriptive analysis approach, namely describing the state of the object of research according to the data and facts found in the process of expansion of Siniu Subdistrict. Based on the results of the study, it is concluded that the growth of Siniu sub-district has increased since its formation. However, the increase is still relatively small. From the economic aspect, limited human resources are an obstacle for the Siniu Sub-district area to manage natural resources and potentials in the Siniu Sub-district area. From the aspect of public services, namely education and health, it can be concluded that it has not been maximized. This is due to the condition of school facilities and students that are not proportional to the number of educators. Meanwhile, in the health sector, since its formation in 2008 there has been an increase in the number of health facilities. Although relatively small, these health facilities are very useful for the community.