Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERTUMBUHAN ARTIFICIAL INTELEGENCE SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM DAN ETIKA HAM Umaroh, Abi
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i3.1351

Abstract

Lajunya perkembangan zaman tidak dapat disangkal telah mendorong manusia untuk terus berinovasi dalam mengembangkan beragam teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelegence (AI). Sejauh perkembangannya AI telah membawa dampak positif yang cukup signifikan dalam memudahkan berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari otomatisasi proses bisnis hingga munculnya alat pengenal wajah (face recognition) yang canggih. Namun, dampak positif ini juga disertai dengan adanya potensi dampak negatif yang harus diperhatikan. Persoalan ini memiliki hubungan yang erat dengan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagaimana eksistensi manusia, terutama dalam hal privasi dan keamanan data, menjadi semakin gampang diakses dan sangat berpotensi untuk disalahgunakan. Munculnya tantangan baru dalam dimensi hukum dan HAM menjadi suatu kebutuhan mendesak dalam menghadapi era teknologi AI yang terus berkembang secara pesat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana teknologi AI mampu memengaruhi berbagai aspek HAM, termasuk privasi, kebebasan individu, dan perlakuan non-diskriminasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi AI seperti face recognition ini dipandu oleh regulasi hukum yang jelas. Prosedur yang adil, dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM merupakan kunci untuk menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan terhadak hak-hak setiap individu.
Strengthening The Legislative Function of Indonesia’s Regional Representative Council: Normative and Evaluative Performance Analysis Umaroh, Abi; Ananta, Radite Ranggi
JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Volume 4 Nomor 1 Oktober 2025
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/sultan_htn.v4i1.15019

Abstract

The implementation of the legislative function of the House of Regional Representatives (DPD) of the Republic of Indonesia in regional development faces serious challenges due to the limited authority it has. DPD, which is supposed to be the mouthpiece of the regional community, in practice functions more as a complement to the House of Representatives (DPR) in the Indonesian parliamentary system. This study aims to analyze the implementation of the legislative function of DPD during the working period of 2020-2024, as well as to identify solutions that can strengthen the role of DPD in the legislative system. The method used in this research is field research with a normative juridical qualitative approach. The data sources of this research include primary data, secondary data, and legal materials. Data retrieval techniques are taken through interviews as well as documentation and analyzed using inductive descriptive techniques. The results indicate that the amendment to Article 20 Paragraph (1) and Article 22D Paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia is necessary as a strategic step to strengthen the legislative authority of DPD. By strengthening through reformulation of these articles, the role of DPD can run more optimally and substantively in encouraging regional development.