Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Jurnal Dunia Ilmu Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Azizah Rima Gitacahyani
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perceraian Beda Kewarganegaraan Perspektif Hukum Perdata Internasional Azizah Rima Gitacahyani; Bilqis Dewi P; Cherisanda Nesya; Regita Kisnanda Putri; Yasmine Erlisa
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Desember : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i4.1802

Abstract

Divorce between spouses of different nationalities has become an increasingly common phenomenon in the context of globalization. International civil law plays a key role in addressing the legal issues arising from divorce between different nationalities. This article discusses the legal repercussions arising from such divorces, focusing on several important aspects. Determination of the applicable law is a major concern in cases of non-citizenship divorce. The Lex Loci principle is the rule used to determine the law governing divorce, with special considerations regarding both spouses being from different countries. The recognition of divorce in different jurisdictions is an important concern. The process of official recognition of divorce in different countries often requires special procedures and certain requirements. Issues related to child custody become particularly significant if the couple has children together. International civil law considers aspects such as child residence, custody, and child-related decision-making. A valid divorce certificate may be required for various purposes, including a change in marital status in each spouse's country. The process of obtaining a divorce certificate may vary in each spouse's home country. Pensions and inheritance may also be affected by divorce, and the application of international civil law principles is necessary to determine the associated rights.
DINAMIKA LEGISLASI: TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN UNDANG-UNDANG Azizah Rima Gitacahyani; Regita Kisnanda Putri; Cherisanda Nesya Nareswari; Yasmine Erlisa Maharani Wibowo; Bilqis Dewi Purnomo; Kuswan Hadji
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i5.7520

Abstract

Pembentukan undang-undang merupakan aspek penting dalam sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia. Artikel ini meneliti terkait proses legislasi di Indonesia, khususnya tantangan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses pembuatan undang-undang kerap mengalami hambatan, termasuk peraturan yang saling tumpang tindih dalam aspek politik, kurangnya harmonisas regulasi undang-undang, serta lambatnya proses legislasi yang tidak selalu melibatkan publik secara memadai. Beberapa tantangan yang diidentifikasi adalah keterbatasan partisipasi masyarakat, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan kesulitan teknis dalam merancang undang-undang. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, terdapat beberapa solusi yang ditemukan dari penelitian ini seperti memperkuat sinergi antar institusi pemerintah, meningkatkan kapasitas anggota legislatif, dan mendorong transparansi serta partisipasi publik. Dengan penerapan solusi ini, proses pembentukan undang-undang diharapkan menjadi lebih optimal, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta landasan hukum yang ada.
Dinamika Kebijakan Upah Minimum Terhadap Ketenagakerjaan Dan Produktivitas Industri Di DKI Jakarta Azizah Rima Gitacahyani; Farrel Arrigo; Regita Kisnanda Putri
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 6 (2024): GJMI - JUNI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i6.534

Abstract

Peningkatan upah minimum menjadi topik hangat dalam pembahasan kebijakan ekonomi, karena memiliki dampak yang luas terhadap berbagai sektor industri. Pemerintah DKI Jakarta secara periodik meninjau dan menetapkan kebijakan upah minimum untuk memastikan kesejahteraan para pekerja, karena kenaikan upah minimum dapat memengaruhi dinamika ketenagakerjaan di Jakarta. Dalam konteks ini, abstrak ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kebijakan upah minimum terhadapstruktur ketenagakerjaan dan mengidentifikasi dampak kenaikan upah minimum terhadap ketenagakerjaan serta produktivitas industri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis hukum normatif dengan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang berbeda, seperti kebijakan upah minimum, tingkat ketenagakerjaan, dan produktivitas industri. Temuan utama mencakup dampak kenaikan upah minimum terhadap struktur ketenagakerjaan di sektor industri di DKI Jakarta dan dinamika kebijakan upah minimum yang mempengaruhi produktivitas industri di DKI Jakarta. Hasil analisis ini Peningkatan upah minimum dapat mendorong pengusaha untuk meningkatkan efisiensi produksi dan investasi dalam teknologi yang lebih canggih, serta dampaknya terhadap produktivitas industri tidak selalu positif. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang dinamika kebijakan dan dampak kenaikan upah minimum terhadap ketenagakerjaan, serta perlu diperhatikan dengan seksama hal,terkait pengaturan anggaran beserta perubahannya.
Analisis Penyelesaian Hukum Terhadap Sengketa Pajak Antara PT. Samsung Electronics Indonesia dengan Direktur Jenderal Pajak Azizah Rima Gitacahyani; Farrel Arrigo; Regita Kisnanda Putri
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 6 (2024): GJMI - JUNI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i6.636

Abstract

PT. Samsung Electronics Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi Indonesia dan menjadi subjek penerimaan pajak yang signifikan, oleh karena itu hharus tunduk pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Sengketa pajak antara PT. Samsung Electronics Indonesia dan Direktur Jenderal Pajak mungkin timbul karena berbagai alasan, maka analisis hukum yang cermat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelesaian yang dihasilkan adil, tepat, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, abstrak ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa pajak dan mengidentifikasi dampak dari adanya putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT/002728.12/2019/PP/M.XIB Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dimana menganalisa hukum normatif dan mengkaji secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah serta mendiskripsikan hasil penelitian. Temuan utama mencakup ketidakpatuhan PT. Samsung Electronics Indonesia terhadap aturan pembayaran pajak serta dampak negatif dan positif atas putusan sengketa pajak. Hasil analisis ini menyatakan bahwa dilakukan sanksi penyegelan PT. Samsung Electronics Indonesia serta dijatuhkan sanksi administrasi denda dan bunga. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang sengketa pajak, dan mengetahui dampak dari sebuah putusan sengketa pajak.
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Seni Budaya Reog Ponorogo Azizah Rima Gitacahyani; Farrel Arrigo; Regita Kisnanda Putri; Muhammad Nur Rokhim; Muhammad Bondhi Alby Maulana
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 2 No. 2 (2024): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v2i2.163

Abstract

Reog Ponorogo merupakan salah satu karya seni budaya di Indonesia, maka perlu adanya hak kekayaan intelektual terkait hak paten untuk mengakui kepemilikan seni agar tidak diklaim negara lain. Dalam konteks ini, abstrak ini bertujuan untuk menganalisa keefektifitasan Undang-Undang terhadap perlindungan hak paten serta upaya hukum oleh Pemerintah terkait pengakuan seni karya diklaim negara lain. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dengan bahan hukum analisa jurnal-jurnal hukum terkait. Temuan utama mencakup adanya pengakuan sepihak oleh negara lain terkait seni budaya Reog Ponorogo, sehingga perlu dianalisis terkait aturan hukumnya, dengan menganalisa aspek regulasi hak paten, klaim kepemilikan, serta implementasi perlindungan hukum. Hasil pembahasan analisis ini bahwa peraturan perundang-undangan terkait sudah dinilai efektif dalam implementasinya, pemerintah juga membentuk kaum intelektual yang mampu menjadi duta kekayaan intelektual agar mampu memperkenalkan kekayaan intelektual Indonesia khususnya Reog Ponorogo. Pentingnya kesadaran hukum masyarakat untuk melestarikan warisan budaya, menetapkan serta melindungi hak paten seni budaya di Indonesia.
Co-Authors Bilqis Dewi P Bilqis Dewi Purnomo Cherisanda Nesya Cherisanda Nesya Nareswari Farrel Arrigo Kuswan Hadji Muhammad Bondhi Alby Maulana Muhammad Nur Rokhim Regita Kisnanda Putri Yasmine Erlisa Yasmine Erlisa Maharani Wibowo