Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Indonesian Journal of Law and Justice
Muhamad Akbar Fauzi Mutakin
Unknown Affiliation
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia Nomor 65/PUU-XXI/2023 Terhadap Norma Sosial Kampanye Politik di Fasilitas Pendidikan Dan Gedung Pemerintah Ibrahim Khalil Ahmad; Neng Diana; Mela Anita; Muhamad Akbar Fauzi Mutakin; Ajmal Ghajwan
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2024): Juni : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v2i2.3290

Abstract

The Constitutional Court of Indonesia Decision Number 65/PUU-XXI/2023 has significant implications for the social norms of political campaigns in educational facilities and government buildings. This research aims to explore the implications of the decision and the responses from various stakeholders. A literature review approach is employed, collecting and analyzing various sources including books, academic journals, and online resources related to law, politics, and education in Indonesia. The research findings indicate that the Constitutional Court's decision alters the landscape of political campaigns by allowing campaigning in educational institutions while still maintaining the ban in places of worship. Responses from various stakeholders, including academics, activists, and Civil Servants, highlight issues of neutrality, security, and education quality. The implications of this decision provoke intense debate concerning freedom of speech, institutional neutrality, and the balance between political participation and social stability. This research provides a deeper understanding of the political and legal dynamics in Indonesia, offering insights for the formulation of more effective policies in the context of political campaigns and education.
Pertanggungjawaban Hukum Penjualan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian atau Penggelapan Muhamad Akbar Fauzi Mutakin; Rusman; Aji Mulyana
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5028

Abstract

Penjualan kendaraan bermotor yang berasal dari tindak pidana pencurian atau penggelapan merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengganggu ketertiban umum serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap pembeli kendaraan hasil kejahatan, mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjualan, serta mengkaji peran aparat kepolisian dalam upaya pencegahan dan penindakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, didukung oleh studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik, pelaku usaha, serta konsumen kendaraan bekas. Data dianalisis secara kualitatif dengan menelaah norma hukum yang berlaku dan praktik penerapannya dalam beberapa putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak yang menjual atau membeli kendaraan tanpa dokumen resmi, dengan harga di bawah kewajaran, atau dari sumber yang mencurigakan, dapat dikenai pertanggungjawaban pidana karena dianggap patut menduga bahwa kendaraan berasal dari tindak pidana. Ketentuan dalam peraturan hukum terbaru memberikan dasar yang lebih kuat untuk menjerat pelaku penadahan, termasuk dalam kasus kelalaian berat. Aparat kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penindakan dan pencegahan melalui sosialisasi hukum, razia kendaraan, serta koordinasi dengan lembaga terkait dalam verifikasi legalitas kendaraan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memutus mata rantai peredaran kendaraan bermotor hasil kejahatan serta mewujudkan kepastian hukum yang adil dan efektif.
Co-Authors Aji Mulyana Ajmal Ghajwan Ibrahim Khalil Ahmad Mela Anita Neng Diana Rusman