Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Puja Riani Nasution
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pembagian Pembayaran Piutang Kreditur Menurut Azas Keadilan Dalam Hukum Kepailitan : (UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan (PKPU)) Puja Riani Nasution; Irsyad Agung Miranda; Fikri Ramadhan; Fitra Anugrah Nasution; Hardiansyah Lubis; Tri Reni Novita
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2024): September : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v2i2.3377

Abstract

Bankruptcy is a business settlement process through litigation, namely through the commercial court. Bankruptcy is regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations or abbreviated as UUK 2004. Prior to the promulgation of UUK 2004, it was about Faillissement Verordening (Law on Bankruptcy) which was then updated through Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 1998 and then ratified as Law Number 4 of 1998. Based on the explanation in the background section of the problem, the problem is how to take legal action in bankruptcy cases according to Law Number How to distribute payments for creditors' receivables according to the principles of justice in bankruptcy law. In Article 16 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations ("UU 37/2004") it is stated that the curator has the authority to carry out the duties of managing and/or settling bankrupt assets from the date the bankruptcy disclosure is made, even though against the decision, cassation or reconsideration is granted. What is meant by "settlement" is the cashing out of assets to pay or settle debts.
Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual: Studi di Desa Teluk Sentosa Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Puja Riani Nasution; Muhammad Ridwan Lubis
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1389

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Latar belakang penelitian menunjukkan adanya peningkatan pengaduan kekerasan seksual ke Komnas Perempuan meskipun secara umum jumlah pelaporan menurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum, faktor penghambat, serta pola penanganan kasus di desa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode deskriptif analisis serta penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun, terdapat berbagai kendala seperti sulitnya pembuktian kasus, rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum, minimnya sumber daya manusia, kurangnya kehadiran polisi wanita (Polwan), serta keterbatasan dana operasional. Pola penanganan kasus mencakup jalur hukum, kebijakan penanganan, serta dukungan institusional untuk pemulihan korban. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga serta peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak korban kekerasan seksual
Co-Authors Fikri Ramadhan Fitra Anugrah Nasution Hardiansyah Lubis Irsyad Agung Miranda Muhammad Ridwan Lubis Tri Reni Novita