Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ASAS LEGALITAS DALAM TINDAK PIDANA PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PEMULIHAN KERUGIAN PADA PENDAPA-TAN DAERAH DI INDONESIA Barus, Leo B.; Hermawan, Anis W.
Journal of Tax Law and Policy Vol. 2 No. 1 (2023): Journal of Tax Law and Policy
Publisher : Scientia Integritas Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56282/jtlp.v2i1.485

Abstract

Salah satu sumber dana Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota dalam rangka otonomi daerah adalah pajak daerah. Namun ketentuan dalam UU HKPD dan beberapa peraturan daerah berfokus pada pidana penjara atau pidana kurungan, belum fokus pada pemulihan kerugian pada pendapatan daerah. Berdasarkan permasalahan yang ada, kajian konseptual ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, pengaturan pemulihan kerugian pada pendapatan daerah atas terjadinya suatu tindak pidana pajak daerah di Indonesia tidak sepenuhnya mengadopsi asas legalitas, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 ayat (1) KUHP, Pasal 5 huruf a UU Administrasi Pemerintahan, serta fungsi budgeter dan fungsi regulerend dari pajak secara umum. Kedua, diperlukan pembaharuan UU HKPD yang diperkuat dengan aspek-aspek yang terkandung dalam asas legalitas dalam rangka pemulihan kerugian pada pendapatan daerah.
Legitimasi Green Accounting dalam Perspektif Hukum di Indonesia Santoso, Didit; Hermawan, Anis W.
Scientium Law Review (SLR) Vol. 2 No. 1 (2023): Scientium Law Review (SLR)
Publisher : Scientia Integritas Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56282/slr.v2i1.508

Abstract

Masih terdapat potensi kerusakan lingkungan yang menunjukkan masih kurangnya partisipasi korporasi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan masih jarang dilakukan kajian yuridis normatif terkait legitimasi green accounting di Indonesia. Berdasarkan kerangka teori legitimasi, kajian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, pengaturan green accounting terhadap korporasi yang ada di Indonesia masih belum secara khusus, masih bagian dari peraturan perundang-undangan tertentu, seperti hukum perusahaan dan hukum hak asasi manusia. Kedua, rekonstruksi hukum yang dapat melegitimasi green accountingterhadap korporasi yang ada di Indonesia dilakukan melalui pengaturan dalam pasal-pasal dalam UU dan/atau PP tertentu yang mewajibkan penerapan green accounting beserta sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam hal terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi tertentu.