Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Investasi Islam Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
Rangkuti, Mahmudi Affan
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Dakwah Kebijakan Akad Jual Beli Jasa Umrah Dalam Memperkecil Jumlah Kerugian Publik: Antara Wibawa Pemerintah dan Agama Rangkuti, Mahmudi Affan
Jurnal Investasi Islam Vol 9 No 1 (2024): Jurnal Investasi Islam
Publisher : FEBI IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jii.v9i1.8997

Abstract

Orang beriman tak boleh memanipulasi akad jual beli agar pihak lain menjadi percaya, apalagi menipu dengan menghadirkan nama Allah Swt dalam transaksinya. Islam sudah menentukan rukun, syarat jual beli dan hal yang tidak boleh diperjual belikan. Memperkuat dukungan kebijakan atas hal tersebut, pemerintah hadir dengan menerbitkan kebijakan sebagai hukum positif yang wajib dipatuhi. Akan tetapi, kejahatan penipuan indutri jasa pilgrim umrah tetap saja terjadi dengan kerugian materi dan psikologis publik sebagai korban. Tidak hanya itu, wibawa pemerintah dan agama terdegredasi dampak ulah pelaku yang memanfaatkan ketidaktahuan publik atas akad jual beli dan kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan perjalanan umrah. Pemerintah sudah membuat aturan agar ekosistem interaksi pilgrim ritus ini berjalan benar. Menghukum memang bukan cara terbaik menyelesaikan masalah. Langkah menyadarkan lebih baik dari pada menghukum. Cara menyadarkan yang bijak dengan jalan dakwah kebijakan. Karena tidak semua orang tahu aturan. Ketika jalan dakwah ditempuh buntu maka law enforcement adalah jalan akhir.
Analisis Dakwah Kebijakan Akad Jual Beli Jasa Umrah Dalam Memperkecil Jumlah Kerugian Publik: Antara Wibawa Pemerintah dan Agama Rangkuti, Mahmudi Affan
Jurnal Investasi Islam Vol 9 No 1 (2024): Jurnal Investasi Islam
Publisher : FEBI IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jii.v9i1.8997

Abstract

Orang beriman tak boleh memanipulasi akad jual beli agar pihak lain menjadi percaya, apalagi menipu dengan menghadirkan nama Allah Swt dalam transaksinya. Islam sudah menentukan rukun, syarat jual beli dan hal yang tidak boleh diperjual belikan. Memperkuat dukungan kebijakan atas hal tersebut, pemerintah hadir dengan menerbitkan kebijakan sebagai hukum positif yang wajib dipatuhi. Akan tetapi, kejahatan penipuan indutri jasa pilgrim umrah tetap saja terjadi dengan kerugian materi dan psikologis publik sebagai korban. Tidak hanya itu, wibawa pemerintah dan agama terdegredasi dampak ulah pelaku yang memanfaatkan ketidaktahuan publik atas akad jual beli dan kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan perjalanan umrah. Pemerintah sudah membuat aturan agar ekosistem interaksi pilgrim ritus ini berjalan benar. Menghukum memang bukan cara terbaik menyelesaikan masalah. Langkah menyadarkan lebih baik dari pada menghukum. Cara menyadarkan yang bijak dengan jalan dakwah kebijakan. Karena tidak semua orang tahu aturan. Ketika jalan dakwah ditempuh buntu maka law enforcement adalah jalan akhir.
Regulatory Compliance and Islamic Business Ethics in Umrah Administration: Rethinking the Centrality of Pilgrim Protection Rangkuti, Mahmudi Affan; Tanjung, Hendri; Indupurnahayu, Indupurnahayu; Supriyanto, Trisiladi
Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 12, No 1 (2026)
Publisher : Faculty of Economics and Islamic Business, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/aij.v12i1.10654

Abstract

Purpose:This article rethinks pilgrim protection as the normative core of Umrah administration by examining whether regulatory compliance and Islamic business ethics function as an integrated governance framework or remain disconnected in practice. It positions pilgrim welfare, financial security, and spiritual integrity as the primary criteria for assessing the legitimacy of Umrah services.Design/Methodology:The study employs a qualitative socio-legal approach combined with normative ethical analysis. It examines Indonesia’s regulatory framework for Umrah administration and the operational role of digital oversight systems as instruments of monitoring and reporting. Compliance is interpreted through maqasid-oriented principles of Islamic business ethics, drawing on regulatory provisions and documented patterns of administrative problems to evaluate protection outcomes.Findings:The findings indicate persistent structural weaknesses in compliance quality and fragmented oversight, reflected in recurring issues such as system misuse and cases of pilgrim abandonment. These patterns demonstrate that procedural compliance does not automatically translate into substantive pilgrim protection. While strengthening data-driven supervisory systems is necessary, it remains insufficient without robust internal compliance capacity and accountable service standards.Practical Implications:This article offers a protection-centered analytical framework that bridges legal compliance theory and Islamic business ethics by reframing pilgrim protection as measurable governance substance rather than a symbolic commitment. It contributes a conceptual shift from form-based compliance to outcome-oriented ethical accountability in faith-based service administration.Originality/Value:The study recommends integrating sharia-compliance guidance into digital oversight mechanisms, strengthening transparency and public accountability, and developing fair dispute-resolution procedures to realign industry incentives with effective pilgrim protection and public trust.
Co-Authors Hendri Tanjung Indupurnahayu Trisiladi Supriyanto, Trisiladi