Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum
Trisna, Wessy
Medan Area University
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Trisna, Wessy; Mubarak, Ridho
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (797.278 KB) | DOI: 10.31289/jap.v7i2.1333

Abstract

Korban merupakan seseorang secara individu ataupun bersama-sama menderita kerugian, termasuk luka fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi ataupun kerusakan hak-hak dasarnya, yang disebabkan karena perbuatan pihak lain yang melanggar hukum pidana pada suatu negara baik disengaja maupun karena kelalaian. Korban dalam perkara tindak pidana korupsi dibagi atas 2 (dua) yaitu: korban langsung (Negara) dan korban tidak langsung. Korban tidak langsung tersebut meliputi masyarakat dan rakyat serta dapat juga pihak ketiga, hal ini disebabkan karena kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, secara tidak langsung akan merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan rakyat. Selama ini Dalam menangani kasus korupsi, yang selalu disoroti adalah oknum pelaku dan hukum, sedangkan korban jarang sekali untuk diperhatikan sehingga perlu diketahui kedudukan korban dalam kasus korupsi dan perlindungan korban terkait kasus tindak pidana korupsi.
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SERTIFIKASI PRODUK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan) Trisna, Wessy; Syahputra, M.Yusrizal Adi; Tampubolon, Otto Paiantua
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 1, No 2 (2014): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.942 KB) | DOI: 10.31289/jiph.v1i2.1851

Abstract

Law enforcement against businesses that fabricate products in terms oflaw No. 8 of 1999 about consumer protection, then against the perpetrators ofemployers who perform these action can requested compensation by consumersbecause such actions are contrary to the provisions of law protection consumer.The compensation must be reported solely by consumers to relevant authoritiesis Consumer Dispute Resolution in the jurisdiction in which product is feared tobe sertificate.
Co-Authors Mubarak, Ridho Syahputra, M.Yusrizal Adi Tampubolon, Otto Paiantua