Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.457
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal JURNAL MERCATORIA Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum International Journal Reglement & Society (IJRS) Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Locus Journal of Academic Literature Review Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam Mahadi : Indonesia Journal of Law
Ridho Mubarak
Universitas Medan Area
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Trisna, Wessy; Mubarak, Ridho
Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (797.278 KB) | DOI: 10.31289/jap.v7i2.1333

Abstract

Korban merupakan seseorang secara individu ataupun bersama-sama menderita kerugian, termasuk luka fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi ataupun kerusakan hak-hak dasarnya, yang disebabkan karena perbuatan pihak lain yang melanggar hukum pidana pada suatu negara baik disengaja maupun karena kelalaian. Korban dalam perkara tindak pidana korupsi dibagi atas 2 (dua) yaitu: korban langsung (Negara) dan korban tidak langsung. Korban tidak langsung tersebut meliputi masyarakat dan rakyat serta dapat juga pihak ketiga, hal ini disebabkan karena kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, secara tidak langsung akan merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan rakyat. Selama ini Dalam menangani kasus korupsi, yang selalu disoroti adalah oknum pelaku dan hukum, sedangkan korban jarang sekali untuk diperhatikan sehingga perlu diketahui kedudukan korban dalam kasus korupsi dan perlindungan korban terkait kasus tindak pidana korupsi.
MANFAAT PENGAWASAN BAGI PARA BURUH (PEKERJA) Mubarak, Ridho
JURNAL MERCATORIA Vol 8, No 1 (2015): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (682.555 KB) | DOI: 10.31289/mercatoria.v8i1.645

Abstract

Hakikat pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.Hubungan antara pembinaan dan pengawasan merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan, jika mengharapkan suatu pencapaian yang maksimal.Dalam hal pembinaan tenaga kerja tidak cukup hanya sebatas pembinaan melainkan untuk kelangsungan dalam perealisasian dari pembinaan tersebut harus dilakukan pengawasan sistematis, tercatat, dan terpadu, agar hasil dari pembinaan tersebut harus teraplikasi dalam dunia kerja dan berdayaguna dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerja.Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, sehingga dalam upaya ini pihak pemerintah pun mengadakan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan dari puncak sampai ke bagian terendah, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, bahkan menteri pun memiliki tugas di bidang ini. Perlindungan antara pengawasan ketenagakerjaan dan keberhasilan kerja selalu dilakukan dalam satu kesatuan sistem pengawasan yang terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi yang meliputi unit kerja pengawasan ketenagakerjaan, pengawas ketenagakerjaan, dan tata cara pengawasan ketenagakerjaan.Amran B, 2006, Huku Perburuhan dan Ketenagakerjaan Indonesia, FH UTND, MedanAnderson, F, Twomey, 1987, Business Law, South Western Publishing, West ChicagoDjumialdji, FX., Wiwoho S, 1987, Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila, Bina Aksara, Jakarta.Lase, A.Y., Isnaini, dan Syafaruddin, (2018), Hubungan Sistem Pengupahan Dengan Tingkat Kesejahteraan Buruh Di (PT Persero Pelindo 1 Cabang Gunung Sitoli, Mercatoria, 1 (2): 141-149 Nadapdap, G, 2005, Kumpulan Hak-hak Buruh/Pekerja, Kelompok Pelita Sejahtera, MedanProdjohamidjojo, M, Seri Pemerataan Keadilan, Ganti Rugi dan Rehabilitasi, Ghalia Indonesia, JakartaSoepomo, I, 1987, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, JakartaSuprihanto, J, 1986, Hubungan Industrial Sebuah Pengantar, BPFE, YogyakartaWidjaya, I.G.R, 2003, Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting), Kesaint Blanc, JakartaUndang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4), 2011, Nuansa Aulia BandungUndang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), 2003, Fokus Media, BandungUndang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Kerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889),2003, Fokus Media, BandungUndang-undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309), 2011, Nuansa Aulia, BandungUndang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),2011, Nuansa Aulia, BandungPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816),2011, Nuansa Aulia, BandungPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 388),2003, Fokus Media, BandungPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupatn/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711), 2011, Nuansa Aulia, BandungPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),2011, Nuansa Aulia, Bandung
Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Kerja Yang Dibuat Secara Lisan Sumardi, Fauzi; Mubarak, Ridho
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 5, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (631.182 KB) | DOI: 10.31289/jiph.v5i1.1957

Abstract

Juridical Review Of Work Agreements Made OrallyA verbal work agreement is a work relationship that is made without the signing of a work agreement, a verbal work agreement is sufficient with a statement that is mutually agreed upon by both parties and should be witnessed by at least two witnesses. The purpose of this study was to find out how the legal strength of work agreements made verbally and how legal protection for workers whose employment relationships are based on verbal work agreements. The research method used is the library research method, namely by conducting research on various written reading sources, and the Field Research method, which is a juridical review of workers whose work relations are based on verbal work agreements. The purpose of this study is to find out the answers to the problems discussed. The results of the study indicate that the legal strength of the work agreement made orally is not specifically regulated in the Civil Code or in other laws and regulations so that the arrangement of oral agreements only follows the arrangement of work agreements in general
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 182/Pid.B/2011/PN.BJ) Mubarak, Ridho; Harahap, Dessy Agustina; Muin, Abdul
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 1, No 2 (2014): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1530.277 KB) | DOI: 10.31289/jiph.v1i2.1850

Abstract

Any person who commits an offense or act which is contrary to law No 35of 2009 means having commited a criminal offense which is a great danger ofnarcotics for the life of nation. Abuse of drugs by adults could not be classed asa natural naughtiness, drug abuse is concern because the consequences will befelt in the perpetrator’s family. Moral damage means the fragility of nation’snational security and national defense. Narcotics is a related disasters asvictims of narcotic addiction is largely part of efforts to protect an save thenation.
Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak oleh Perusahaan Kepada Pekerja pada Putusan No.36/G/2014/PHI Medan Simanjuntak, Sari; Hasibuan, Abdul Lawali; Mubarak, Ridho
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 4, No 1 (2017): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (724.051 KB) | DOI: 10.31289/jiph.v4i1.2085

Abstract

Juridical Review of  Unilateral Termination of Employment by the Company to the Worker on Putusan No.36/G/2014/PHI MedanDisputes or misunderstandings that cause layoffs are generally triggered by a lack of communication between workers and employers. The workers are positioned as the party in need, therefore the position of workers is very weak and vulnerable to irregularities. The problems in this study are: 1) How are the Government and the Company's Efforts Against Employee Layoffs? 2) What is the legal consideration of the judge in deciding unilateral termination of disputes by the company Decision Number: 36/G/2014/PHI.Mdn? This type of research is normative research,. In this case the Industrial Court in the Medan District Court decided to grant the Plaintiff's claim in part, stating that the working relationship between the defendant and the plaintiffs had never been terminated or continued, sentencing the defendant to reinstate the plaintiffs and place them in the original workplace, punishing the defendant for pay for forced money (dwangsoom).
DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Mubarak, Ridho
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 2, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1274.979 KB) | DOI: 10.31289/jiph.v2i1.1864

Abstract

In public service activities and service development, developing countriesoften encounter resistance, and resistance was due to the limitations,capabilities and complexity of the bureaucratic apparatus. In overcomingthese problems, one of them is structural reform. The implementation ofstructural reforms is to realize the regional autonomy. The implications ofregional autonomy, local governments and/or city government must havethe entrepreneurship spirit which is able to provide the best possibleservice to the community. In this context, the city government and/orlocal governments should be able to reconcile the needs of the communitywith the products. Thus, in implementing the policy of regional autonomy will be success efficiently, more productively, simply, and timely.
PERANAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN BELAWAN DALAM PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN EKSPOR SATWA LIAR YANG DILINDUNGI (Studi Pada KPPBC TMP Belawan) Prakoso, Bayu; Arifin, syamsul; Mubarak, Ridho
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (634.153 KB) | DOI: 10.31289/jiph.v3i2.1944

Abstract

The Government and the Directorate General of Customs and Excise have basically tried to eradicate the crime of smuggling, especially the smuggling of exports of wild animals that are protected through customs and excise legislation and customs and excise officials as acting or executing duties of customs and excise legislation, but the effort has not yet reaped maximum results because every year the crime of smuggling of protected wildlife exports is increasing. The results of the research and discussion explain how the implementation of customs regulations by the Customs and Excise Supervision and Service Office of Belawan Middle Customs Type in the prevention of smuggling of protected wildlife exports is carried out thoroughly against Law No.17 of 2006 concerning amendment of Law No.10 of 1995 concerning Customs and Director General Regulation Number: Per-32 / BC / 2014 concerning Customs Procedures in the Export Sector.
Position of Victims in Corruption Crime at the Medan Corruption Court Trisna, Wessy; Mubarak, Ridho
International Journal Reglement & Society (IJRS) Vol 1, No 2 (2020): September - December
Publisher : International Journal Reglement & Society (IJRS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A victim is someone individually or jointly suffering from loss, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or damage to his basic rights, which is caused by the actions of other parties who violate criminal law in a country, whether intentionally or because of negligence. So far, in handling corruption cases, the perpetrators and the law have always been highlighted, while victims are rarely paid attention. Legal protection for victims in criminal acts of corruption needs to be considered because the rights of victims who have good intentions are still being harmed. So it is necessary to discuss the position of the victim in a corruption case and the rights and obligations of the victim in a corruption case at the Medan Corruption Court. Thus, although the position of the victim in a criminal act of corruption based on the criminal justice system is still very weak, the victim has the right to apply for restitution or compensation if their social and economic rights are harmed by the occurrence of a criminal act of corruption
Perlindungan Hukum Tentang Pengembangan Pelabuhan Di Daerah Sesuai Undang-Undang tentang Pelayaran Kaitannya dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Sitompul, Patartua H.; Nasution, Mirza; Harianto, Dedi; Mubarak, Ridho
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 2, No 2 (2020): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum November
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v2i2.129

Abstract

The problems in this research are: First, how is legal protection, legal compliance and overcoming problems regarding the management of ports in the regions according to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and its relation to Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. The method used in this research is normative legal research, namely research that refers to legal norms and principles contained in statutory regulations and government regulations. The result of the research is that Law Number 17 of 2008 concerning Shipping contains articles that regulate ports which require further regulation in the form of a Government Regulation. The law establishes a system of port authority that will carry out a regulatory role, end state-owned monopoly control over port services, and require the development of national and regional port master plans. Legal protection in implementing regional autonomy is in accordance with the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, legal protection for the implementation of various government affairs in the framework of serving the community and managing natural resources. The problems that have arisen in the management of ports in the regions so far are conflicts of use and power. It is hoped that the efforts to deal with these problems can be carried out reactively, meaning that local governments can carry out conflict resolution, mediation or deliberation in dealing with these problems.
Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Wessy Trisna; Ridho Mubarak
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v7i2.1333

Abstract

Korban merupakan seseorang secara individu ataupun bersama-sama menderita kerugian, termasuk luka fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi ataupun kerusakan hak-hak dasarnya, yang disebabkan karena perbuatan pihak lain yang melanggar hukum pidana pada suatu negara baik disengaja maupun karena kelalaian. Korban dalam perkara tindak pidana korupsi dibagi atas 2 (dua) yaitu: korban langsung (Negara) dan korban tidak langsung. Korban tidak langsung tersebut meliputi masyarakat dan rakyat serta dapat juga pihak ketiga, hal ini disebabkan karena kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, secara tidak langsung akan merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan rakyat. Selama ini Dalam menangani kasus korupsi, yang selalu disoroti adalah oknum pelaku dan hukum, sedangkan korban jarang sekali untuk diperhatikan sehingga perlu diketahui kedudukan korban dalam kasus korupsi dan perlindungan korban terkait kasus tindak pidana korupsi.
Co-Authors Abdul Aziz P Nasution Abdul Lawali Hasibuan Abdul Muin Abdul Muin Agung Poso Siregar Alvi Syahrin Alvi Syahrin Alvin Hamzah Alvin Hamzah Nasution Amrin Mulia Utama Nasution Andrean, Ryan Andreas Teguhta Kaban Anggreni Atmei Lubis Anwita Fauziah M Aulia Rosa Nasution Bayu Prakoso Bayu Prakoso, Bayu Chandra Aditya Sapta Chandra Prayuda Dedi Harianto Dessy Agustina Harahap Edianto Sihaloho Efendi, Ilham Eka Intan Kumala Putri Fauzi Sumardi Gani Hadi Surya Sembiring Harahap, Dessy Agustina Hasibuan, Abdul Lawali Lase, Agilber Gamaliel M Yusrizal Adi Saputra M.Yusril Mahendra Butar-Butar Mohammad Ghuffran Muazzul, Muazzul Muhammad Yusrizal Adi Syaputra Munawir, Zaini Nadira, Cici Nanda Rafina Nasution, Mirza NITA NILAN SRY REZKI PULUNGAN, NITA NILAN SRY REZKI Nugraha, Dinda Adistya Pasya, Rafli Rafiqi Rajagukguk, Jonatan Rama Sari Atiwiz Purba Revi Fauzi Putra Mina Riswan Munthe Rizkan Zulyadi Rizki Dwi Wira Siregar Sari Simanjuntak Simanjuntak, Sari Simarsoit, Edward Armando Sitompul, Patartua H. Sri Hidayani Sumardi, Fauzi Syamsul Arifin Trisna, Wessy Trisna, Wessy Wessy Trisna Wessy Trisna Wessy Trisna Wessy Trisna Windy Sri Wahyuni Wydhea Eikel Primsa Kaban