Fahrian Nurhidayat
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Maluku Utara Fahrian Nurhidayat; Hervina Puspitosari
Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 1 (2024): Januari : Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v2i1.1963

Abstract

The crime of falsifying land certificates is an unlawful act that intends to take over the rights to land ownership from the victims. This land certificate forgery case is a rare or little case encountered by the General Criminal Investigation Directorate of the North Maluku Regional Police because so far the cases that have been entered are from reports of people who are victims of land certificate forgery. The purpose of this study is to know and analyze the form of law enforcement in the criminal act of land certificate forgery and also find out what are the obstacles experienced by police investigators of the Directorate of General Criminal Investigation of the North Maluku Regional Police when carrying out their duties as well as with efforts made by police officers, especially investigators to overcome obstacles in law enforcement of land certificate forgery crimes. The method used is in the form of an empirical juridical method with primary data sources that the author found through interviews with members as well as auxiliary investigators at the General Criminal Investigation Directorate of the North Maluku Regional Police along with secondary data. With data analysis methods in the form of qualitative analysis methods, where data obtained through collection methods such as interviews with resource persons and observation of reality in the field which will then be drawn conclusions. It should be noted that law enforcement in the crime of forgery of land certificates still has many obstacles such as loss of evidence, long summoning of witnesses, search and seizure permits and low legal error in the community.
PERKEMBANGAN SISTEM PEWARISAN DALAM PERKAWINAN BEDA KASTA PADA ADAT BALI Fahrian Nurhidayat; Muhammad Fajar Dwi Prasetyo; Diana Rahima
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 3 (2022): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i3.923

Abstract

Hukum waris adat ada untuk mejadi suatu budidaya kita sebagai negara dengan berbagai suku dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sebagai pewarisan dalam perkawinan beda kasta dalam hal hak dan kewajibannya menerima objek waris. Berdasarkan metode penelitian normatif yuridis berdasarkan hukum, asas beserta kaidah nya dan peraturan-peraturan hukum waris adat Bali dari ketentuan yang ada. Hasil yang diteliti dalam hal ini adalah perkawinan beda kasta dilarang untuk dilakukan dan perempuan yang melakukan akan kehilangan kasta atau tri wangsa nya dan menjadi satu kasta dengan suami. Kemudian, perempuan yang nyerod tidak dapat menjadi ahli waris jika ia juga termasuk pursua atau putrika akan tetapi pewarisan yang ada pada keluarganya tetap berdasarkan peraturan hukum waris adat Bali. Sehingga dengan melihat hukum adat Bali perkawinan beda kasta akan mendapat konsekuensi besar bagi kaum perempuan dan pewarisannya akan seperti aturan yang berlaku pada Manawa Dharmasastra.