Articles
<![CDATA[Problematika Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Lelang di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan ]]>
<![CDATA[Dinar Dinar]]>;
<![CDATA[Hervina Puspitosari]]>
<![CDATA[ Jurnal Revolusi Indonesia Vol 1 No 9 (2021): Jurnal Revolusi Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fenery Library ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.1235/jri.v1i9.176
<![CDATA[Peralihan hak atas tanah melalui lelang merupakan bagian dari pemeliharaan data yang ada di Kantor ATR/BPN Kabupaten Pamekasan, dimana dengan adanya Peralihan hak atas tanah melalui lelang, dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan sertipakat baru atas nama pemenang lelang, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan serta kendala yang terjadi dilapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Lelang Di Kantor ATR/BPN Kabupaten Pamekasan,dan juga untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui lelang di Kantor ATR/BPN Kabupaten Pamekasan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui lelang dapat dilakukan apabila telah terjadi proses lelang di KPKNL sehingga diterbitkan risalah lelang yang dapat digunakan untuk proses pendaftaran peralihan hak atas melalui lelang di ATR/BPN Kabupaten Pamekasan, sejauh ini belum dapat dikatakan telah memenuhi ekspektasi dalam pelaksananannya dikarenakannya hambatan-hambatan yang terjadi seperti kurangnya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat perihal pentingnya melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui lelang setelah mendapatkan risalah lelang yang diterbitkan oleh pihak KPKNL, kesibukan kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Pamekasan , serta kendala data pada sertipikat untuk mengatasi hambatan-hambtan tersebut Kantor ATR/BPN Kabupaten Pamekasan berupaya dengan mensosialisasi, memperbaharui proses pendaftaran permohonan peralihan hak atas tanah.]]>
<![CDATA[STRENGTHENING THE AGENCY CONSULTATION, MEDIATION AND LEGAL ASSISTANCE THROUGH DIRECT AND VIRTUAL CONSULTATION IN HIGHER EDUCATION IN THE EFFORT TO HELP PEOPLE CAN NOT AFFORD THE PERSPECTIVE OF DIGNIFIED JUSTICE ]]>
<![CDATA[Sutrisno Sutrisno]]>;
<![CDATA[Fauzul Aliwarman]]>;
<![CDATA[Hervina Puspitosari]]>;
<![CDATA[Anajeng Edhi Mahanani Esri]]>
<![CDATA[ Surakarta Law and Society Journal VOL. 2 NO. 2 FEBRUARY 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Surakarta Law and Society Journal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Legal issues in the community are quite haunting, especially for specters. ordinary people who have no or less knowledge related to legal provisions. This ignorance is not without impact. Ignorance of legal provisions and readiness to deal with legal issues can reduce people's readiness in dealing with the law, or even create new legal problems, if because of ignorance it makes people who do not understand the law violate the law. This is what then drives the number of legal aid institutions ready to serve and provide legal assistance. Higher education legal aid institutions become laboratories that can, in real terms, utilize expertise in the field of law to disadvantaged communities in the realization of dignified justice. Besides that students can also practice becoming paralegals, and also can develop themselves in the field of legal assistance. The process of providing legal aid services can be done by assisting both litigation and non-litigation. So the need for strengthening the role of universities in providing legal assistance through legal aid agencies or institutions to help poor people. Keywords: Mediation and Legal Aid Consultation Board, Direct, Virtual.]]>
<![CDATA[STUDY OF CHILD PROTECTION FOR SEXUAL EXPLOITATION THROUGH CYBERPORN ]]>
<![CDATA[Hervina Puspitosari]]>
<![CDATA[ UNTAG Law Review Vol 3, No 2 (2019): UNTAG LAW REVIEW (ULREV) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (102.422 KB)
|
DOI: 10.36356/ulrev.v3i2.1333
<![CDATA[Technological developments have changed human behavior that brings both positive and negative impacts. Misuse of information technology is characterized by the development of cybercrime and the increasingly widespread cases of cyberporn. Especially cyberporn which involves children as victims so that there needs to be attention from the government to protect children from the circulation of cyberporn and become victims of irresponsible cyberporn business people by exploiting children. Sexual crime and exploitation of children through cyber are now so troubling that prevention efforts are needed so that children do not become more victims so that the government, family, community and law enforcement must pay close attention. The perpetrators are using technological sophistication through digital cameras and cell phones and social media to capture potential child victims of cyberporn crime. Photos of the child can be quickly published on the internet.]]>
<![CDATA[ETHIC CYBER STRENGTHENING ASCRIMINAL LAW POLICY FORMULATIONS IN RESPONSE CYBERPORN ]]>
<![CDATA[Hervina Puspitosari]]>;
<![CDATA[Ashinta Sekar Bidari]]>
<![CDATA[ UNTAG Law Review Vol 1, No 2 (2017): UNTAG Law Review (ULREV) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (104.727 KB)
|
DOI: 10.36356/ulrev.v1i2.594
<![CDATA[Cyber Porn is an act of using cyberspace to create, display, distribute, publish pornography and obscene material. Cyberspace with technology that carries pornography, so that pornography provides more feature-rich form of pornography, pornografipun experienced media translation and making pornography created with multi features. The lack of regulations on the provision of criminal sanctions for internet access service providers (ISP /Internet Service Provider)are not filtering out pornographic content so that they can be accessed internet users. Cyber ethics required for casting activity that is passed by internet users. Ideal criminal Legal policy of studies necessary legal substance of law reforms in the fight against cyberporn.]]>
<![CDATA[Penanggulangan Anak Sebagai Kurir Narkotika ]]>
<![CDATA[Hervina Puspitosari, S.H., M.H.]]>
<![CDATA[ PROSEDING SEMINAR UNSA 2014: PROSEDING SEMINAR NARKOBA FAKULTAS HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[PROSEDING SEMINAR UNSA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (131.692 KB)
<![CDATA[Narkoba merupakan bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunanya bila digunakan secara illegal dan bertentangan dengan hukum. Upaya Pemerintah dalam melakukan memberantas peredaran narkotika, baik dari proses penegakan hukum maupun upaya pencegahan dengan disahkannya Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Berkaitan dengan kejahatan mengenai Narkotikadan Psikotropika yang dilakukan oleh anak, perangkat hukum secara khusus diberlakukan kepada anak yang terjerat masalah hukum yakni lahirnya Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak yang merupakan bagiandari generasi mudasebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan jaminan hukum dimasa depan. Kejahatan yang dilakukan oleh anak yang terjerat dalam Narkotika dan Psikotropika sudah merambat dalam perdagangan Narkotika dan Psikotropika. Badan Narkotika Nasional (BNN) menilai perlu adanya upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah. Pasalnya, angka pelajar yang menjadi tersangka narkotika di Indonesia mencapai 695 orang pelajar. Masih banyak pelajar yang menyalahgunakan narkotika namun tidak terdata.]]>
<![CDATA[Globalisasi Peredaran Narkoba ]]>
<![CDATA[Hervina Puspitosari, S.H., M.H]]>
<![CDATA[ PROSEDING SEMINAR UNSA 2013: PROSEDING SEMINAR NARKOBA FAKULTAS HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[PROSEDING SEMINAR UNSA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (127.958 KB)
<![CDATA[Globalisasi itu seperti dua sisi koin yang berbeda. Bukan hanya memberikan dampak positif saja, tetapi juga memberikan dampak negatif yang tidak dapat dihindari. Dampak dari globalisasi khususnya dampak negatif memberikan pengaruh yang sangat luar biasa terhadap suatu negara. Dampak tersebut bisa membuat suatu negara mengalami krisis di berbagai aspek kehidupan karena tidak adanya batasan-batasan. Tanpa adanya batasan, krisis dari suatu negara akan berdampak pula pada negara lainnya dengan cepat. ]]>
<![CDATA[Kajian Gratifikasi Seks Dalam Perspektif Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Hervina Puspitosari, S.H., M.H]]>
<![CDATA[ PROSEDING SEMINAR UNSA 2014: PROSEDING SEMINAR KORUPSI FAKULTAS HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[PROSEDING SEMINAR UNSA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (97.042 KB)
<![CDATA[Dalam konteks yang komprehensif, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa korupsi merupakan white collar crime (Kejahatan Kerah Putih) dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai invisible crime (kejahatan gaib) yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, karena seringkali memerlukan “pendekatan sistem” (systemic approach) terhadap pemberantasannya.]]>
<![CDATA[MEDIASI DALAM RANGKA ASAS PERADILAN CEPAT BIAYA MURAH DALAM UPAYA PENYELESAIAN TERJADINYA SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA ]]>
<![CDATA[Hervina Puspitosari]]>
<![CDATA[ RATU ADIL Vol 3, No 2 (2014): RATU ADIL ]]>
Publisher : <![CDATA[RATU ADIL ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (249.85 KB)
<![CDATA[Arti pentingnya Peradilan Tata Usaha Negara, pada dewasa ini sangat dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang menginginkan terpeliharanya rasa kenyamanan dan rasa keadilan masyarakat, sehubungan dengan semakin meningkatnya peranan dan campur tangan pemerintah dalam segala bidang segi kehidupan masyarakat. Dalam Peradilan Tata Usaha Negara terjadi ketidakseimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat (Pejabat Tata Usaha Negara) karena diamsusikan kedudukan Penggugat (orang atau badan hukum perdata ) adalah dalam posisi lebih lemah dibandingkan tergugat selaku pemegang kekuasaaan publik. Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat I, dengan menggunakan prosedur acara biasa dan prosedur acara luar biasa. ]]>
<![CDATA[PENGARUSUTAMAAN GENDER DI BIDANG KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[Hervina Puspitosari]]>;
<![CDATA[Andina Elok Puri Maharani]]>
<![CDATA[ RATU ADIL Vol 3, No 1 (2014): RATU ADIL ]]>
Publisher : <![CDATA[RATU ADIL ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (301.162 KB)
<![CDATA[ Gender adalah suatu konstruksi budaya tentang peran fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Sejarah perbedaan gender antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Evaluasi dilakukan meliputi 5 aspek yakni aspek dukungan politik, aspek kebijakan, aspek kelembagaan, aspek sistem informasi, aspek sumber daya manusia. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan ketenagakerjaan (program APBN), dinilai masih kurang memberi manfaat bagi pengembangan PUG. Kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk pengarusutamaan gender masih sangat terbatas. Belum banyak kegiatan program ketenagakerjaan yang mengarusutamakan gender. Hal ini disebabkan karena pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengarusutamaan gender menggunakan pendekatan proyek. Keterbatasan konsep pemahaman berwawasan gender para pelaksana di lapangan menjadikan kendala dalam pengarusutamaan gender.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA PEMELIHARAAN ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN OLEH PENGADILAN AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF FEMINIS YURISPRUDENCE ]]>
<![CDATA[Hervina Puspitosari]]>
<![CDATA[ RECHTSTAAT Vol 8, No 2 (2014): RECHTSTAAT ]]>
Publisher : <![CDATA[RECHTSTAAT ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (437.637 KB)
<![CDATA[Legal issues related to child custody is parenting a child when his parents divorced. Background judge decide custody of minors is on his father, among others, if a mother is not able to provide a decent living for their child, and often act rude and not able to educate their children in either of the material, physical and spiritual.Keywords: Child Maintenance, Feminis Yurisprudence]]>
