Susi Irianti, Yuliana Diah Warsiki
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Justice In Management, Utilization and Preservation of Local Plant Varieties Susi Irianti, Yuliana Diah Warsiki
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): June
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/0wrgrq96

Abstract

Justice is important (urgent) in the Management, Utilization and Conservation of Local Plant Varieties and as an effort to realize the protection of the rights of local communities. Justice in question must be a basic value that must be realized through law, in this case the Plant Variety Protection Law, article 7, and Regional Regulations. Substantially, both laws and regional regulations must accommodate all stakeholders' interests and needs in the management, utilization and preservation of local plant varieties.
Kajian Hukum Tentang Ijin Aransemen Lagu Tanah Papua Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Susi Irianti, Yuliana Diah Warsiki
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v8i1.484

Abstract

Kajian Hukum Tentang Ijin Aransemen Lagu Tanah Papua Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Tujuannya untuk mengetahui dan memahami mekanisme hukum tentang aransemen lagu Tanah Papua berdasarkan Undang – undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui penjelasan dari para arranger tentang perijinan melakukan aransemen lagu Tanah Papua. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa untuk melakukan ijin aransemen yang perlu diperhatikan adalah Hak Eksklusif pemegang Hak Cipta yakni Hak Moral dan Hak Ekonomi dari si pencipta Lagu atau pemegang Hak Cipta tersebut sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Moral disini yaitu dengan mencantumkan nama dan lain-lain yang tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC adanya Lisensi berupa perjanjian tertulis dan membayar Royalti (Hak Ekonomi Pasal 8) sebagai penghargaan atas ciptaan. Ternyata dari dua narasumber yang merupakan pelaku aransemen (arranger) lagu Tanah Papua tidak melakukan ijin kepada pencipta lagu tersebut dikarenakan kurang pengetahuannya tentang aturan dan UUHC. Karena lemahnya pengawasan dan pemantauan pemerintah atau lembaga-lembaga dibidang Hak Cipta mengenai perijinan suatu karya cipta pengetahuan tentang Undang-undang Hak Cipta yang masih kurang dalam masyarakat khususnya (para arranger) dan banyak yang masih kurang menghargai karya seni musik khususnya di Papua karena kurang pemahamannya mengenai Hak Cipta.
Pengawasan dan Pemeriksaan Terhadap Notaris di Kota Jayapura Susi Irianti, Yuliana Diah Warsiki; Mollet, Bonaventura Ivan; Mollet, Clarissa Mirabel
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/0r1c0d65

Abstract

Majelis pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan  terhadap notaris serta melakukan serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris. Metode penelitian yang digunakan yaitu adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Pendekatan Juridis Normatif, menyajikan pengertian penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Dan pendekatan Juridis Empiris dalam melihat implementasi permasalahan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris itu tetap harus ada karena sangat berperan dalam proses pembinaan serta pengawasan terhadap kinerja para anggotanya guna meminimalisir kekeliruan dan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya. Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.
Justice In Management, Utilization and Preservation of Local Plant Varieties Susi Irianti, Yuliana Diah Warsiki
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): June
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/0wrgrq96

Abstract

Justice is important (urgent) in the Management, Utilization and Conservation of Local Plant Varieties and as an effort to realize the protection of the rights of local communities. Justice in question must be a basic value that must be realized through law, in this case the Plant Variety Protection Law, article 7, and Regional Regulations. Substantially, both laws and regional regulations must accommodate all stakeholders' interests and needs in the management, utilization and preservation of local plant varieties.