Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Pelita : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah
Raymond, Hizkia
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Penerapan Sanksi Pidana Analisis Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika: Tindak Pidana Narkotika, Analisis, Residivis Irawan, Benny; Raymond, Hizkia
PELITA JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH Vol 22 No 1 (2022): Januari - Juni 2022
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM SYEKH - YUSUF TANGERANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/pelita.v22i1.2886

Abstract

Abstract In positive law, narcotics crimes are qualified as extraordinary crimes, because the impact of these crimes has a dangerous situation that is widespread. Law No. 35 of 2009 is the basic rule for law enforcement officers to carry out law enforcement for perpetrators. In Article 54 of the Law it is explained that judges are obliged to consider conducting medical rehabilitation for drug users. In Decision No. 745/Pid. Sus/2018/PN Srg, the defendant is a drug case recidivist who had previously been rehabilitated. By using a normative juridical research method that uses the approach of legislation and legal principles, this study aims to examine and determine the application of punishment to recidives in Decision No. 745/Pid. Sus/2018/PN Srg by using the theory of judges' considerations and the purpose of sentencing. The results of this study are the application of sanctions against narcotics crime recidivists must use the purpose of punishment which results in a deterrent effect for the perpetrator, so that the perpetrator does not repeat the action.
PENERAPAN ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TAHAP PRA ADJUDIKASI: PERWUJUDAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM Yulia, Rena; Raymond, Hizkia
Masalah-Masalah Hukum Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.52.3.2023.301-311

Abstract

Secara normatif pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana dilakukan di tahap adjudikasi/pengadilan oleh hakim. Namun, dalam beberapa kasus, alasan pembelaan terpaksa digunakan sebagai alasan penghentian perkara pada tahap Pra-Adjudikasi dengan instrumen surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh kepolisian ataupun Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) dari kejaksaan. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji penerapan alasan pembelaan terpaksa dalam tahap pra adjudikasi dikaitkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan alasan pembelaan terpaksa (noodweer) dalam tahap pra adjudikasi memiliki beberapa keuntungan seperti efisiensi dan efektifitas penegakan hukum dibandingkan dengan pendekatan normatif yang menggunakan sarana pengadilan terlebih dahulu.
Co-Authors Benny Irawan Rena Yulia