<![CDATA[Dalam praktik komunikasi politik, bahasa digunakan sangat dinamis dan lentur sesuai dengan konteks, situasi, dan tujuan komunikator. Bahasa di satu pihak mempunyai makna kesepakatan yang terjadi secara sosial dan bebas dari intervensi kekuasaan. Di lain pihak, bahasa mampu menghadirkan diri dan memberi ruang dan sebagai arena untuk berbagai kepentingan dan kekuasaan seperti tuturan dalam percakapan anggota dewan perwakilan rakyat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan maksim cara dan relevansi pada tuturan anggota dewan perwakilan rakyat di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diambil dari tuturan dalam percakapan anggota dewan perwakilan rakyat di Kota Makassar yang terjadi dalam proses sidang. Data dikumpulkan melalui proses observasi dan rekaman. Teknik analisis data terdiri dari tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Validasi data penelitian dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, serta diskusi dengan teman sejawat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa percakapan dalam ruang sidang DPRD antara anggota dewan dan warga memiliki pelanggaran maksim. pelanggaran maksim yang dominan terjadi pada maksim cara. Pelanggaran maksim relevan yang ditimbulkan dari data menunjukkan kesan pesan atau makna yang ingin disembunyikan. Sedangkan pelanggaran maksim cara muncul disebabkan adanya tanggapan lawan bicara yang ambigu dan adanya sikap yang tidak menunjukkan kesopanan terhadap pernyataan penutur.]]>
