Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
surawijaya
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
MAKNA FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) (Studi Putusan Nomor 317-Pke-DKPP/X/2019 Perihal pemberhentian tetap secara tidak hormat komisioner Komisi Pemilihan Umum): Final And Binding Meaning Of The Decision Of The Honorary Board Of Election Organizers (DKPP) (Study Of Decision Number 317-PKE-DKPP/X/2019 Regarding The Dishonorable Permanent Dismissal Of General Elections Commission (KPU)) surawijaya
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 4 No. 2 (2023): HUKUM ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v4i2.224

Abstract

Pada Tahun 2019 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengeluarkan Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yakni memutus menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap secara tidak hormat kepada salah satu anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Evi Novida Ginting Manik sebagai penyelenggara Pemilu. Penelitian  ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang makna final dan mengikat putusan DKPP  pada Putusan Nomor : 317-PKE-DKPP/X/2019. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan Makna final dan mengikat Putusan DKPP pada Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 adalah final dan mengikat bagi organ Tata Usaha Negara, final artinya Putusan DKPP tidak dapat diajukkan upaya hukum atas putusan etik, sedangkan mengikat artinya Putusan DKPP mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu untuk melaksanakan putusan DKPP.
MAKNA FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) (Studi Putusan Nomor 317-Pke-DKPP/X/2019 Perihal pemberhentian tetap secara tidak hormat komisioner Komisi Pemilihan Umum): Final And Binding Meaning Of The Decision Of The Honorary Board Of Election Organizers (DKPP) (Study Of Decision Number 317-PKE-DKPP/X/2019 Regarding The Dishonorable Permanent Dismissal Of General Elections Commission (KPU)) surawijaya
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 4 No. 2 (2023): HUKUM ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v4i2.224

Abstract

Pada Tahun 2019 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengeluarkan Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yakni memutus menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap secara tidak hormat kepada salah satu anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Evi Novida Ginting Manik sebagai penyelenggara Pemilu. Penelitian  ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang makna final dan mengikat putusan DKPP  pada Putusan Nomor : 317-PKE-DKPP/X/2019. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan Makna final dan mengikat Putusan DKPP pada Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 adalah final dan mengikat bagi organ Tata Usaha Negara, final artinya Putusan DKPP tidak dapat diajukkan upaya hukum atas putusan etik, sedangkan mengikat artinya Putusan DKPP mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu untuk melaksanakan putusan DKPP.
Peran Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten Lombok Timur Abdul Majid; Muhammad Saleh; Surawijaya
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3391

Abstract

This study aims to analyze the role of village governments in the implementation of regional autonomy and to identify the challenges faced in managing development and community empowerment in East Lombok Regency. The background of this research is based on the strategic position of villages as the frontline in implementing regional autonomy, as regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This research employs a normative legal method using both statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal sources, such as legislation, and secondary sources, including relevant literature and scientific journals. The results indicate that village governments play a significant role in the implementation of regional autonomy, particularly in development planning, village financial management, and community empowerment. However, these roles have not been optimally carried out. Several challenges hinder effective implementation, including limited human resources among village officials, lack of transparency in budget management, low levels of community participation, and weak administrative and supervisory systems. These issues contribute to the suboptimal realization of regional autonomy objectives at the village level. Therefore, efforts are needed to enhance the capacity of village officials, strengthen transparency and accountability principles, and increase community participation to achieve effective and good governance at the village level in supporting regional autonomy. Keywords : Village Government, Regional Autonomy, Transparency, Community Empowerment, Governance
Co-Authors Abdul Majid Muhammad Saleh