Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LOSARI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Sena Putra Prabujaya
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementasi Kebijakan Satu Data dalam mewujudkan Open Government Data di Provinsi Sumatera Selatan Sena Putra Prabujaya; Januar Eko Aryansah; Muhammad Firdaus Febriansyah
PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 2 (2023): PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47753/pjap.v4i2.72

Abstract

Penelitian ini lahir karena adanya gerakan Open Government Data yang muncul dari level internasional dan di respon oleh Indonesia dan Provinsi Sumatera Selatan. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana kebijakan satu data diimplementasikan di Provinsi Sumatera Selatan untuk mewujudkan Open Government Data. Kerangka teori yang digunakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang dicetuskan oleh George C. Edward III. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan infroman terkait yaitu walidata, pembina data, dan produsen data. Setelah itu data dianalisis melalui lima tahapan yaitu pengumpulan, penguraian, penggabungan, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan temuan penelitian, kebijakan satu data yang diimplementasikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum berjalan maksimal karena berbagai permasalahan, antara lain hambatan transmisi komunikasi, kurangnya sumber daya manusia dengan kemampuan teknis yang relevan, teknologi fasilitas pendukung yang belum ditingkatkan, kurangnya standar prosedur operasi dalam memperlancar pekerjaan, dan koordinasi yang tidak efektif. Kebijakan ini didukung oleh komunikasi yang jelas dan konsisten, peningkatan ketersediaan informasi, kewenangan, disposisi kognitif, arahan respon, dan adanya insentif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan peningkatan pada transmisi komunikasi, kemampuan teknis, fasilitas, pembuatan standar prosedur, dan meminimalisir kesalahan dalam koordinasi
Penguatan Kapasitas Digital Pemerintah Desa Tanjung Baru Ranau melalui Sosialisasi Literasi dan Penyediaan Infrastruktur Teknologi Sena Putra Prabujaya; Perdana, Dimes Akbar; Novitry Pratiwi; Galuh Efnol Adzan; Elfandari
LOSARI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2026): (Article on Progress)
Publisher : LOSARI DIGITAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53860/losari.v8i1.559

Abstract

The development of digital technology requires village governments to have adequate digital literacy skills to improve the quality of public services and encourage the realization of smart villages. However, limited literacy among village government officials and the lack of technological infrastructure in the form of stable internet network access pose challenges in Tanjung Baru Ranau Village. This Community Service activity aims to strengthen the digital capacity of village government officials through digital literacy socialization and the provision of technological infrastructure. The implementation method includes socialization, provision and assistance with the installation of technological infrastructure, and evaluation. The results of the activity showed an increase of 158.62% in the average score from 5.8 in the pre-test to 15 in the post-test in the knowledge and skills of village officials related to internet use, as well as the use of technology in public services. The provision of technological infrastructure also strengthens access and readiness of village infrastructure to support digital transformation and is a strategic step towards the implementation of digital-based governance and smart village development.
Co-Authors Dimes Akbar Perdana Elfandari Galuh Efnol Adzan Januar Eko Aryansah Muhammad Firdaus Febriansyah Novitry Pratiwi