<![CDATA[Fungsi notaris yang dimaksud adalah notaris yang ikut andil dalam transaksi dilakukan melalui sarana elektronik. Transaksi yang dilakukan melalui sarana elektronik termasuk dalam perbuatan hukum, dimana notaris berposisi sebagai pihak yang mempunyai kewenangan khusus secara langsung diatur dalam undang-undang. Notaris mempunyai kewenangan tambahan berupa melakukan validasi terhadap transaksi yang dibuat melalui sarana elektronik (cyber notary). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif hukum, serta data primer dan sekunder. Teknik untuk mengumpulkan data statue approach untuk meneliti objek penelitian melalui peraturan-peraturan perundang-undangan serta regulasi terkait dengan isu hukum yang ditangani. Keikutsertaan notaris dalam proses sertifikasi telah diatur sebagian dalam UU ITE, tujuan dari sertifikasi sendiri adalah memastikan adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat dalam perkembangan teknologi. Secara eksklusif fungsi notaris dalam sertifikasi meliputi dua hal, yaitu sertifikasi (legalisasi) dan autentifikasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki dua fungsi utama dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik, yaitu sertifikasi dan autentifikasi. Kedua fungsi tersebut dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan lembar tambahan negara, salah satunya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan istem dan Transaksi Elektronik.]]>
