Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jambura Law Review Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Keadilan: Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan
Faris Fachrizal Jodi
Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PEMBERIAN REMISI TAMBAHAN KEPADA PEMUKA AGAMA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Sofia Nur Azizah Samsi; Sahla Billah Sahira; Gialdah Tapiansari Batubara; Faris Fachrizal Jodi
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i2.945

Abstract

Peran Pemuka Agama dalam Proses Rehabilitasi Narapidana sangat penting sebab pemuka agama dapat membimbing seseorang dengan agamanya namun dalam undang undang no 22 tahun 2022 tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pemuka agama dapat diberikan remisi tambahan. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode analisis yuridis kualitatif. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini melibatkan kajian literalur yang mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen kebijakan pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemuka agama memainkan peran sentral dalam memberikan dukungan moral dan spiritual kepada narapidana, memicu perubahan positif dalam perilaku mereka. Remisi tambahan terbukti efektif sebagai insentif bagi pemuka agama, mendorong keterlibatan aktif dalam program rehabilitasi. Narapidana melaporkan pengalaman positif melalui interaksi dengan pemuka agama, termasuk peningkatan kebijaksanaan dan moral. Diskusi menyoroti relevansi temuan dengan kebijakan pemasyarakatan, menekankan implikasi positif secara sosial. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang peran pemuka agama, menawarkan dasar bagi pengembangan kebijakan pemasyarakatan yang lebih holistik dan mendukung. Dengan fokus pada remisi tambahan sebagai insentif, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan untuk pemikiran strategis dalam membangun program rehabilitasi yang berorientasi pada perubahan positif dalam perilaku narapidana. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan menjadi pedoman bagi pengambilan keputusan kebijakan pemasyarakatan di masa depan.
pemberatan PEMBERATAN PIDANA BAGI PELAKU OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM UPAYA MEMBERIKAN DAMPAK POSITIF KINERJA PENEGAK HUKUM Jodi, Faris Fachrizal
LITIGASI Vol. 25 No. 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v25i1.10389

Abstract

In 2023, the universe of social media and television is filled with the term obstruction of justice or obstruction of legal process in the case that killed one of the police officers allegedly by his superiors. In their efforts to eliminate evidence, evidence, and fabricate cases, obstruction of justice was committed, involving several members of police. Obstruction of Justice is a serious thing that can be done by a person who intentionally prevents, hinders, or thwarts directly or indirectly an investigation or criminal legal process. How aggravation of criminal sanctions can be imposed upon as an effort to provide deterrence to the law enforcement who committed obstruction of justice to improve the performance of law enforcement? The approach used in this research is juridical normative. This is an approach that analyzes primary and secondary data. Normative approach is a conceptual approach to legislation, a case approach, and a comparative approach are also applied. The imposition of aggravation of sanctions upon the law enforcement is not only intended to retaliate but also to maintain spirit of National Police as the state representative in the field of investigation because evil acts committed by investigators (culprit) are not only unlawful, but also have damaged the criminal law enforcement system in Indonesia, the good name of the National Police as an investigator, and undermined public trust in the Indonesian criminal justice system. Therefore, criminal punishment is not only to provide a deterrent effect but also to provide efforts to improve the performance of investigators.
Efektivitas Penerapan Amicus Curiae Dalam Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Untuk Bisa Mewujudkan Keadilan Hukum A’ziiz Amali, Fajri; Rifai, Achmad; Fachrizal Jodi, Faris
KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan Vol 3 No 2 (2025): September
Publisher : Pengadilan Negeri Bale Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62565/keadilan.v3i2.104

Abstract

Amicus curiae merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukum kepada pengadilan dimana hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan. Konsep inin penerapannya di Indonesia pernah dilakaukna dalam 2 bentuk yaitu secara lisan maupun tertulis. Mahkamah Agung memang tidak memiliki aturan tentang Amicus Curiae, namun konsep Amicus Curiae ini dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU no 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Hakim dan konstitusi wajib memnggali, mengikuti, dan memhami nilai-nilai hukum dan easak keadilan yang hidup dalam masyarakat. kedudukan hukum Amicus Curiae dalam peradilan di Indonesia dan penerapan Amicus Curiae dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, dengan terdakwa Ronny Bugis, menimbulkan banyak kontroversi terkait penerapan hukum dan rasa keadilan yang dirasakan masyarakat. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 371/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr yang menghukum Ronny Bugis dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dikritik karena dianggap terlalu ringan. Artikel ini menggunakan perspektif amicus curiae untuk menganalisis putusan tersebut, mempertimbangkan aspek hukum, unsur perencanaan, dan keadilan yang dijatuhkan dalam kasus penganiayaan ini.
Restorative Justice: Finding Common Ground Between Justice and Shared Interests Yustia, Dewi Asri; Jodi, Faris Fachrizal; Panjaitan, Ananda Chrisna D.; Hassan, Fareed Mohd
Jambura Law Review VOLUME 8 NO. 1 JANUARY 2026
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jlr.v1i1.32646

Abstract

In Indonesia’s current criminal justice practice, the resolution of criminal acts can be pursued through two main approaches: retributive justice, as regulated by the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), and restorative justice, which has gradually been adopted through various regulations at the stages of investigation, prosecution, and adjudication. Restorative justice emphasizes restoration rather than retribution by involving the offender, the victim, their respective families, and community figures in a collaborative process to reach a fair resolution. This study aims to examine the fundamental principles of restorative justice within the Indonesian criminal justice system and to propose a conceptual framework that promotes an integrative approach to resolving criminal cases by balancing the interests of all parties. Using a normative juridical method and a qualitative approach, the study finds that restorative justice is based on the principles of restitution, reconciliation, and social reintegration. To support its effective implementation, the concept should include the strengthening of legal norms concerning victims’ rights, the authority of law enforcement institutions, and the development of a justice system that embraces restorative values. Ultimately, the application of restorative justice is expected to shape a criminal justice system that is not only repressive but also ensures a balanced consideration of the interests of victims, offenders, and society as a whole.
The Legal Validity of Information Technology Utilization by Judges in Supervising the Execution of Criminal Sentences Rd. Dewi Asri Yustia; Faris Fachrizal Jodi
Yustisia Vol 14, No 3: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v14i3.101459

Abstract

The oversight and monitoring of the implementation of criminal sentences represent a vital yet inadequately developed aspect of Indonesia’s criminal justice system, especially in achieving sentencing goals such as rehabilitation, deterrence, and social reintegration. This article is urgent because criminal penalties are getting more complicated, judges have too much work to do, and information and communication technology (ICT) is moving too quickly for the Criminal Procedure Code (KUHAP) to keep up. The study aims to examine the legal obstacles encountered by courts in the oversight of criminal offenders via ICT and to develop a suitable legislative framework that confers binding legal authority to such technology. Utilizing a normative juridical methodology encompassing statutory, conceptual, philosophical, and comparative frameworks, this study examines Indonesian criminal procedural law in conjunction with comparative practices from several jurisdictions. The findings indicate substantial normative deficiencies in KUHAP regarding the utilization of ICT for judicial oversight and monitoring, leading to the constrained efficacy of post-sentencing supervision. The study suggests the explicit integration of ICT-based supervision standards into KUHAP to enhance judicial oversight of sentence implementation. The study enhances the evolution of criminal law by promoting discourse on criminal law policy, especially in reconciling procedural law reform with technological advancements and the changing aims of punishment.
Society, Technology, and Child Protection: Synergy in Monitoring Former Perpetrators of Sexual Offenses Rd. Dewi Asri Yustia; Faris Fachrizal Jodi; Firdaus Arifin
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v14i1.1854

Abstract

Children are important national asset who require special protection from all forms of violence, including sexual crimes. Although Indonesia has established legal framework at both national and international levels, sexual violence against children remains a persistent problem. The imposition of severe criminal sanctions, including chemical castration, has not sufficiently addressed the problem and produced an optimal deterrent effect. Consequently, child protection continues to face various challenges, particularly in relation to post-sentencing supervision of offenders, low public awareness, and limited access to victim assistance services. The research questions of this study are: how effective is the legal protection for child victims of sexual violence, and what constitutes an effective supervisory model for offenders after serving their sentences in order to prevent recidivism? This study employs legal research with a socio-legal approach, combining normative juridical analysis with perspectives from information technology and social sciences. The findings indicate the need to strengthen post-sentencing supervision through the development of a Three-Pillar Supervision Model that integrates legal, technological, and societal dimensions. This model includes the optimization of technologies such as GPS tracking and public databases, the strengthening of regulatory frameworks, and the societal involvement in early detection mechanisms. The implementation of this model is expected to reduce the risk of recidivism and strengthen sustainable protection for children. Accordingly, reform of the child protection system must be carried out in a collaborative, preventive, and sustainable manner to ensure justice and security for future generations.
Co-Authors ACHMAD RIFAI A’ziiz Amali, Fajri Firdaus, Arifin Gialdah Tapiansari Batubara Hassan, Fareed Mohd Panjaitan, Ananda Chrisna D. Rd. Dewi Asri Yustia Sahla Billah Sahira Sofia Nur Azizah Samsi