Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kajian Islam Modern Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Munir , Muhammad Misbakul
Unknown Affiliation
Religion Humanities Chemistry Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PEMBERDAYAAN EKONOMI BERLANDASKAN MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM Muhibban; Munir , Muhammad Misbakul
JURNAL KAJIAN ISLAM MODERN Vol 10 No 01 (2023): Desember 2023
Publisher : Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56406/jkim.v10i01.311

Abstract

This study aims to explore economic empowerment within the framework of Islamic teachings, emphasizing the principle of maslahah as its primary foundation. Through descriptive analysis and library research, the study highlights the central role of the maslahah principle in regulating Islamic economics, ensuring collective welfare, justice, and balance within economic dynamics. Findings reveal that this principle forms the basis of Islamic economic law, encompassing financial transaction regulations, resource distribution, corporate social roles, and financial institution structures, with a focus on ethical values and social responsibilities. Maslahah based economic empowerment not only pursues material growth but also contributes to social welfare, justice, and environmental sustainability, reinforcing the significance of implementing these values within Islamic economic practices.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN UPAH KEPADA MUADZIN MASJID Muhaimin, Ahmad; Muhibban , Muhibban; Munir , Muhammad Misbakul
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muadzin adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengumandangkan adzan, panggilan ibadah bagi umat Muslim, di masjid. Dalam konteks ini, pemberian upah kepada muadzin menjadi perhatian utama, karena ia melaksanakan tugas agama yang penting dalam masyarakat Muslim. Tujuan dari penelitian ini ada dua, pertama yaitu untuk melihat bagaimana sistem pengupahan Muadzin Masjid Raya Al Ittihad Legenda Wisata Cibubur. Kedua untuk menganalisa tinjauan hukum islam terhadap sistem pengupahan Muadzin Masjid Raya Al Ittihad Legenda Wisata Cibubur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan termasuk kedalam penelitian lapangan dimana pengumpulan datanya didapat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian upah kepada muadzin masjid memiliki dasar hukum dalam Islam. Beberapa hadis menyebutkan tentang pentingnya memberikan imbalan kepada mereka yang menjalankan tugas-tugas agama, termasuk muadzin. Hadis-hadis tersebut juga menegaskan bahwa memberikan upah kepada muadzin merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap jasa mereka dalam memelihara dan menjaga masjid sebagai tempat ibadah yang suci. Karena adanya pemberian upah sehingga terjadi perjanjian dan kesepakatan antara pengurus masjid dengan muadzin yang keduanya mempunyai hak dan kewajiban memenuhi kontrak yang disepakati dan upah yang diberikan dari Pengurus Masjid Raya Al Ittihad Legenda Wisata Cibubur kepada muadzin masjid, menjadikan hal ini suatu kegiatan muamlah dalam akad ijarah. Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis bahwa akad ijarah yang dilakukan pengurus masjid dengan muadzin masjid sah menurut Hukum Islam. Alasannya adalah bahwa rukun, syarat ijarah telah dipenuhi antara kedua belah pihak dan perjanjian yang dilakukan sudah terealisasikan yaitu antara pengelola masjid sebagai musta' jir dan muadzin sebagai mu’jir. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, diharapkan kepada setiap pihak untuk menjaga dan memelihara aspek hukum islam dan selalu memperhatikan maslahat bersama, sehingga sistem pengupahan di Masjid Raya Al Ittihad Legenda Wisata Cibubur tidak akan berubah dari kata adil dan layak. Disamping itu setiap pihak juga harus saling menjaga serta memelihara hak dan kewajiban masing masing pihak, sehingga sistem pengupahan yang ada semakin baik.
ANALISI STATUS KEPEMILIKAN TANAH ADAT DI SULIT AIR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN Syahputra, Ali Imran Wahyu; Munir , Muhammad Misbakul; Muhibban
Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Vol. 2 No. 4 (2024): Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi
Publisher : Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/neraca.v2i4.1251

Abstract

Penelitian yang penulis lakukan dilapangan dapat disimpulkan. bahwasanya keberadaan kepemilikan tanah adat Nagari Sulit Air di Kecamatan Solok, tanah tersebut merupakan tanah turun-temurun dalam Proses kepemilikan tanah adat di Nagari Sulit air tidak tertulis, oleh karena itu tanah di Nagari Sulit air adalah tanah pusako tinggi, harta pusako tinggi dimiliki oleh keluarga dari pihak ibu harta pusaka tinggi diawasi oleh niniak mamak. Dalam Penyelesaian tanah di Nagari Sulit air dengan dinas Kehutanan, diselesaikan secara bersama dengan bermusyawarah dan mengundang para kaum untuk mencari solusi penyelesaianya. Jika tanah adat di Nagari Sulit air yang berasal dari hutan negara menurut perspektif Undang-undang tahun 1999 tentang kehutanan sekalipun tanah adat di nagari sulit air itu dimiliki secara turun temurun oleh suku yang ada di Nagari tersebut tidak bisa meninggalkan ketentuan hukum yang belaku. Berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa, tanah adat yang berada di Nagari Sulit air itu adalah milik negara dan harus dikembalikan ke negara..
Co-Authors Muhaimin, Ahmad Muhibban Muhibban , Muhibban Syahputra, Ali Imran Wahyu