Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah JURISTA : Jurnal Hukum dan Keadilan Al-Mudharabah
Hasan, Badri
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM TERHADAP DELIK PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN: Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna Dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna Hasan, Badri; Ameilia, Viera
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2023): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v4i1.2945

Abstract

Disparitas pidana merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas pidana tanpa dasar pembenaran yang jelas tidak sejalan dengan asas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 2 Huruf (c) yaitu asas nondiskriminasi yang merupakan sebagai salah satu pelaksanaan dari sistem peradilan pidana anak. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dan bagaimana disparitas pidana putusan hakim terhadap delik pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris yang didukung dengan data lapangan, dengan teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil terhadap delik pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, para terdakwa anak telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam penjatuhan putusan pidana oleh hakim pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, menurut penulis belum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, belum sesuai dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1), dan (5) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian disparitas pidana yang terjadi pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, terdapat pembenaran yang jelas yakni pertama adanya pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur yang didakwakan (Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana) terhadap kesesuaian unsur-unsur tersebut terdapat perbedaan dari segi umur pelaku anak, jenis barang yang diambil, waktu kejadian, jumlah kerugian dan cara yang dilakukan para terdakwa anak dalam mengambil barang, perbedaan dalam unsur dimiliki secara melawan hukum, perbedaan dalam unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, kemudian yang kedua adanya pertimbangan hakim terhadap rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), dan yang terakhir adanya pertimbangan hakim terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan anak. Sehingga terjadilah disparitas pidana. Dan disparitas pidana ini terdapat pembenaran yang jelas sehingga tidak menyalahi asas nondiskriminasi.
THE LEGALITY OF DESTROYING ILLEGAL IMPORTED GROCERIES : A STUDY OF ISLAMIC ECONOMIC LAW’S PERSPECTIVE Hasan, Badri; Annisa, Thaharah; Fauzan, Faisal
JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1 (2024): JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan
Publisher : Centre for Adat and Legal Studies of Aceh Province (CeFALSAP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jurista.v8i1.89

Abstract

Abstract This article aims to examine the perspective of Islamic economic law on the destruction of illegally imported foodstuffs. This research uses an empirical juridical approach, where the main data is obtained from interviews and observations in the field, as well as studies of legal doctrine, and analyses of statutory norms.  In addition, the author also uses secondary data sourced from various sources related to this research. The results of the study show that: first, the practice of destroying illegally imported groceries is carried out on groceries that have met the criteria for destruction, including groceries in rotten, expired, and unfit for use conditions. Second, the legal basis for destruction is Minister of Finance Regulation Number 240/PMK.06/2012 concerning Procedures for the Management of State Property Originating from Ex-Customs and Excise Assets. Third, in terms of Islamic law, the destruction of illegal imported groceries at Banda Aceh Customs is in accordance with sharia economic law.
MANAGEMENT OF THE REX BIREUEN BUSINESS AREA ACCORDING TO THE CONCEPT OF ISLAMIC ECONOMIC LAW Riza, Nauval; Hasan, Badri; Adnan, Boihaqi
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 5 No. 1 (2024): Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v5i1.5527

Abstract

This research aims to analyze the management of Bireuen Rex Area and its results based on Bireuen Regency Qanun No. 1 of 2019 concerning the Management of Regional Property (BMD) by applying the concept of Milk Al-Daulah. This Qanun regulates various aspects related to BMD management, including planning, procurement, utilization, supervision, and control of regional property assets. This research is a field research, which is conducted by collecting data at the location of the object of research, which is the primary data source in the research. Data is obtained through document review, interviews with relevant government officials, and direct observation in the field. The results show that the management of Rex Bireuen Area has been carried out in accordance with the provisions stipulated in Qanun No. 1 of 2019, including systematic planning, transparent procurement, and effective utilization to increase regional income. The implementation of the Milk Al-Daulah concept can be seen in the management that emphasizes public interest, transparency, accountability, efficiency, and justice. The land and assets in the Rex Area are managed by the local government to ensure maximum benefits for the community, with strict supervision to prevent misuse of assets. This research concludes that the management of the Bireuen Rex Estate has fulfilled the principles of Milk Al-Daulah, which underlines the importance of state ownership of public assets for the welfare of the community.
Co-Authors Ameilia, Viera Annisa, Thaharah Boihaqi bin Adnan Fauzan, Faisal Riza, Nauval