Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TRANSAKSI KEUANGAN DIGITAL MENGGUNAKAN QRIS DITINJAU DARI ASPEK HUKUM Fridayani, Fridayani; Cuaca, Benny
Teaching and Learning Journal of Mandalika (Teacher) e- ISSN 2721-9666 Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu sektor yang mengalami perubahan di era digital saat ini adalah sektor keuangan, dimana transaksi pembayaran mulai dilakukan melalui sistem digital, beberapa di antaranya menggunakan sistem QRIS. Transaksi pembayaran melalui QRIS dapat mempercepat transaksi dan menekan biaya operasional, khususnya bagi pelaku komersial. Namun, penggunaan QRIS jelas telah memunculkan apa yang disebut kejahatan digital, yaitu dapat merugikan pengguna (konsumen QRIS) dengan menghancurkan kode QR dan "membatalkan" tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) yang dianalisis secara kualitatif. Hasil riset pertama menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna QRIS berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini antara lain PJSP memiliki status hukum yang sah, PJSP harus menciptakan ekosistem inovasi keuangan dengan kredensial digital yang baik di sektor jasa keuangan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Pengguna OJK dan QRIS (konsumen) menikmati hak berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE. Kedua, akibat hukum penyalahgunaan data konsumen dalam transaksi digital menggunakan QRIS membuat pelaku bertanggung jawab atas kesalahan profesional. Atas kerugian yang terjadi, pengguna QRIS dapat mengajukan gugatan perdata atau ganti rugi melalui PJSP, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 UU No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.
SOSIALISASI PERTANGGUNG JAWABAN DANA DESA KECAMATAN LIPPO KARAWACI KABUPATEN TANGERANG SELATAN Suhendar, Suhendar; Kartono, Kartono; Susanto, Susanto; Fridayani, Fridayani; Semantri, Dimas; Khonjogo, Muhammad Jagad; Karim, Akbar Faisal; Wahyudi, Rudi
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 3 (2022): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v3i3.24845

Abstract

Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasanya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus mematuhi kaidah good governance yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya seyogyanya perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Pengabdian Kepada Masyarakat ini untuk tidak hanya memberikan penyuluhan dan pendampingan hukum mengenai teknik pelaksanaan pertanggungjawaban APBDesa.Kata Kunci: Dana Desa, pertanggungjawaban APBDesa.