<![CDATA[Dalam perundang-undangan dimasyarakat Aceh, Qanun terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan sutau adat telah lama di pakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Qanun Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo, dalam ketentuan umum pasal 1 poin (F) menegaskan bahwa Sarak Opat merupakan suatu organisasi atau lembaga musyawarah masyarakat menurut adat Gayo yang terdiri dari Reje, Imem, Petue dan Rakyat Genap Mupakat. Adapun maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Sarak Opat dalam pemerintahan serta kelemahan-kelemahan yang ditemukan Sarak Opat dalam menjalankan pemerintahan. Metode penelitian yng digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Lembaga Sarak Opat memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan sistem pemerintahan terlihat dari cara Lembaga Sarak Opat menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat dengan menerapkan hukum adat dan norma-norma adat namun tetap berdasarkan hukum Aceh (Qanun). Sarak Opat juga selalu berupaya menjangkau masyarakat desa Atu Kapur untuk selalu bermusyawarah dan bergotong-royong dalam memajukan pemerintahan daerah khususnya di desa Atu Kapur. Kelemahan yang dialami oleh Sarak Opat dalam melaksanakan pemerintahan daerah adalah mereka menemukan berbagai perubahan dalam tatanan hidup masyarakat masa kini yang mulai didominasi oleh kemajuan zaman dan menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengerti dengan betul peranan dari Sarak Opat tersebut dalam masyarakat. Ditemukan pula kelemahan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki sikap dan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum adat dan norma-norma adat meskipun mereka telah mengetahui hukum adat tersebut.]]>
