Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Bina Mulia Hukum IBLAM Law Review Indonesia Law Reform Journal (ILREJ)
Jenar, Saptono
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
LEGAL POLICY ON REGULATING THE ACCELERATION OF DEVELOPMENT IN DISADVANTAGED REGIONS IN THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL DEVELOPMENT WITH A COLLABORATIVE GOVERNANCE APPROACH Jenar, Saptono
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Number 2 March 2023
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v7i2.735

Abstract

According to National Medium-Term Development Plan for 2020-2024 (RPJMN 2020-2024), there are still 62 regencies specified as disadvantaged regions. The emergence of these disadvantaged regions is empirically a result of uneven national development in the past. Therefore, an affirmation policy from the government is needed to accelerate the development in disadvantaged regions through an acceleration program. The essence of forming regulations to accelerate the development of disadvantaged regions will be examined using a legal and conceptual approach. The discussion in this study is related to the legal politics of forming regulations to accelerate the development of disadvantaged regions, which is an integral part of the implementation of national development. The results of this research indicate that the legal politics of regulating the acceleration of development in disadvantaged regions in the implementation of national development is a mandate of the 2005-2025 RPJPN Law, Regional Government Law, and Ministry of State Law, which is aimed at providing development preferentially to disadvantaged regions and implemented to include the fulfillment of basic needs as well as basic facilities and infrastructure in disadvantaged regions in order to achieve public welfare through equitable development in Indonesia. Concurrently, accelerating development in disadvantaged regions through the implementation collaborative governance approach is a government policy aimed at creating synergy and integrating programs and activities executed by relevant ministries/agencies and partnering with communities and businesses to support funding for the accelerating development in disadvantaged regions.
Analisis Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020 Jenar, Saptono
Indonesia Law Reform Journal Vol. 2 No. 1 (2022): Maret, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.47 KB) | DOI: 10.22219/ilrej.v2i1.19528

Abstract

The writing of this article is motivated by the existence of legal issues in determining the DT 2020-2024 and RAN-PPDT 2020 which are stipulated by the Decree of the Minister of Village, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration (Kepmendesa PDTT). The formulation of the problem in this legal research is how should the regulation of the determination of DT 2020-2024 and RAN-PPDT 2020 be based on the PP on PPDT and Regulation of the President on P4 RAN PPDT. Meanwhile, the purpose of this legal research is to provide a legal review of the legal products for determining the DT 2020-2024 and RAN-PPDT 2020 based on the existing regulations in the PP on PPDT and the Presidential Regulation concerning P4 RAN PPDT.This legal research uses a normative legal research method with a statutory approach. Based on statutory theory and referring to government administrative law, that Kepmendesa PDTT on the determination of DT 2020-2024 and RAN-PPDT 2020 is not in accordance with the provisions in the PP on PPDT and Presidential Regulation on P4 RAN PPDT and Law on AP. Thus, the two legal products of the determination are included as a government administrative action carried out by the TUN Official (Minister of Village PDTT) who exceeds their authority (detournement de pouvoir) and implies that the two legal products of the determination are invalid. Hopefully, in the future the issuance of legal products such as the Kepmendesa PDTT regarding the determination of the 2020-2024 DT and the 2020 RAN-PPDT will not be repeated in order to avoid a government administrative action that exceeds its authority. Abstrak Penulisan artikel ini dilatarbelakangi oleh adanya isu hukum terhadap penetapan DT 2020-2024 dan RAN-PPDT 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kepmendesa PDTT). Rumusan masalah di dalam penelitian hukum ini yaitu bagaimana seharusnya pengaturan terhadap penetapan DT 2020-2024 dan RAN-PPDT 2020 berdasarkan PP tentang PPDT dan Perpres tentang P4 RAN PPDT. Sedangkan tujuan dilakukan penelitian hukum ini yaitu untuk memberikan telaah hukum terhadap produk hukum penetapan DT 2020-2024 dan RAN-PPDT 2020 berdasarkan pengaturan yang ada di dalam PP tentang PPDT dan Perpres tentang P4 RAN PPDT. Adapun penelitian hukum ini mengunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan pada teori perundang-undangan serta merujuk pada hukum administrasi pemerintahan, bahwasanya Kepmendesa PDTT tentang penetapan DT 2020-2024 dan RAN-PPDT 2020 tidak sesuai dengan ketentuan di dalam PP tentang PPDT dan Perpres tentang P4 RAN PPDT serta UUAP. Dengan demikian, kedua produk hukum penetapan tersebut termasuk sebagai suatu tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh Pejabat TUN (Menteri Desa PDTT) yang melampaui kewenangannya (detournement de pouvoir) dan berimplikasi kedua produk hukum penetapan tersebut tidak sah. Diharapkan untuk di masa mendatang agar penerbitan produk hukum seperti Kepmendesa PDTT tentang penetapan DT 2020-2024 dan RAN-PPDT 2020 tidak terulang kembali guna menghindari adanya suatu tindakan administrasi pemerintahan yang melampaui kewenangannya.
PENGATURAN PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN UU HKPD Jenar, Saptono; Nurlaela, Luthfiyah; Sabil , M. Asnawi; Ganmawati, Aisyah; Ma'ani, Hasman
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i2.379

Abstract

Sejak UU 6/2014 tentang Desa (UU Desa) diterbitkan, maka ditentukan bahwa salah satu instrumen pendapatan desa adalah Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dalam perkembangannya saat ini, Dana Desa telah dijadikan sebagai salah satu jenis TKD sebagaimana diatur dalam UU 1/22 tentang HKPD (UU HKPD). Ratio legis pengaturan Dana Desa sebagai salah satu TKD dalam UU HKPD merupakan bukti keberpihakan negara dan pengakuan serta penghormatan negara kepada desa sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Untuk melaksanakan pengaturan Dana Desa berdasarkan UU HKPD, maka diterbitkan PP 37/2023, PMK 146/2023, Permendesa PDTT 7/2023 dan Permendesa PDTT 13/2023 sebagai peraturan pelaksana dari UU HKPD. Sementara itu, dalam hal menentukan arah kebijakan pengaturan rincian prioritas penggunaan Dana Desa ditentukan untuk pencapaian SDGs Desa sesuai dengan Permendesa PDTT 21/2020 jo Permendesa PDTT 6/2023. Berkenaan dengan politik hukum pengaturan rincian prioritas penggunaan Dana Desa, baik di bidang pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat desa pada prinsipnya telah mencerminkan politik hukum pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam UU RPJPN 2005-2025 dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum sesuai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Alinea ke-IV UUD NRI Tahun 1945.
Co-Authors Ganmawati, Aisyah Luthfiyah Nurlaela Ma'ani, Hasman Sabil , M. Asnawi