<![CDATA[Beras menjadi diskursus utama dalam pangan masyarakat Indonesia setelah melalui proses diskursif yang didorong Orde Baru yang bertujuan untuk melakukan kontrol dan melanggengkan kekuasaan dengan menghadirkannya secara masif dan murah. Berkat proses tersebut beras mendapat fungsi strategis yang dapat memengaruhi kondisi sosial, politik dan ekonomi dalam skala nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan mengenai beras sebagai komoditas strategis dengan pendekatan Genealogi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan data berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal dan artikel berita. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan beras dipengaruhi oleh diskursus-diskursus penting yang pemerintah percaya dapat memenuhi tujuan dari kebijakan beras. Pada 1998-2001 besar dipengaruhi oleh diskursus liberal sebagai kondisi dari bantuan ekonomi dari IMF, pada 2001-2004 kebijakan beras mengalami mengurangi pengaruh liberal sedikit demi sedikit ditandai dengan penghentian bantuan dari IMF yang dipengaruhi oleh sentimen nasional serta pelarangan impor beras. Pada 2004-2014 kebijakan beras berupaya untuk memperkuat sektor produksi dan condong pada diskursus liberal dengan pembukaan keran impor. Untuk 2014-2021 kebijakan beras mengalami kebijakan proteksionis yang populis dengan hambatan tarif dan nontarif walaupun pada akhirnya pemerintah berusaha lebih membuka diri ke pasar bebas dengan mengurangi hambatan perdagangan dan lebih terbuka untuk melakukan impor.]]>
