Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Jurnal Multidisiplin West Science Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat West Science Interdisciplinary Studies West Science Interdisciplinary Studies
Nurdiansah, Muhamad Andre
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Mewujudkan Kesadaran Hukum Melalui Pembentukan Kelompok Sadar Hukum Di Desa Banjarsari Kabupaten Blitar Nurdiansah, Muhamad Andre
PRAXIS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2024): PRAXIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/praxis.v3i1.1135

Abstract

Most of the legal problems arise from the lowest layers of the population, including the village of Banjarsari in Blitar district. These problems often arise from a lack of public awareness and knowledge of the law. Then, from that, the government, through Kemenkumham, created a program of village-building/law-consciousness to address the problem. The implementation of community service activities is to help realize the program. The method used in this service is a directed discussion that begins with the legal approval of legal aid. The result of this service activity is the formation of the Banjarsari Village Legal Awareness Group. The enthusiasm of the participants and the Banjarsari Village Government is high enough for this dedication program, as it can help solve legal problems that may arise in the village.
Analysis of Intellectual Property Rights as Collateral in Government Regulation No. 24/2022 Nurdiansah, Muhamad Andre; Revendy, Evan Rayhan; Bil Haqi, Ahmad Nathique
West Science Interdisciplinary Studies Vol. 3 No. 09 (2025): West Science Interdisciplinary Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsis.v3i09.2271

Abstract

The rapid development of Intellectual Property Rights (IPR) is closely linked to advances in technology, information, and communication. The existence of IPR enhances the quality of produced goods, thereby supporting economic growth. To foster the development of the creative economy in Indonesia, Law No. 24 of 2019 on the Creative Economy was enacted, with its implementation further regulated under Government Regulation No. 24 of 2022, which, among other provisions, addresses financing schemes. Using a normative juridical research method with a statutory approach, the findings reveal that IPR asset valuation can be conducted through the Cost-Based Approach, Market-Based Approach, Income-Based Approach, and other valuation methods, in accordance with applicable valuation standards. Regarding legal protection for creditors, the Consumer Protection Law applies.
Analysis of Intellectual Property Rights as Collateral in Government Regulation No. 24/2022 Nurdiansah, Muhamad Andre; Revendy, Evan Rayhan; Bil Haqi, Ahmad Nathique
West Science Interdisciplinary Studies Vol. 3 No. 09 (2025): West Science Interdisciplinary Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsis.v3i09.2271

Abstract

The rapid development of Intellectual Property Rights (IPR) is closely linked to advances in technology, information, and communication. The existence of IPR enhances the quality of produced goods, thereby supporting economic growth. To foster the development of the creative economy in Indonesia, Law No. 24 of 2019 on the Creative Economy was enacted, with its implementation further regulated under Government Regulation No. 24 of 2022, which, among other provisions, addresses financing schemes. Using a normative juridical research method with a statutory approach, the findings reveal that IPR asset valuation can be conducted through the Cost-Based Approach, Market-Based Approach, Income-Based Approach, and other valuation methods, in accordance with applicable valuation standards. Regarding legal protection for creditors, the Consumer Protection Law applies.
Quo Vadis Kepemilikan Tanah Adat di Wilayah Pembangunan Ibu Kota Nusantara Nurdiansah, Muhamad Andre
Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 4, No 3 (2023): Oktober 2023
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jaiss.v4i3.2028

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana meminimalisir persoalan tanah masyarakat  hukum adat yang terkena dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara. Melalui metode pendekatan yuridis-normatif dengan analisis normatif kualitatif menunjukkan hasil kajian mengenai perlunya upaya perlindungan terhadap masyarakat hukum adat khususnya tanah adat. Hal ini dikarenakan timbul kekhawatiran tergusurnya masyarakat hukum adat karena pembangunan IKN. Sebagaimana diketahui, bahwa hingga saat ini RUU Masyarakat Hukum Adat belum juga disahkan. Padahal RUU tersebut dapat menjadi dasar pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Selain itu, dalam hal pembangunan IKN perlu adanya partisipasi Masyarakat Hukum Adat karena pada Zona Inti Pembangunan terdapat tanah milik Masyarakat Hukum Adat. Adapun partisipasi yang paling tepat digunakan adalah partisipasi mobilisasi keterhubungan sehingga terdapat kesetaraan antara Masyarakat Hukum Adat dengan Otorita IKN.Kata kunci: Masyarakat Hukum Adat; Tanah Adat; RUU Masyarakat Hukum Adat; Ibukota baru; 
Relevansi Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 2014 Nurdiansah, Muhamad Andre
Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 4, No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jaiss.v4i1.1809

Abstract

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil berperan penting dalam pembangunan nasional. Upaya pemangkasan periode kepemimpinan kepada desa dilakukan guna menunjang proses pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi kebijakan masa jabatan kepala desa dalam UU Nomor 06 Tahun 2014. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Studi kepustakaan digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya kemerosotan pada UU Nomor 06 Tahun 2014 karena memberikan peluang yang lebih besar kepada kepala desa untuk mempertahankan kedudukannya yakni maksimal selama 18 tahun atau tiga periode. Masa jabatan yang terlampau lama juga cenderung berpotensi terjadinya penyimpangan sehingga akan menghambat proses penyelenggaraan pemerintahan desa karena terdapat pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama pada asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, dan asas pelayanan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang kurang baik juga mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.Kata kunci: Masa Jabatan, Kepala Desa, AUPB
Mewujudkan Kesadaran Hukum Melalui Pembentukan Kelompok Sadar Hukum Di Desa Banjarsari Kabupaten Blitar Nurdiansah, Muhamad Andre
PRAXIS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2024): PRAXIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/praxis.v3i1.1135

Abstract

Most of the legal problems arise from the lowest layers of the population, including the village of Banjarsari in Blitar district. These problems often arise from a lack of public awareness and knowledge of the law. Then, from that, the government, through Kemenkumham, created a program of village-building/law-consciousness to address the problem. The implementation of community service activities is to help realize the program. The method used in this service is a directed discussion that begins with the legal approval of legal aid. The result of this service activity is the formation of the Banjarsari Village Legal Awareness Group. The enthusiasm of the participants and the Banjarsari Village Government is high enough for this dedication program, as it can help solve legal problems that may arise in the village.
Urgensi Etika Profesi Sebagai Penunjang Manusia Dalam Bekerja Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Nurdiansah, Muhamad Andre; Maheswari Kusuma, Keizalinaya Natasha
Jurnal Multidisiplin West Science Vol 3 No 11 (2024): Jurnal Multidisiplin West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jmws.v3i11.1656

Abstract

Artikel ini membahas urgensi etika profesi dalam menunjang kehidupan manusia, khususnya di dunia kerja. Etika profesi, yang mencakup nilai-nilai seperti integritas, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, berperan penting dalam meningkatkan kinerja organisasi dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Penerapan etika yang baik mampu membangun kepercayaan dan kolaborasi antar karyawan serta mencegah praktik negatif seperti korupsi. Selain itu, etika profesi juga berdampak signifikan pada kesejahteraan individu, dengan menciptakan kepuasan dan komitmen kerja yang lebih tinggi. Artikel ini menyoroti bagaimana penerapan etika profesi tidak hanya mendukung produktivitas organisasi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.
Co-Authors Bil Haqi, Ahmad Nathique Maheswari Kusuma, Keizalinaya Natasha Revendy, Evan Rayhan