Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstitusi Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Yohanes, Joshua
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Antinomy of Biological Father's Liability to Out-of-Marriage Children in Notary Deed: Antinomi Pertanggungjawaban Ayah Biologis Terhadap Anak Luar Kawin dalam Akta Notaris Yohanes, Joshua; Djaja, Benny
Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 1 (2024)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk2118

Abstract

Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 impacts the position of a child out of wedlock. With the enactment of the decision, a legal relationship arises between the child out of wedlock and his biological father. This article discusses the position of children out of wedlock after the decision is made and how the decision is applied in a notarial deed. The method used in this study is the normative legal method, in which research analyzes norms, laws, regulations, and legal theory related to applying the abovementioned decisions in the context of civil relations of illegitimate children in a notarial deed. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 shows that it cannot be directly applied as a basis for kinship relations between illegitimate children and their fathers. However, this relationship can be recognized through a court decision taking into account science and technology and other relevant evidence.
Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Data Rekam Medis Elektronik di Indonesia : (Studi Kasus Kebocoran Foto Visum Pasien di RS Bhayangkara Makassar) Yohanes, Joshua
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5402

Abstract

Perkembangan pesat teknologi informasi telah membawa transformasi signifikan dalam sistem pelayanan kesehatan, khususnya melalui penerapan Rekam Medis Elektronik (Electronic Medical Records/EMR). Meskipun EMR meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas data pasien, penerapannya juga menimbulkan kekhawatiran serius terkait perlindungan data pribadi, terutama informasi medis yang bersifat sensitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data rekam medis elektronik di Indonesia serta mengkaji pertanggungjawaban hukum dalam kasus kebocoran data, dengan fokus khusus pada insiden kebocoran data medis pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung oleh bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta sumber sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif, implementasinya masih belum optimal akibat lemahnya pengawasan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta infrastruktur teknologi yang belum memadai. Kebocoran data dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, termasuk kesalahan manusia (human error), rendahnya tingkat kesadaran, serta ancaman siber. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum, peningkatan sistem keamanan data, serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan para pemangku kepentingan menjadi hal yang krusial untuk menjamin perlindungan data pasien secara optimal dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan digital.
Co-Authors Djaja, Benny