Articles
<![CDATA[TELAAH SOSIOLOGIS PENYEBAB PELANGGARAN PENGUASAAN TANAH DI LINGKUNGAN PESISIR DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN ]]>
<![CDATA[Prianto, Yuwono]]>;
<![CDATA[Djaja, Benny]]>;
<![CDATA[Farma Rahayu, Mella Ismelia]]>;
<![CDATA[Aprilia, Indah Siti]]>
<![CDATA[ Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 5, No 2 (2021): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24912/jmishumsen.v5i2.9984.2021
<![CDATA[Cultivation in coastal area usually did for business activity purpose against the villagers without giving concern for the nature & ecosystem impact. Coastal area have high level of potential conflict either marine aspect nor land authorization. Misuse & violation against coastal area indicate by construction frequently founded along shoreline. Restricted ban against shoreline is a prohibition that require villagers to not build a construction long 100 meters from shoreline. The law against shoreline intend to protect the villagers from tsunami and environmental damage thru human behavior. South Lampung District have high potential level of tsunami by reason the location is close to Krakatau Mountain. In advance of Tsunami 2018 which rushed Banten & South Lampung District throw a big disadvantage and had public nor government attention. In fact, there are a lot of construction who violate shoreline regulation. This research using empiric method which elaborate with direct observation. Faced by the low government supervision reveal the low level of villagers legal awareness about obligations and social function of the land as well as urgency of the preservation of environmental functions on the coast. Masyarakat wilayah pesisir kerap menggunakan pesisir untuk melakukan kegiatan usaha tanpa memikirkan dampak terhadap lingkungan & ekosistem. Wilayah pesisir rentan menjadi sumber konflik baik dari segi kelautan maupun penguasaan atas tanah wilayah pesisir. Penyalahgunaan & pelanggaran terhadap wilayah pesisir ditandai dengan kerap ditemukan bangunan yang berdiri di sepanjang pesisir yang melanggar ketentuan Garis Sempadan Pantai (GSP). Larangan mendirikan bangunan di sepanjang garis sempadan pantai adalah larangan terhadap masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan di sepanjang 100 meter dari garis pantai. Peraturan mengenai Garis Sempadan Pantai sejatinya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya tsunami dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh ulah manusia. Wilayah Kabupaten Lampung Selatan merupakan wilayah yang rentan akan bahaya tsunami dikarenakan lokasinya yang berdekatan dengan Gunung Krakatau. Pada Tsunami 2018 silam, wilayah Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu wilayah yang terdampak bencana Tsunami Selat Sunda. Diketahui banyak ditemukan bangunan yang rusak akibat peristiwa Tsunami 2018 silam pada wilayah Lampung & Banten. Kerugian yang ditimbulkan oleh tsunami 2018 silam telah menarik perhatian publik & pemerintah. Fakta menunjukan bahwa banyaknya bangunan yang berdiri melanggar ketentuan GSP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris melakukan pengumpulan data pustaka, observasi dan wawancara. Hasil penelitian terdapat kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yang menyebabkan adanya kesadaran hukum yang kurang memadai dari masyarakat wilayah pesisir.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BENTUK AKTA SKMHT YANG DIBUAT OIEH NOTARIS MENURUT PASAI 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS ]]>
<![CDATA[FamdaIe, Grace NataIia H]]>;
<![CDATA[Djaja, Benny]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Adigama Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Hukum Adigama ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24912/adigama.v4i2.17126
<![CDATA[Iaw becomes an inseparabIe part of peopIe's Iives, this resuIts in IegaI systems and norms in society itseIf. The purpose of the existence of a IegaI system and IegaI norms is to uphoId and reguIate the baIance between personaI interests and common interests to avoid a confIict. The quaIity of IegaI perfection is verified into factors of justice, weIfare and concern for the peopIe and others. Iaw continues to grow and deveIop in society and must continue to be formed to achieve the expected goaIs. Based on the contents in this thesis, there are probIems, nameIy the first how the form of the SKMHT deed made by a Notary based on ArticIe 38 UUJN, the second. What are the IegaI consequences for the SKMHT deed made by a Notary that is not in accordance with the form of the deed according to ArticIe 38 of the UUJN? overrides the Notary who made the SKMHT deed based on the PerKaban format No. 8 of 2012. The author aIso conducted interviews with BPN officiaIs and aIso Notaries.]]>
<![CDATA[Antinomy of Biological Father's Liability to Out-of-Marriage Children in Notary Deed: Antinomi Pertanggungjawaban Ayah Biologis Terhadap Anak Luar Kawin dalam Akta Notaris ]]>
<![CDATA[Yohanes, Joshua]]>;
<![CDATA[Djaja, Benny]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31078/jk2118
<![CDATA[Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 impacts the position of a child out of wedlock. With the enactment of the decision, a legal relationship arises between the child out of wedlock and his biological father. This article discusses the position of children out of wedlock after the decision is made and how the decision is applied in a notarial deed. The method used in this study is the normative legal method, in which research analyzes norms, laws, regulations, and legal theory related to applying the abovementioned decisions in the context of civil relations of illegitimate children in a notarial deed. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 shows that it cannot be directly applied as a basis for kinship relations between illegitimate children and their fathers. However, this relationship can be recognized through a court decision taking into account science and technology and other relevant evidence.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGEMBANG ATAS KETERLAMBATAN PENYERAHAN RUMAH BERDASARKAN JUAL BELI ISTISHNA ]]>
<![CDATA[Winarsih, Winarsih]]>;
<![CDATA[Djaja, Benny]]>;
<![CDATA[Sudirman, Maman]]>
<![CDATA[ Lex Jurnalica Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA ]]>
Publisher : <![CDATA[Lex Jurnalica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47007/lj.v21i1.7727
<![CDATA[AbstractThis research discusses consumer protection for developers in the context of delays in handing over houses based on the principle of istishna' buying and selling in sharia law. Delays in handing over a house are a serious problem that consumers often face in property transactions. This research aims to analyze the consumer protection mechanisms available in sharia law related to delays in handing over houses in the context of istishna' buying and selling. The approach used in this research is a normative and empirical approach, by analyzing various legal literature. The research results show that although the istishna' buying and selling principle offers a clear framework for property transactions that are fair and in accordance with sharia principles, further efforts are still needed to strengthen consumer protection against delays in handing over homes. The implication of this research is the importance of strengthening consumer protection mechanisms in property transactions based on sharia principles in order to increase trust and fairness in consumer-developer relationships. It is hoped that this research can contribute to the development of understanding of consumer protection in the context of sharia property transactions, as well as become the basis for developing more effective policies in protecting consumer rights. Keywords: Islamic Law, Consumers, Protection. AbstrakPenelitian ini membahas perlindungan konsumen terhadap pengembang dalam konteks keterlambatan penyerahan rumah berdasarkan prinsip jual beli istishna' dalam hukum islam. Keterlambatan penyerahan rumah merupakan masalah serius yang sering dihadapi oleh konsumen yang membeli properti dari pengembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan konsumen yang tersedia dalam hukum islam terkait dengan keterlambatan penyerahan rumah dalam konteks jual beli istishna'. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, dengan menganalisis berbagai literatur hukum dan juga studi kasus terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip jual beli istishna' menawarkan kerangka kerja yang jelas bagi transaksi properti yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat perlindungan konsumen terhadap keterlambatan penyerahan rumah. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya penguatan mekanisme perlindungan konsumen dalam transaksi properti berdasarkan prinsip syariah guna meningkatkan kepercayaan dan keadilan dalam hubungan konsumen-pengembang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemahaman tentang perlindungan konsumen dalam konteks transaksi properti syariah, serta menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak konsumen.Top of Form Kata Kunci: Hukum Islam, Konsumen, Perlindungan]]>
<![CDATA[THE MECHANISM OF ACCOMPLISHMENT OF CONSUMER COMPLAINTS IN REVIEW AND THE IMPLEMENTATION OF CIVIL LAW IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Djaja, Benny]]>;
<![CDATA[Soewito, Rizal Iskandar]]>
<![CDATA[ International Journal of Multidisciplinary Research and Literature Vol. 3 No. 4 (2024): INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND LITERATURE ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Education and Social Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53067/ijomral.v3i4.234
<![CDATA[Rapid global economic development has significantly changed the relationship between producers and consumers. This research examines the mechanism for resolving consumer complaints in Indonesia, focusing on the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) and the potential for implementing Online Dispute Resolution (ODR). Data was collected through literature study, in-depth interviews, and observation. The research results show that despite a comprehensive legal framework, implementation is still hampered by lack of outreach, budget limitations, and legal inconsistencies. Many consumers do not know the existence of BPSK, so its accessibility is limited. The digital era and the development of e-commerce add complexity, with many platforms having internal complaint resolution systems that still need to be integrated with BPSK. Online Dispute Resolution (ODR) has excellent potential to improve efficiency and accessibility but is hampered by low digital literacy and inadequate infrastructure. In the financial sector, the Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS) shows potential but requires improvements in socialization and standardization of procedures. Coordination between LAPS and BPSK needs to be improved to prevent overlapping jurisdictions. Indonesia can also learn from the best practices of other countries, such as Malaysia, to adopt a more integrated and technology-based dispute resolution system]]>
<![CDATA[Bagaimana Keberlakuan Hak Waris di Indonesia ]]>
<![CDATA[Immanuel Rich, Johannes]]>;
<![CDATA[Djaja, Benny]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1527
<![CDATA[This research investigates the implementation of inheritance rights in Indonesia with a focus on the role of customary law, religious law, and positive law in the distribution of inheritance. The research findings illustrate the complexity of the property inheritance system which is influenced by local norms, traditional traditions and religious values. Although Indonesia has national regulations governing inheritance rights, customary law often dominates the division of property in various regions, creating significant variations. Religious law, especially Islamic law, also plays a key role, although implementation varies across different Muslim communities. This research highlights the problem of gender inequality in the inheritance of property and the complexity of modern family structures as the main factors influencing the implementation of inheritance rights. In addition, the economic impact of inheritance rights is highlighted, with particular attention to property management, fair distribution, and protection of heirs' rights. Policy recommendations include legal reform, increasing public awareness, and empowering women to create a more inclusive and fair inheritance rights system in Indonesia.]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Pembayaran Tertunda Melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) ]]>
<![CDATA[Traa, I Komang Krisma Bima]]>;
<![CDATA[Djaja, Benny]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i3.38673
<![CDATA[Penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran non tunai digitalisasi, banyak ditemukan kendala, yakni saat melakukan pembayaran menggunakan QRIS status pada pembayaran QRIS oleh konsumen ‘’terpending’’, tetapi saldo pada rekening maupun e-wallet lainnya sebagai sumber pendanaan telah terpotong. Selain itu terdapat pula kasus, pembayaran QRIS dengan status pembayaran ‘’Berhasil’’, saldo sebagai sumber pendanaan telah terpotong, tetapi saldo pembayaran tersebut belum masuk ke pihak merchant. Konsumen yang mengalami kerugian melakukan pembayaran menggunakan QRIS, dapat mengupayakan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan QRIS sebagai transaksi pembayaran dapat menempuh jalur Pengadilan Negeri (PN) atau melalui nonlitigasi ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).]]>
<![CDATA[Penerapan Prinsip Restoratif Justice terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum( studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.B/2022/PN.LBB) ]]>
<![CDATA[Immanuel Rich, Johannes]]>;
<![CDATA[Djaja, Benny]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1927
<![CDATA[The application of restorative justice in a criminal case must involve coordination from all levels of law enforcement agencies. Theft is an action that falls into the criminal category where the perpetrator of the theft takes property belonging to another person illegally without the owner's permission. Of course, this act of theft harms one party, namely the victim. At this time, many thefts are found to occur within the environment, not far from those close to the environment itself, it is not uncommon for theft to be carried out by those closest to us. Basically, every person who commits theft must be proven to have fulfilled all the elements of a criminal act as stated in the formulation of Article 362 of the Criminal Code, stealing here is defined as taking something that wholly or partly belongs to another person with the intention of possessing it unlawfully, punishable by a maximum sentence of five years. prison and fine... As for the Problem Formulation: 1. How are the Principles of Restorative Justice Applied to Judges' Considerations in Decisions to Release All Legal Claims (Case Study Decision Number: 28/Pid.B/2022/PN.LBB)? and 2. What are the obstacles in applying the principles of restorative justice to the judge's considerations in making a decision to release all legal claims? The conclusions of this research are: 1. The panel of judges who handled the cases in this research were not guided by the Decree of the Director General of the General Justice Agency Number: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 concerning guidelines for implementing restorative justice in the General Court environment .The defendant Dedi's case does not meet the requirements for restorative justice as stipulated in National Police Regulation no. 8 of 2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice and Attorney General Regulation no. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution based on Restorative Justice and does not fulfill legal objectives, namely the principles of legal certainty, justice and expediency and conclusion 2. The implementation of the concept of restorative justice in the integrated criminal justice system in Indonesia has not been implemented in an integrated manner with the absence of high-level regulations regarding implementation of restorative justice, including clear technical instructions with the aim of ensuring that the perpetrator truly recovers and is accepted back into society. This is why the criminal justice sub-systems (police, prosecutor's office, judiciary, correctional institutions) in Indonesia do not fully understand what is actually meant by the concept of restorative justice.]]>
<![CDATA[Antisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang Berkaitan Dengan Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ]]>
<![CDATA[Elrika, Elrika]]>;
<![CDATA[Djaja, Benny]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2044
<![CDATA[The mode of Money Laundering Crime (TPPU) that often occurs in Indonesia is by utilizing the role of Notary and PPAT in performing their duties. Notaries and Land Deed Officials ("PPAT") become co-suspects in criminal cases, because they are suspected of assisting in the implementation of money laundering crimes, or other criminal acts involving deeds made. The research method used in writing this article is normative juridical research with a research approach using statutory regulations and using a theoretical or conceptual approach. The results of the analysis of the Notary and PPAT in carrying out their duties to anticipate money laundering apply the principle of Recognizing Service Users, if the Notary or PPAT finds suspicious transactions, they can report it to the Financial Transaction Reporting and Analysis Center (PPATK). In addition, Notary and PPAT are not responsible for the criminal act of money laundering committed by the parties or their clients who use the services of Notary or PPAT who require their services based on their authority. The position of the Notary and PPAT in exercising their authority to make authentic deeds is only as a recorder that is poured into a deed that gives rise to legal acts and has perfect evidentiary power. Notaries and PPAT are only obliged to report to PPATK if there are indications of money laundering committed by the parties or their clients through their services as Notaries or PPAT.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Terhadap Warisan Yang dialihkan Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Putusan Nomor: 107/PDT.G/2019/PN. PLK) ]]>
<![CDATA[Chaterina, Carren]]>;
<![CDATA[Djaja, Benny]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2048
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji akibat hukum peralihan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris, sebagaimana tertuang dalam Putusan Penelitian Nomor: 107/Pdt.G/2019/Pn. Tolong. Didalami juga tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam tata cara ini, dan sistem pewarisan di Indonesia yang dituangkan dalam Pasal 111 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum peralihan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris, serta kewajiban PPAT (pejabat yang berwenang melakukan peralihan harta) sehubungan dengan akta yang dibuat, dan sistem pewarisan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan mengenai akibat hukum dan tanggung jawab PPAT, serta memberikan pemahaman mengenai sistem pewarisan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, mengandalkan bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan dan wawancara. Kesimpulan menunjukkan bahwa pengalihan warisan tanpa persetujuan semua ahli waris adalah tidak sah dan dapat dibatalkan oleh pengadilan, dengan PPAT memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan legalitas proses peralihan hak. Saran diberikan agar semua pihak memastikan kepatuhan terhadap prosedur hukum untuk melindungi hak ahli waris dan mencegah sengketa hukum.]]>
