Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kedudukan Wilayah Al-Hisbah Pada Putusan Peradilan Nomor : 1083/Pdt.G/2023/Pa.Btl Tentang Sengketa Rahn dan Ijarah Ismail, Nurmikyana; Abdul Mujib
QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46870/jhki.v4i2.763

Abstract

A judicial decision is a question from the judge that is spoken at the trial and aims to end or resolve a case or dispute between the parties involved in the trial. Through hisbah, the state uses this institution to comprehensively control socio-economic conditions for business activities and economic practices. Religious court judges must use the compilation of sharia economic law as a source of material law to resolve sharia economic disputes. The author, using the normative juridical method, systematically describes the structure and content of judicial decisions and then the basis for the judge's consideration of the position of the al-hisbah area regarding judicial decisions as well as the practice of pawning (rahn) and ijarah financing according to sharia economic law. This research uses a case research approach (Case Approach). This approach includes reviewing cases related to the main problem and then using them to make court decisions that have permanent legal force (Inkracht). Qualitative data analysis presenting data, reducing it, and drawing conclusions from it. The judge in deciding the case used several legal bases such as Presidential Instruction Number 17/DSN-MUI/IX/2000 regarding witnesses for wealthy customers who postponed payments because after being identified the defendants were not found to have any defects in carrying out their obligations, namely paying maintenance costs, etc. as stated in the details of the plaintiff's total losses. The panel of judges decides cases fairly by applying ma'rūf and nahi mungkar for the benefit of the people according to the topic, especially sharia economics.
IMPLEMENTASI AKAD UJRAH TERHADAP PERUBAHAN TARIF ANGKUTAN UMUM DI TERMINAL MANDALIKA MATARAM: IMPLEMENTATION OF THE UJRAH AGREEMENT ON CHANGES IN PUBLIC TRANSPORT AT THE MANDALIKA MATARAM TERMINAL ismail, Nurmikyana
Journal of Excellence Humanities and Religiosity Vol. 1 No. 1 (2024): Januari (2024)
Publisher : Journal of Excellence Humanities and Religiosity

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/joehr.v1i1.212

Abstract

Angkutan umum adalah salah satu bentuk transportasi yang sangat penting karena memungkinkan orang untuk melakukan perjalanan dengan membayar tarif sesuai dengan jarak yang di tempuh. Pada penelitian ini ditemukan ketidak sesuaian antara teori dan praktek, tarif yang ditentukan oleh pemerintah dengan tarif yang ditentukan oleh agen bus kepada penumpang. Besar kecilnya tarif yang ditentukan oleh pemerintah tentu sudah di hitung secara berkala sesuai dengan jarak tempuh. faktor yang memengaruhi perubahan tarif angkutan umum adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan keputusan pusat, Tidak hanya harga bahan bakar minyak yang akan naik, tetapi biaya operasional seperti oli mesin angkutan, ban, pemeliharaan pekerja, dan biaya lainnya juga akan naik, hari libur terutama hari libur nasional seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan liburan tahun baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menggunakan metode deskriptif untuk memahami dan menganalisis implementasi akad ujrah terhadap perubahan tarif angkutan umum di terminal mandalika mataram. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kasus (Case Approach). Analisis data kualitatif, menurut miles dan huberman berarti menyajikan data, menguranginya, dan membuat kesimpulan darinya. Upah harus diberikan dengan cara yang adil dan tidak merugikan satu pihak pun. Dalam bahasa, "adil" berarti tidak berat sebelah, "sepatutnya", dan "tidak sewenang-wenang.