<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penerimaan komunitas LGBT di Indonesia dalam perbandingan dengan model inklusivitas di beberapa negara Eropa, seperti Swedia dan Jerman. Menggunakan pendekatan teori konstruktivisme dan teori hak asasi manusia (HAM), penelitian ini mengeksplorasi bagaimana norma budaya, nilai-nilai agama, dan konstruksi sosial mempengaruhi persepsi masyarakat dan kebijakan negara terhadap hak-hak LGBT. Teori konstruktivisme digunakan untuk memahami bagaimana identitas budaya dan norma-norma sosial di Indonesia, yang kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan seperti Islam, membentuk sikap masyarakat dan kebijakan yang cenderung konservatif terhadap LGBT. Sebaliknya, negara-negara Eropa, yang lebih sekuler, mencerminkan konstruksi sosial yang berbeda, dengan norma-norma yang lebih terbuka dan mendukung inklusivitas. Teori HAM berfungsi sebagai kerangka untuk mengevaluasi perbedaan pendekatan kebijakan antara Indonesia dan Eropa terhadap hak-hak LGBT, terutama dalam penerapan prinsip-prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Di Indonesia, terdapat ketegangan antara prinsip-prinsip HAM internasional dan norma-norma budaya lokal yang mengarah pada resistensi terhadap pengakuan hak-hak LGBT. Sementara itu, negara-negara Eropa cenderung mengadopsi standar HAM sebagai dasar kebijakan inklusif yang memberikan perlindungan hukum lebih kuat bagi komunitas LGBT. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data sekunder, seperti studi literatur, kebijakan pemerintah, laporan organisasi internasional, dan artikel jurnal ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi sosial dan identitas budaya di Indonesia berperan penting dalam membentuk kebijakan negara yang cenderung mempertahankan nilai-nilai tradisional, sedangkan model inklusivitas di negara-negara Eropa didorong oleh pengakuan terhadap hak-hak universal dan prinsip kesetaraan. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap faktor-faktor budaya dan sosial dalam kebijakan publik terkait hak-hak LGBT, serta memberikan rekomendasi untuk membangun dialog yang lebih konstruktif antara norma lokal dan prinsip-prinsip HAM internasional dalam konteks Indonesia.]]>
