Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Respublica Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Ricki Musliadi
Unknown Affiliation
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Status Kepemilikan Satuan Rumah Susun Oleh Orang Asing (Studi Perbandingan Hukum Positif Indonesia dan Singapura) Elsy Suci Rahmadani; Ricki Musliadi
Jurnal Hukum Respublica Vol. 23 No. 02 (2024): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v23i02.20187

Abstract

Indonesia dan Singapura, kedua negara ini cukup menarik bagi investor asing, sebagai pilihan ideal untuk berinvestasi di bidang properti. Indonesia dan Singapura, meskipun pemerintah membuka peluang kepemilikan properti bagi asing, namun ada juga yang masih terbatas dan dibatasi oleh peraturan yang ada. Dengan demikian, bukan berarti peluang orang asing untuk memiliki properti tertutup. Mengingat jenis harta benda dengan status kepemilikan yang dapat diberikan kepada orang asing terbatas, salah satunya adalah satuan rumah susun. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman terhadap batasan-batasan jenis harta benda khususnya satuan rumah susun dan kepemilikannya yang boleh dimiliki oleh orang asing serta memberikan kepastian hukum bagi orang asing yang ingin membeli satuan rumah susun di Indonesia dan/atau Singapura, maka penting untuk melakukan penelitian khususnya mengenai status kepemilikan satuan rumah susun oleh orang asing di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dikenal dengan penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada hukum perbandingan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan mode studi literatur, kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian memperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan status kepemilikan satuan rumah susun oleh orang asing di Indonesia dan Singapura. Dilihat dari kepemilikan satuan rumah susun oleh orang asing di Indonesia dan Singapura, kepemilikan di Indonesia lebih terbatas dibandingkan dengan Singapura yang tidak terlalu membatasi kepemilikan satuan rumah susun oleh orang asing.
TANGGUNG JAWAB MAXIM ATAS KLAUSULA EKSONERASI DALAM KONTRAK ELEKTRONIK TRANSPORTASI ONLINE Aloysius S; Maryati Bachtiar; Ricki Musliadi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 9.A (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Online transportation in Indonesia has emerged as a solution to the suboptimal conventional transportation system, characterized by severe congestion and poor public transportation. Using the app requires agreement to a standard contract during registration that is unilaterally set by the service provider. A crucial issue arises from the exoneration clause, which shifts the business actor's responsibility to the consumer, contradicting Article 18 paragraph 1A letter (a) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK). A concrete example is seen in the Maxim app, where Service Performance Regulation Number Seven contains such a clause. This study employs a normative legal research method, focusing on analysis of legal norms, laws, and related documents to uncover the legal implications of standard agreements in online transportation. The findings indicate that if a standard clause contains an exoneration clause, such clause shall be declared null and void by law. Furthermore, to obtain the rights of aggrieved consumers, dispute resolution between Maxim and consumers can be pursued through BPSK (Consumer Dispute Settlement Agency) and the Judicial Institution.
KEKUATAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN (ACTA VAN VERGELIJK) HASIL MEDIASI MENURUT PASAL 130 HIR (Studi Putusan No. 13/PDT.G/2013/PN.KPG) Rizka Azzahra; Maryati Bachtiar; Ricki Musliadi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 9.A (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the issues that often arises in an agreement is default (wanprestasi), which can result in losses for the creditor. In civil court practice, the judge generally offers settlement through reconciliation. If the parties agree, the court will issue a Settlement Deed (Akta Perdamaian) that has binding legal force, legal certainty, and executory power. This study employs a normative juridical research method using a legislative and case approach, examining Article 130 HIR and its application in Decision Number 13/PDT.G/2013/PN.KPG. The analysis concludes that the settlement deed, which should have served to finally and bindingly end the dispute, actually gave rise to new legal problems due to alleged breach, prompting the plaintiff to file a new lawsuit that proceeded through cassation. This situation reveals a discrepancy between the legal position of the settlement deed as a final, enforceable decision and the practice of courts accepting new lawsuits, thereby creating legal uncertainty. The appropriate legal remedy when a party breaches a settlement deed is the execution mechanism, not a new civil lawsuit..
Co-Authors Aloysius S Elsy Suci Rahmadani Maryati Bachtiar Rizka Azzahra