Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

How does Law No. 6/2014 on Villages Reshape the Role and Function of Padukuhan? Case Study in Bantul Regency, Indonesia Minardi, Minardi; Triwidaryanta, Jaka
Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2024): JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Buton.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/jsip.v5i1.4905

Abstract

This research examines the effects of Law No. 6 of 2014 on Villages on the role and positioning of Padukuhan within the village framework, focusing on Pulokadang and Canden Sub-Villages in Kapanewon Jetis, Bantul Regency, Yogyakarta Special Region Province. Through in-depth interviews with expert informants and document analysis, the study reveals several key findings. Firstly, it uncovers a lack of formal education or training for Padukuhan heads in local customs and culture, highlighting a need for cultural development initiatives in Bantul Regency. Furthermore, it identifies a limited scope of Padukuhan activities, primarily centered on management without adequate promotion of village potentials or addressing community issues. The study also notes community-driven efforts in constructing and operating Padukuhan facilities, supplemented by occasional political support through aspiration funds exchange for votes. These findings underscore the importance of enhancing Padukuhan functions within the village context post the enactment of Law No. 6 of 2014. By addressing gaps in cultural education, expanding the scope of Padukuhan activities to encompass community development, and establishing transparent mechanisms for political engagement, this research offers insights into optimizing the role of Padukuhan in local governance and community empowerment. This study contributes to the discourse on village governance and development in Indonesia, offering practical implications for policymakers and stakeholders seeking to leverage the potential of Padukuhan within the framework of Law No. 6 of 2014.
PENDAMPINGAN BUMDES DALAM UPAYA PELEMBAGAAN PEDAGANG PASAR PLONO DI KALURAHAN PAGERHARJO KAPANEWON SAMIGALUH KABUPATEN KULON PROGO DIY Dorojati, Rini; Triwidaryanta, Jaka
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 9 (2023): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i9.3272-3285

Abstract

Badan Usaha Milik Desa atau yang dikenal dengan Bumdes memiliki peran penting  sebagai pilar perekonomian desa dan berfungsi sebagai ruang bersama untuk fasilitasi usaha kolektif. Bumdes Binangun Pagerharjo merupakan salah satu  Bumdes di Kabupaten Kulonprogo mengelola unit usaha pasar tradisional yaitu Pasar Plono yang sebagian pedagang pasar tersebut terjerat rentenir atau bank “plecit”. Belum adanya upaya dan strategi yang tepat dari Bumdes untuk mengatasi permasalahan tersebut mengakibatkan rentannya pedagang terjerat rentenir. Untuk itu pengabdian ini menawarkan solusi permasalahan dengan pendampingan kepada Bumdes Binangun Pagerharjo dalam merintis pelembagaan pedagang pasar. Metode fasilitasi, mediasi dan inisiasi dilakukan. Hasilnya, bumdes merespon positif dengan diperolehnya peta masalah pasar termasuk pedagang dan upaya mengatasinya. Adanya kesediaan beberapa pedagang menjadi pengurus dapat menjadi awal proses pelembagaan. Kesimpulan bahwa penyelesaian permasalahan pedagang  pasar tradisional Plono dibutuhkan kerjasama para pemangku kepentingan. Melalui pelembagaan pedagang , maka Bumdes Binangun Pagerharjo dapat berperan menekan aktivitas rentenir, sehingga bisnis di pasar berkembang dan pedagang terhindar dari jeratan rentenir.