Lemes, I Nyoman
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

EFEKTIVITAS E-COURT TERKAIT ADMINISTRASI PENDAFTARAN PERKARA PERDATA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DALAM MEMBERIKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B Indrayani, Ni Kadek Anggun; Lemes, I Nyoman; Sena, I Gede Arya Wira
Kertha Widya Vol 11, No 1 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v11i1.1525

Abstract

Mahkamah Agung telah melakukan berbagai upaya yang dapat mewujudkan percepatan penyelesaian perkara dan mengurangi penumpukan tunggakan perkara dengan menciptakan e-court. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana efektivitas e-court terkait administrasi pendaftaran perkara perdata dan persidangan secara elektronik dalam memberikan keadilan bagi masyarakat di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dan kendala serta upaya mengatasinya. Metode penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif, lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Singaraja, teknik pengumpulan data teknik observasi/pengamatan langsung, wawancara bebas terpimpin dan studi kepustakaan, sumber dan jenis data menggunakan data primer data sekunder. E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan yang memberikan layanan kepada para pihak untuk berperkara secara online. Pelaksanaan atau penerapan sistem e-court di Pengadilan Negeri Singaraja yakni pendaftaran perkara dilakukan secara online memang sudah berjalan dengan efektif dan efisien, akan tetapi persidangan secara elektronik (e-litigasi) masih sangat sedikit karena para pihak belum memahami mengenai sistem aplikasi e-court yang membuat persidangan secara elektronik (e-litigasi) belum berjalan dengan efektif. Kendala aplikasi/server e-court error, tidak memiliki alamat e-mail, pengguna belum memahami sistem e-court. Upaya mengatasi kendalanya ketika terjadi gangguan pada aplikasi e-court pihak pengadilan melakkan koordinasi dengan tim IT tingkat banding untuk tindaklanjutnya. Pihak yang tidak memiliki e-mail bisa menggunakan e-mail keluarganya. Upaya yang dilakukan pihak pengadilan yaitu dengan mensosialisasikan sistem e-court ini kepada para pencari keadilan bahwa pendaftaran perkara dapat melalui sistem e-court. Selain dengan petugas meja e-court, juga terdapat papan informasi, video tutorial penggunaan e-court pada youtube.
PERANAN DINAS KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 DI KABUPATEN BULELENG Indrawan, Gede; Lemes, I Nyoman; Surata, I Nyoman
Kertha Widya Vol 11, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecurangan merupakan hal yang dapat menghambat pelaksanaan program jaminan kesehatan pada sistem jaminan sosial nasional. Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng memiliki peran dalam pencegahan dan penanganan kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan. Penelitian ini meneliti: peranan Dinas Kesehatan dalam pencegahan dan penanganan kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Buleleng, kendala-kendala yang dihadapi  dan upaya penyelesaian dalam dalam pencegahan dan penanganan kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten  Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah  studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Peranan Dinas Kesehatan dalam pencegahan dan penanganan kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Buleleng adalah: pelaksana sosialisasi program termasuk peraturan pelaksanaannya, pencipta kenyamanan bekerja, pelaku evaluasi program secara berkelanjutan, pelaksana peningkatan kemampuan manajemen pegawai, khususnya dalam perencanaan keuangan. Kendala-kendala yang dihadapi: masih ada regulasi  yang menyulitkan peserta, misalnya regulasi mengenai rujukan, masih perlu ditingkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai program JKN. Masih banyak masyarakat yang diduga belum mengetahui tata cara pendaftaran, masih belum menyadari pentingnya ikut dalam program JKN. Upaya-upaya yang dilakukan: membangun sistem pengendalian internal, melengkapi regulasi yang ada dengan standar prosedur pelaksanaan, meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan yang lain.