Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Tyaranissa, Hayyu
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENSERTIPIKATAN TANAH WARISAN YANG DIAKUI SEBAGAI HIBAH OLEH SALAH SEORANG AHLI WARIS MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) (STUDI KASUS DI DESA BANYUBIRU KABUPATEN SEMARANG) Tyaranissa, Hayyu; Adhim, Nur; Muhyidin, Muhyidin
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.43631

Abstract

Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terdapat surat pernyataan tertulis ini banyak terjadi tindakan penyelewengan seperti yang terjadi di Desa Banyubiru. Suatu bidang Tanah Letter C dilakukan pensertipikatan melalui PTSL yang mana merupakan tanah peninggalan warisan dan diakui sebagai hibah oleh salah seorang ahli waris dengan membuat surat pernyataan tertulis sepihak. Pensertipikatan ini tidak diketahui oleh ahli waris lainnya sehingga menimbulkan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis akibat hukum terhadap penerbitan sertipikat yang diakui sebagai hibah oleh salah seorang ahli waris melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan upaya penyelesaian untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara para pihak yang bersangkutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis emipiris. Berdasarkan hasil penelitian, akibat hukum dari pensertipikatan yang terjadi adalah sertipikat batal demi hukum. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan dapat melalui jalur litigasi atau non-litigasi berupa musyawarah.
Analisis Yuridis Peran Notaris dan PPAT dalam Mencegah Overlapping Hak Atas Tanah Tyaranissa, Hayyu; Silviana, Ana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6763

Abstract

Permasalahan overlapping hak atas tanah masih kerap terjadi di Indonesia dan membawa dampak serius berupa ketidakpastian hukum, kerugian bagi para pihak, serta memicu timbulnya sengketa pertanahan yang berkepanjangan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem administrasi pertanahan masih memiliki kelemahan, sehingga menuntut adanya peran yang lebih aktif dari pejabat berwenang, khususnya Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kedua pejabat ini memiliki fungsi sentral dalam menjamin agar setiap proses peralihan maupun pembebanan hak atas tanah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis peran Notaris dan PPAT dalam mencegah terjadinya tumpang tindih hak atas tanah, serta menelaah tanggung jawab mereka dalam memastikan keabsahan dokumen, perlindungan hukum, dan pencegahan potensi sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus putusan pengadilan yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris dan PPAT berkewajiban melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap data subjek dan objek tanah, termasuk pengecekan sertifikat di Kantor Pertanahan, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta otentik. Dengan demikian, keduanya tidak hanya bertindak sebagai pejabat pembuat akta, melainkan juga sebagai penjaga kepastian hukum yang berfungsi preventif dalam mencegah overlapping hak atas tanah, sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi para pihak.
Co-Authors Adhim, Nur Ana Silviana Muhyidin Muhyidin