Articles
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM HAL TERDAPAT PEMBATALAN SERTIPIKAT MELALUI PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Putusan PTUN Nomor : 15/G/2014/PTUN-TPI di Kota Batam) ]]>
<![CDATA[Govianda, Cinthya]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>;
<![CDATA[Adhim, Nur]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (333.308 KB)
<![CDATA[Sertipikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para pemegangnya. Namun, terbuka kemungkinan pihak yang merasa kepentingannya dirugikan mengajukan gugatan yang mengakibatkan pembatalan sertipikat. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam diperkarakan dan dibatalkan oleh PTUN, pertimbangan hukum hakim dalam pemenuhan asas keadilan bagi pemegang sertipikat tanah, dan kepastian hukum bagi pemegang sertipikat tanah yang sertipikatnya dibatalkan. Metode Pendekatan penelitian ini adalah socio-legal, subyeknya Putusan PTUN Nomor : 15/G/2014/PTUN-TPI dan obyeknya Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 15/G/2014/PTUN-TPI dan kepastian hukum bagi para pemegang sertipikat tanah yang sertipikatnya dibatalkan oleh putusan pengadilan. Metode pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menujukkan alasan sertipikat tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam diperkarakan dan dibatalkan oleh PTUN adalah karena terjadi peralihan hak yang tidak sah atas lahan Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) kepada Koperasi Serba Usaha Melayu Raya, pertimbangan hukum hakim tidak dapat memenuhi asas keadilan bagi pemegang sertipikat tanah, serta tidak ada kepastian hukum bagi pemegang sertipikat tanah yang sertipikatnya dibatalkan dengan putusan pengadilan. ]]>
<![CDATA[TELAAH YURIDIS PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN KEPADA PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) ]]>
<![CDATA[Adhim, Nur]]>;
<![CDATA[Mahmudah, Siti]]>;
<![CDATA[Benuf, Kornelius]]>
<![CDATA[ Justitia et Pax Vol 36, No 1 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 1 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (502.085 KB)
|
DOI: 10.24002/jep.v36i1.3070
<![CDATA[UUPA regulates that legal subjects to land rights, including land with the right to Building Rights (HGB), are owned by Indonesian citizens or legal entities established under Indonesian law and domiciled in Indonesia. A different thing happened when the issuance of a Circular from the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning (ATR) stated that a CV could apply for land rights in the form of HGB. The difference in the substance of the rules is the problem. This problem will be analyzed using normative juridical research methods, using secondary data, in the form of primary legal materials, and secondary legal materials. The author concludes that a CV cannot be granted a HGB certificate, because a CV is not a Legal Entity, and if it is done on behalf of another person or nominee there is a criminal threat.]]>
<![CDATA[TELAAH YURIDIS TERHADAP SURAT EDARAN KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG NO. 2/SE-HT.02.01/VI/2019 ]]>
<![CDATA[Adhim, Nur]]>;
<![CDATA[Mahmudah, Siti]]>;
<![CDATA[Benuf, Kornelius]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum & Pembangunan ]]>
Publisher : <![CDATA[UI Scholars Hub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The Agraria Basic Law (UUPA) regulates that legal subjects for land rights, including land with HGB status (Right to Build), are Indonesian citizens and legal entities established under Indonesian law and domiciled in Indonesia. A different thing happened when a Circular from the Ministry of Agraria and Spatial Planning (ATR) was issued, stating that the Partnership Alliance (CV) could apply for land rights in the form of HGB. The difference in the substance of these rules will be analyzed using normative juridical writing methods, using secondary data. This paper will explain the legal status of CV in Indonesia, Arrangement of HGB acquisition in Indonesia so that later it will get a conclusion to answer the question of whether CV can have HGB in Indonesia.]]>
<![CDATA[Implementasi Asas Keterbukaan dalam Pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Jepara ]]>
<![CDATA[Hikmawan, Moh Wildan]]>;
<![CDATA[Adhim, Nur]]>
<![CDATA[ AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah INSURI Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2398
<![CDATA[Land registration is a process that should be carried out by every community who exercises control over their land, the government seeks various ways to create people who are aware of the importance of registering land under their control with the aim of obtaining legal certainty and legal protection, therefore the government carries out a land registration program complete systematic in Jepara district. This paper aims to explain the implementation of a complete systematic land registration program in Jepara Regency and the implementation of the principle of transparency in the implementation of the PTSL program in Jepara Regency. The research method uses a normative juridical approach that has descriptive characteristics. The results of this study are that the implementation of the PTSL program in Jepara Regency is carried out by the National Land Agency with participation in each village so that the PTSL program is carried out in that village, and also explains the steps in implementing the PTSL program, and solving problems in land disputes and errors in the publication land certificates registered by the community, and the creation of the principle of openness in the PTSL program in Jepara Regency.]]>
<![CDATA[Perbandingan Bank Tanah dengan Manajemen Aset Negara Terkait Pertanahan ]]>
<![CDATA[Situngkir, Roma Tua]]>;
<![CDATA[Adhim, Nur]]>
<![CDATA[ AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah INSURI Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3075
<![CDATA[In the Land Sector, the Job Creation Law has issued regulations regarding the existence of a Land Bank in Indonesia. Based on article 1 paragraph (1) Government Regulation Number 64 of 2021 states that the Land Bank is a special agency (sui generis) formed by the central government which is given certain authority to regulate land. However, prior to the existence of the Land Bank Agency, there was the State Asset Management Institute, the State Asset Management Institute was motivated by the not fully optimal utilization of state assets related to idle state assets. The purpose of writing this journal is to review and analyze how comparisons to Land Banks and State Asset Management Institutions are related to land in Indonesia based on applicable laws. Normative juridical research approach method. The research procedure is descriptive qualitative analysis and the data source used is primary data through literature and statutory studies.The conclusions in this study, 1) the similarities between the Land Bank and the State Asset Management Institute 2) the differences between the Land Bank and the State Asset Management Institute.]]>
<![CDATA[PENDAFTARAN TANAH UNTUK JALAN DALAM RANGKA PENGAMANAN ASET PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN SRAGEN ]]>
<![CDATA[Putri, Sepmaliana Akari]]>;
<![CDATA[Adhim, Nur]]>;
<![CDATA[Sarono, Agus]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2023.41476
<![CDATA[Pendaftaran tanah untuk jalan mulai dilakukan Kabupaten Sragen pada tahun 2021. Jalan yang disertipikatan adalah jalan kabupaten dan jalan lingkungan dibeberapa kecamatan di Kabupaten Sragen. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis alasan-alasan dilakukannya, akibat hukum dan penyelesaian jika ada perubahan nama, ukuran dan status jalan setelah dilakukan pendaftaran tanah untuk jalan dalam rangka pengamanan aset pemerintah daerah di Kabupaten Sragen. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Hasil penelitian ini bahwa pendaftaran tanah untuk jalan dalam rangka pengamanan aset pemda di Kabupaten Sragen dilakukan dengan alasan untuk memperoleh kepastian hukum, memastikan data ukuran jalan, dan rekomendasi KPK. Ketiga alasan tersebut pada intinya dimaksudkan untuk mengamankan aset berupa jalan yang berada dibawah penguasaan Pemkab Sragen. Akibat hukum yang ditimbulkan pendaftaran tanah untuk jalan dalam rangka pengamanan aset pemda di Kabupaten Sragen adalah kepastian hukum; perlindungan hukum; dan timbulnya kewenangan, hak, kewajiban serta larangan bagi Pemkab Sragen. Pensertipikatan aset berupa jalan di Kabupaten Sragen mencerminkan pengamanan aset jalan secara nyata. Penyelesaian apabila terjadi perubahan nama, ukuran dan status jalan adalah mengajukan permohonan perubahan data fisik dan data yuridis pada Kantor Pertanahan setempat untuk mengurangi potensi sengketa dikemudian hari. Pendaftaran perubahan data tersebut mencerminkan pengamanan aset jalan secara berkelanjutan.]]>
<![CDATA[PENSERTIPIKATAN TANAH WARISAN YANG DIAKUI SEBAGAI HIBAH OLEH SALAH SEORANG AHLI WARIS MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) (STUDI KASUS DI DESA BANYUBIRU KABUPATEN SEMARANG) ]]>
<![CDATA[Tyaranissa, Hayyu]]>;
<![CDATA[Adhim, Nur]]>;
<![CDATA[Muhyidin, Muhyidin]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2024.43631
<![CDATA[Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terdapat surat pernyataan tertulis ini banyak terjadi tindakan penyelewengan seperti yang terjadi di Desa Banyubiru. Suatu bidang Tanah Letter C dilakukan pensertipikatan melalui PTSL yang mana merupakan tanah peninggalan warisan dan diakui sebagai hibah oleh salah seorang ahli waris dengan membuat surat pernyataan tertulis sepihak. Pensertipikatan ini tidak diketahui oleh ahli waris lainnya sehingga menimbulkan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis akibat hukum terhadap penerbitan sertipikat yang diakui sebagai hibah oleh salah seorang ahli waris melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan upaya penyelesaian untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara para pihak yang bersangkutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis emipiris. Berdasarkan hasil penelitian, akibat hukum dari pensertipikatan yang terjadi adalah sertipikat batal demi hukum. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan dapat melalui jalur litigasi atau non-litigasi berupa musyawarah.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK SERTIPIKAT TANAH YANG TIDAK MENGUASAI TANAHNYA SECARA NYATA DAN TERUS-MENERUS (Studi Kasus Kab. Pati) ]]>
<![CDATA[Ramadhani Mulia, Dinar Putri]]>;
<![CDATA[Adhim, Nur]]>;
<![CDATA[Triyono, -]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2024.41404
<![CDATA[Banyak pemilik tanah merasa sewenang-wenang atas tanah yang dihakinya. Salah satunya adalah tidak secara nyata menguasai tanahnya secara terus menerus tanpa memberikan tanda batas yang akhirnya menimbulkan sengketa pertanahan. Seperti sengketa di Kabupaten Pati antara Iskandar pemilik Sertipikat tanah yang tidak menguasai tanahnya secara nyata dan terus menerus dengan Kasri ahli waris Wagini yang hendak mendaftarkan tanah letter C tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pemilik sertipikat tanah yang tidak menguasai tanahnya secara nyata dan terus menerus. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik sertipikat tanah yang tidak secara nyata menguasai tanah secara terus menerus adalah seimbang atau setara dengan yang menguasai secara nyata namun tidak memiliki bukti sertipikat. Solusi penyelesaian sengketa ini dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa ini lebih tepat apabila menggunakan jalur non-litigasi berupa mediasi antar pihak yang bersengketa.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI HUKUM PEMBELIAN TANAH YANG AKTA JUAL BELINYA MENGGUNAKAN NAMA ORANG LAIN (STUDI DI DESA SIDOREJO KECAMATAN TIRTOMOYO KABUPATEN WONOGIRI) ]]>
<![CDATA[Pangestu, Satrio Aji]]>;
<![CDATA[Adhim, Nur]]>;
<![CDATA[Ananingsih, Sri Wahyu]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2024.46587
<![CDATA[Pendaftaran Tanah merupakan masalah yang sangat penting dalam UUPA, larangan untuk memiliki tanah pertanian secara absentee ini bertujuan agar tanah pertanan yang berada disuatu tempat dapat dikelola sendiri oleh pemilik tanah yang bertempat tinggal di kecamatan letak tanah tersebut, sehingga hasil yang didapatkan dari tanah pertanian tersebut dapat maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk akibat hukum dari status tanah yang dalam sertipikatnya tidak dirubah sehingga dapat merugikan pembeli, yang mana seharusnya bisa disertipikatkan atas nama pembeli menjadi tidak bisa karena status tanah tersebut masih tanah sawah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diolah serta dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, studi kepustakaan. Lokasi penelitian berada di Desa Sidorejo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. Implikasi hukum dari pembelian tanah yang akta jual belinya dilakukan menggunakan nama orang lain dapat menimbulkan beberapa akibat hukum yang signifikan. Implikasi tersebut antara lain dalam jangka panjang akan menyulitkan pembeli ketika pembagian warisan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT SUMATERA BARAT DALAM PELAKSANAAN GADAI TANAH ]]>
<![CDATA[Adhim, Nur]]>;
<![CDATA[Triyono, Triyono]]>;
<![CDATA[Alfriano, Naina]]>
<![CDATA[ Diponegoro Private Law Review Vol 3, No 1 (2019): DPLR ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.149 KB)
<![CDATA[ABSTRACT In the Minangkabau community, land is not only for fulfilling living needs, but also related to matrilineal organizations. Talking about land issues in Minanagkabau means talking about Minangkabau customary law as well. Land issues are an integral part of customary law. Thus the close relationship can be seen if the customary law community changes, the law of the land will change, and the law will remain if the community does not change, so that wherever the Minangkabau people are located they are bound by a unity of land law. The implementation of land pawns carried out by the people of West Sumatra has been regulated in such a way by the provisions of customary law. The land pawn has local wisdom that is maintained until now, namely the conditions that must be met before pawning. Submission of pawn money is not done with money but with gold and pawning is carried out based on the principle of social character that functions to help, without extortion or coercion, no one feels aggrieved either the pawning party or the land pawn recipient. Keywords: Land Pawn, People of West Sumatra]]>
