Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam As-Syifa Journal of Islamic Studies and History
Yanto, Adri
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Antara Degradasi dan Ekspektasi: Menuju Pesta Demokrasi Pemilukada Tahun 2024 di Indonesia Yanto, Adri; Bariki, Yusril
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 11 No 1 (2024): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v11i1.6246

Abstract

Pemilukada is a representative of the principle of decentralization which is proclaimed in the form of regional autonomy as stipulated in Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government. The rise of money politics and non-neutral bureaucracy are a series of real problems. So what is the concept of post-conflict local elections in Indonesia? Is it ideal or has it degraded democratic values? Is it just a mere expectation? In this research, the approach used is normative juridical, which is based on a literature review regarding the simultaneous regional elections in 2024. The data collection technique and arguments developed in this paper use a research library, namely by collecting various scientific reference sources from primary sources and secondary sources through related writings. The results of the research show that the existence of the Regional Head Election has a degradation side in terms of holding a neutral bureaucracy and intelligent voters. In fact, in terms of expectations, several ideal elements must be fulfilled in holding the Regional Election, both in terms of precise and clear regulations, competent political parties, intelligent voters, as well as independent organizers, and a neutral bureaucracy. So that the constitutional mandate will be achieved and also produce trustworthy leaders, who have integrity and are democratic.
EKSISTENSI PRODI HUKUM PIDANA ISLAM DI PERGURUAN TINGGI ISLAM PASCA PENGESAHAN KUHP NASIONAL Hidayat, Taufik; Yanto, Adri; Arif, Firman; Irham, Muhammad
As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History Vol. 4 No. 2 (2025): Juli
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35132/assyifa.v4i2.1477

Abstract

Prodi Hukum Pidana Islam telah lama hadir di Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang dengan nama Jurusan Jinayah Siyasah. Akan tetapi semenjak keluarnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 3389 Tahun 2013, Jurusan ini dipisahkan menjadi jurusan jinayah dan siyasah. Akibat dari pemisahan ini adalah dibentuknya Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syari’iyyah) dan hilangnya Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah). Penelitian ini akan melihat bagaimana Eksistensi Prodi Hukum Pidana Islam di Perguruan Tinggi Islam Pasca Pengesahan KUHP Nasional. Dengan menggunakan metode penelitian mixed methods dapat disimpulkan bahwa pertama regulasi pembentukan hukum pidana Islam telah diatur secara legal dalam peraturan perundang-undangan mulai pada hirearki tertinggi sampai terendah. Kedua, tingkat peminatan siswa untuk memilih kuliah pada Prodi Hukum Pidana Islam sangat tinggi karena faktor keilmuan, faktor agama, dan budaya, dan faktor lapangan kerja Ketiga, borang prodi hukum pidana Islam telah memenuhi tiga persyaratan untuk dapat disubmit. Persyaratan pertama pada kriteria kurikulum telah terdapat perbedaan pada poin keunggulan dan keunikan pada hukum acara pidana Islam yang tidak didalami pada Prodi-Prodi Hukum Pidana Islam yang telah ada di PTKIN lainnya. Kriteria kedua yaitu dosen telah memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas bahkan rata-rata dosen yang diusulkan telah dokter bahkan satu orang proffessor. Kriteria ketiga yaitu unit pengelolaan Prodi sangat ideal, karena Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang merupakan kampus baru dengan fasilitas yang lebih modern dan luas.
Co-Authors Arif, Firman Bariki, Yusril Muhammad Irham Taufik Hidayat