<![CDATA[Budaya leluhur yang diturunkan secara turun-temurun menjadi salah satu kekayaan khas Indonesia yang menjadi daya tarik baik di mata masyarakat lokal maupun dunia Internasional. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan problematika yang sangat serius yaitu dengan adanya tindak pidana pelanggaran hak atas kekayaan tradisional khas suatu daerah oleh oknum yang tidak berhak atas hak tradisional daerah tersebut. Salah satu kekayaan tradisional khas daerah di Indonesia adalah ramuan jamu tradisional yang mana merupakan minuman asli Indonesia yang dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan. Pamekasan merupakan salah satu kabupaten di Madura yang terkenal dengan hasil produk jamunya. Namun sampai sekarang sebagian pemilik hak atas produk jamu tersebut masih minim akan pengetahuan tentang hukum dan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Sehingga, sebagian besar dari para pemilik hak tidak mendaftarkan produk mereka sebagai kekayaan intelektual. Keadaan seperti ini membuat kerentanan akan terjadinya suatu tindak pidana pelanggaran hak atas kekayaan intelektual di Kabupaten Pamekasan. Maka dari itu penelitian ini akan membahas tentang access to justice sebagai sarana perlindungan hukum bagi pemilik hak atas ramuan jamu tradisional Madura di Pamekasan.Objek kajian dalam penelitian ini adalah menemukan klasifikasi tindak pidana pelanggaran hak kekayaan intelektual terhadap kekayaan tradisional daerah ramuan jamu tradisional Madura yang terjadi di Kabupaten Pamekasan serta pengaplikasian access to justice sebagai sarana perlindungan hukum bagi pemilik hak atas ramuan jamu tradisional Madura di Kabupaten Pamekasan Penelitian ini diharapkan dapat menjawab persoalan terkait dengan tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Pamekasan yang tidak terkspose oleh media berkaitan dengan hak kekayaan intelektual atas ramuan jamu tradisional khas Madura. serta dapat menemukan kefektivan dari access to justice dalam melindungi hak para pemilik hak atas kekayaan tradisional berupa ramuan jamu tradisional Madura di kabupaten Pamekasan yang memiliki keterbatasan sebagaimana asas kesetaraan di depan hukum(equality before the law).]]>
