Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTITIA JURNAL HUKUM Inicio Legis : Jurnal Hukum Trunojoyo Law Review
Muti'ah, Dewi
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ACCESS TO JUSTICE BAGI PEMILIK HAK RAMUAN JAMU TRADISIONAL ASLI MADURA DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DARI ADANYA TINDAK PIDANA PELANGGARAN HKI (Studi di Kabupaten Pamekasan) Rahmat Ilahi, Putra Rasvaldy; Muti'ah, Dewi; Habibullah, Abdul Wachid
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 5, No 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v5i1.17658

Abstract

Budaya leluhur yang diturunkan secara turun-temurun menjadi salah satu kekayaan khas Indonesia yang menjadi daya tarik baik di mata masyarakat lokal maupun dunia Internasional. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan problematika yang sangat serius yaitu dengan adanya tindak pidana pelanggaran hak atas kekayaan tradisional khas suatu daerah oleh oknum yang tidak berhak atas hak tradisional daerah tersebut. Salah satu kekayaan tradisional khas daerah di Indonesia adalah ramuan jamu tradisional yang mana merupakan minuman asli Indonesia yang dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan. Pamekasan merupakan salah satu kabupaten di Madura yang terkenal dengan hasil produk jamunya. Namun sampai sekarang sebagian pemilik hak atas produk jamu tersebut masih minim akan pengetahuan tentang hukum dan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Sehingga, sebagian besar dari para pemilik hak tidak mendaftarkan produk mereka sebagai kekayaan intelektual. Keadaan seperti ini membuat kerentanan akan terjadinya suatu tindak pidana pelanggaran hak atas kekayaan intelektual di Kabupaten Pamekasan. Maka dari itu penelitian ini akan membahas tentang access to justice sebagai sarana perlindungan hukum bagi pemilik hak atas ramuan jamu tradisional Madura di Pamekasan.Objek kajian dalam penelitian ini adalah menemukan klasifikasi tindak pidana pelanggaran hak kekayaan intelektual terhadap kekayaan tradisional daerah ramuan jamu tradisional Madura yang terjadi di Kabupaten Pamekasan serta pengaplikasian access to justice sebagai sarana perlindungan hukum bagi pemilik hak atas ramuan jamu tradisional Madura di Kabupaten Pamekasan Penelitian ini diharapkan dapat menjawab persoalan terkait dengan tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Pamekasan yang tidak terkspose oleh media berkaitan dengan hak kekayaan intelektual atas ramuan jamu tradisional khas Madura. serta dapat menemukan kefektivan dari access to justice dalam melindungi hak para pemilik hak atas kekayaan tradisional berupa ramuan jamu tradisional Madura di kabupaten Pamekasan yang memiliki keterbatasan sebagaimana asas kesetaraan di depan hukum(equality before the law).
Penyalahgunaan Wewenang Pada Penggunaan Dana Desa Dalam Perspektif Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Studi Kasus Desa Pademawu Timur, Kabupaten Pamekasan) Prayogo, Jaka Bangun; Muti'ah, Dewi; Habibulllah, Abdul Wachid; Boemiya, Helmy
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 3, No 2 (2022): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.622 KB) | DOI: 10.21107/il.v3i2.15705

Abstract

Penyelenggara pemerintahan merupakan hak dan kewenangan seluas luasnya yang diberikan peraturan perundang undangan terhadap orang yang diamanatkan untuk mengurusi negara, penyelenggara pemerintahan adalah bentuk implementasi dalam penerapan bentuk kekuasaan tiga lembaga dalam negara, yakni eksekutif. Proses penyelenggara pemerintahan sering disalah artikan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga hal ini akan memunculkan cacat dalam proses pemerintahan atau dalam skripsi ini dikenal dengan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang yang pernah terjadi oleh penyelenggara pemerintahan yakni penggunaan dana desa untuk memperkaya diri sendiri dengan dalih untuk uang keamanan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menyalahi kewenangan sebagai pejabat negara berdasarkan dengan undang undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan salah satunya asas asas umum pemerintahan yang baik. Asas asas umum pemerintahan yang baik merupakan batasan kewenangan yang diberikan undang undang sebagai bentuk meminimalisir kegiatan pejabat pemerintahan untuk melakukan tindakan yang melebihi wewenangnya sebagai pejabat pemerintahan.Metode penelitian dalam penelitian ini berbentuk empiris yang mengedepankan kajian dilapangan untuk menjawab permasalahan yang ada. Proses penggunaan dana desa yang menyalahi kewenangan merupakan tindakan yang dapat merugikan negara dan berakibat hukum dari sudut pandang administrasi negara.
EKSISTENSI KEPOLISIAN DALAM KEAMANAN SIBER TERHADAP SEKTOR EKONOMI KREATIF SERTA PARIWISATA DI MASA TRANSISI DIGITALISASI DI KABUPATEN PAMEKASAN: EKSISTENSI KEPOLISIAN DALAM KEAMANAN SIBER TERHADAP SEKTOR EKONOMI KREATIF SERTA PARIWISATA DI MASA TRANSISI DIGITALISASI DI KABUPATEN PAMEKASAN Moh Akbar Adhiyanto; Muti'ah, Dewi; Habibullah, Abd. Wachid
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 9 No 1 (2025): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v9i1.24856

Abstract

Based on Kaspersky data, there have been 483,980 malicious files targeting business actors in 2023. Seeing this, the role of the Government and the Police has a strategic position in cybersecurity policy efforts for the creative economy and tourism. Pamekasan Regency has potential in the development of the creative economy and tourism, so cybersecurity policies are urgent in the current era of digitalization. This article aims to examine how the role of the Police and the Government in cybersecurity policies is for the creative economy and tourism in the digitalization era. This research was conducted using an empirical juridical method with an exploratory approach. The results of the study show that cybersecurity protection efforts are still not a special concern for the local government and the Pamekasan Regency Police. In addition, policies regarding cybersecurity are still general, which means that they still do not include cybersecurity protection for the creative economy and tourism. Then the results show that the role of the Police is currently only limited to protection on social media (cyberpatrol) and there has been no effort to make cybersecurity policies for the creative economy and tourism sectors. This is influenced by several factors such as the absence of legal regulations, budget limitations, and lack of awareness about cooperation in improving cybersecurity
Reconceptualisation of State Financial Losses to Prevent Misuse of Village Funds Muti'ah, Dewi; Habibullah, Abd. Wachid; Djunarto, Yusaq; Cahyono, Luthfi Basith Eko
TRUNOJOYO LAW REVIEW Vol 7, No 2 (2025): August
Publisher : Faculty of Law Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/tlr.v7i2.29856

Abstract

Village Funds are funds provided to villages that originate from central and local government financial allocations received by districts/cities. The numerous cases of misuse of village funds in Indonesia led to the implementation of Law No. 20 of 2001, amending Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Offences. This serves as the basis for classifying financial losses to the state resulting from the misuse of funds as acts of corruption. All village heads who misuse village funds can be categorised as committing acts of corruption. In fact, not all misuse of village funds is for personal gain, but rather to improve the financial condition of the village, Village-Owned Enterprises (BUMDes), and so on. The purpose of this study is to identify the characteristics of village fund embezzlement that constitute criminal acts of corruption. This study contributes to the development of criminal law science, particularly in relation to the elements of village fund embezzlement that constitute criminal acts of corruption. The research method used is normative legal research with a conceptual approach. The conclusion drawn from this study is that not all cases of embezzlement of village funds involve elements of financial loss to the state. Therefore, not all are categorised as criminal acts of corruption. The recommendation from this study is for the government to formulate policies for managing village funds, particularly regarding elements of embezzlement that constitute criminal acts of corruption or financial loss to the state.
Co-Authors Cahyono, Luthfi Basith Eko Djunarto, Yusaq Habibullah, Abd. Wachid Habibullah, Abdul Wachid Habibulllah, Abdul Wachid Helmy Boemiya Moh Akbar Adhiyanto Prayogo, Jaka Bangun Rahmat Ilahi, Putra Rasvaldy