<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, karena merupakan penelitian hukum normatif (legal Research) atau penelitian hukum. Penambangan merupakan kegiatan yang dilakukan baik secara sederhana (manual) maupun mekanis yang meliputi persiapan pemberaian, pemuatan dan pengangkutan bahan galian. Penilitian ini mengkaji bagaimana kewajiban pengusahaan pertambangan dalam membangun fasilitas pengelolaan hasil tambang (Smelter) berupa mencampur mineral menjadi logam murni atau paduan logam sehingga hasil pertambangan memiliki nilai jual yang lebih tinggi lagi, hal ini telah diamanatkan dalam kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang No. 4 /2009 tentang Mineral dan Batu Bara atau Minerba, diantaranya mengatur ekspor bahan tambang yang belum dimurnikan dan larangan bagi perusahaan tambang di Indonesia untuk mengekspor bahan tambang mentah mulai Januari 2014. Lebih lanjut kebijakan ini merupakan suatu gagasan untuk menambah nilai tambang itu sendiri juga mendukung program hilirisasi, hilirisasi adalah proses atau strategi suatu negara untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki. Dengan hilirisasi, komoditas yang tadinya di ekspor dalam bentuk mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau jadi. Dalam kajian ini akan dibahas bagaimana kewajiban hukum bagi pemeliharaan dalam penyediaan smelter dalam kegiatan penambangannya dan apa sanksi hukum bagi mereka yang tidak patuh dalam menjalankan kebijakan ini.Kata Kunci : Peleburan ; Hilirisasi; Kewajiban Perusahaan.]]>
